Wali Kota Bobby Nasution Buka Suara soal Hasil Survei KPK, Blakblakan Sebut 2 Celah Terbesar Korupsi

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Wali Kota Medan akhirnya buka suara soal hasil survei Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) di Indonesia.

SPI KPK ini menyebutkan bahwa Pemerintah Kota Medan memiliki indeks terendah yakni 61.69.

Wali Kota Bobby Nasution menuturkan pihaknya masih akan terus membenahi dan meminimalisir korupsi mulai dari sistemnya terlebih dahulu.

Bobby Nasution menyebutkan bahwa sistem pemerintah Kota Medan tidak ada yang mengarah korupsi, namun perlu perbaikan lebih lanjut.

"Mengenai hasil survei SPI yang menyatakan Pemko Medan dengan indeks terendah tentang pemberantasan korupsi kami akan membenah sistemnya terlebih dahulu, sebab Pemko Medan tidak membuat sistem itu untuk mengarah pada korupsi," katanya, Sabtu (4/3/2023).

Bobby Nasution bilang celah korupsi terbesar di Medan, dari tahun ke tahun ada dua, yakni korupsi dalam proyek pembangunan dan lelang jabatan.

"Untuk itu sistem yang kita benahi pertama, dalam penanganan proyek, kita lakukan dengan sistem keterbukaan dengan menggunakan elektronik, baik itu di budgeting dan hal lain sebagainya," jelasnya.

Begitupun dengan lelang jabatan menurut Bobby, Pemko Medan sudah melakukan pelelangan secara terbuka.

"Semua sudah kita lakukan secara transparans dimana hal ini mengikis kemungkinan terjadinya korupsi," ucapnya.

Untuk membuat sistem keterbukaan ini Bobby mengaku perlu pengawasan lebih lanjut.

"Pastinya semua diawali dari perbaikan sistem. Sebab jika sistem kita sudah benar korupsi di Kota Medan akan berkurang," katanya.

Sekadar diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis hasil survei penilaian integritas (SPI) tahun 2022.

Hasilnya, Pemkot Medan menjadi kota dengan integritas terendah di Indonesia dengan indeks 61.69.

Survei ini dilakukan KPK terhadap 392.785 responden, dengan rincian 222.479, responden internal, 162.155 responden eksternal dan 8.160 responden ahli.

Survei tersebut menyasar 640 kementerian lembaga dan pemerintah daerah.