AHOK Terancam Dipecat dari Pertamina Soal Kebakaran Plumpang, Erick Thohir Didesak Segera Eksekusi

TRIBUN-MEDAN.com - Basuki Tjahja Purnama alias Ahok didesak untuk dicopot dari jabatan Komisaris Utama Pertamina. Ahok disebut-sebut orang yang bertanggung jawab atas kebakaran Depo Pertamina Plumpang. 

Desakan pencopotan Ahok dari Pertamina disampaikan oleh anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto.

Mulyanto mendesak Erick Thohir memecat Ahok.

Tak hanya itu, Mulyanto juga minta Erick memecat Dirut Pertamina, Nicke Widyawati.

"Kedua pejabat Pertamina inilah yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab pengurusan dan pengawasan seluruh operasional Pertamina," kata Mulyanto kepada wartawan, Kamis (9/3/2023).

Dia meminta Erick tak tebang pilih dalam menegakkan aturan dan kebijakan.

"Ia harusnya berani menindak pejabat Pertamina yang terbukti tidak mampu menjalankan wewenang dan tanggung jawabnya, sehingga kejadian kebakaran kilang atau depo BBM terus berulang dalam beberapa tahun belakangan," ujar Mulyanto, dikutip TribunJatim.com dari Tribunnews.

Mulyanto menegaskan Dirut dan Komut merupakan pimpinan Pertamina yang paling bertanggung jawab atas kejadian apapun di perusahaan milik negara tersebut.

Apalagi, kata dia, sebagai Komisaris Utama Ahok juga merangkap sebagai Ketua Komite Risiko yang bertanggung jawab atas pengelolaan resiko kebijakan Pertamina.

"Sebagai Komut yang juga Ketua Komite Risiko Ahok harus bekerja mengawasi dengan baik jangan hanya tebar pesona," tegas Mulyanto.

Mulyanto minta pemerintah harus serius menangani kasus kebakaran kilang agar tak kembali terjadi di kemudian hari.

"Peristiwa kebakaran kilang atau depo ini terbilang sering karena sudah terjadi 6 kali kebakaran sejak 2021 sampai sekarang. Artinya hampir 3 bulan sekali terjadi musibah. Ini kan luar biasa," ungkapnya.

Dia menilai selama ini pemerintah kurang perhatian dalam mengelola BUMN migas ini.

Kementerian BUMN lebih menekankan pada peningkatan profit dan deviden, sementara lalai terkait masalah perawatan kilang.

"Menurut saya layanan publik itu yang utama bagi BUMN bukan sekedar untung alias profit oriented. Ini semua harus dievaluasi," katanya.