Wali Kota Siantar Dimakzulkan, Gubernur Edy Rahmayadi: yang Menentukan Mendagri 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi menanggapi Wali Kota Pematangsiantar, Susanti Dewayani yang dimakzulkan melalui sidang paripurna DPRD Kota Pematangsiantar, pada Senin (20/3/2023) lalu. 

Gurbernur Edy Rahmayadi mengungkapkan untuk memberhentikan Kepala Daerah itu memiliki proses dan tidak semudah itu.

Baca juga: Dimakzulkan DPRD Siantar, Wali Kota Susanti Lantik Sejumlah Kepala Dinas dan Ganti Sekda Budi Utari

Sehingga ada tahapan yang harus dilalui sampai diputuskan oleh Pemerintah Pusat.

"Tidak semudah memberhentikan itu," ujar Edy Rahmayadi, Kamis (23/3/2023).

Edy menjelaskan proses memberhentikan Kepala Daerah cepat diproses dan diputuskan, disebabkan pertama meninggal dunia dan sakit.

Namun, untuk sakit, ada proses dilakukan terlebih dahulu dengan melakukan pengecekan kesehatan. 

Di mana, Kepala Daerah sakit, akan ditunjuk rumah sakit oleh Pemerintah untuk melakukan pemeriksaan kesehatan Kepala Daerah tersebut.

"Ketiga dia mengundurkan diri. Dia (Kepala Daerah) menyatakan itu (sakit)," kata Edy Rahmayadi.

Edy mengaku menghargai apa yang dilakukan DPRD Kota Pematangsiantar.

Tapi, kata dia, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut selaku perwakilan Pemerintah Indonesia di Sumut, akan melihat kedudukan permasalahannya terlebih dahulu.

Setelah itu, akan disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk diambil keputusan atau ditentukan diberhentikan atau tidak Susanti dari jabatannya sebagai orang nomor satu di Pemko Pematangsiantar.

"Tapi, ada hak DPRD oke, nanti dia ajukan proses. Setingkat Bupati dan Wali kota, Gubernur yang menangani hal itu. Kita ajukan, kalau iya emang semua peraturan dan ada undang-undang, yang menentukan adalah Menteri Dalam Negeri," ucap mantan Pangkostrad itu.

Gurbernur Edy mengungkapkan tidak serta merta keputusan dari sidang Paripurna DPRD Kota Pematangsiantar menjadi keputusan sifatnya final.

Karena, ada proses dilakukan sesuai dengan peraturan dan undang-undang selanjutnya.

"Kalau Gubernur (yang diberhentikan), Menteri Dalam Negeri menangani ini, yang menentukan adalah Presiden. Itu lah, aturan mainnya. Tidak mudah dan secepat itu ya," ungkapnya.