Pelantikan Kasek dan Pengawas Dituding Cacat Hukum, Alumni Guru Penggerak Mengadu ke PDIP

TRIBUN-MEDAN.com, DELISERDANG - Empat orang guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjadi alumni guru penggerak mendatangi kantor DPC PDI Perjuangan Deliserdang yang berada di Jalan Karya Jasa Lubuk Pakam, Selasa (28/3/2023).

Mereka datang menyampaikan keluhan dan protes terkait keputusan Bupati Deliserdang mengenai pengangkatan dan pelantikan 326 orang Kepala Sekolah dan Pengawas yang dilakukan di Gedung Balairung Pemkab pada Senin (27/3/2023) kemarin. Para guru penggerak menilai kalau pelantikan yang dilakukan Bupati Ashari Tambunan cacat hukum.

Disebutnya, ada dua hal yang telah dilanggar dalam pelantikan tersebut karena bertentangan dengan Permendikbud nomor 40 tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah serta Permenpan RB Nomor 28 tahun 2021 tentang Tugas Belajar.

Baca juga: Bupati Ashari Lantik dan Rotasi 326 Orang Kasek dan Pengawas se Deliserdang

Saat diwawancarai, para guru sempat meminta agar identitasnya disembunyikan. Hanya disampaikan kalau mereka merupakan alumni guru penggerak dari Kecamatan Kutalimbaru, Tanjung Morawa, dan Patumbak.

"Cacat hukum pelantikan kemarin karena bertentangan dengan Permendikbud dan Permenpan RB. Yang dilantiki bisa pula orang yang tidak memiliki sertifikat guru penggerak. Selain itu ada yang dalam status tugas dilantik. Ini kami anggap sangat fatal kali karena tidak boleh itu jelas diatur di Permenpan RB,"ucap salah satu guru penggerak angkatan pertama’” katanya.

Saat menyampaikan alasan protes, guru-guru perempuan ini menyampaikan setiap perkatannya dengan lantang dan bergantian. Mereka mengancam kalau ke depannya akan mengadukan hal ini ke Kementerian Pendidikan. Apalagi selam ini, untuk mendapatkan sertifikat guru penggerak tidak mudah karena tahapan dan seleksinya juga ketat.

"Harusnya kan kami-kami ini jadi prioritas. Sudah masukkan permohonannya kami ke dinas tapi berkas kami tidak diterge (tidak direspon). Dapatkan sertifikat guru penggerak sampai sembilan bulan. Ada kegiatan luring dan daring. Kami sudah ikut asesmen (untuk calon Kasek) tapi nggak lulus juga," kata guru penggerak lainnya.

Mereka menyebut sengaja mendatangi kantor DPC PDIP Deliserdang karena mengenal sosok Ketua DPC, Eko Sopianto. Diharapkan keluhan mereka bisa ditindaklanjuti oleh PDIP ke depannya. Protes sudah sempat disampaikan kepada Sekretaris Dinas Pendidikan, Yusnaldi. Namun apa yang disampaikan hanya dijawab akan dikonfirmasi dulu kepada bagian-bagian terkait.

"Di Deliserdang guru penggerak ini jumlahnya banyak. Tapi hanya kami ini yang berani muncul, lainnya takut. Ada yang nggak pernah ikut asesmen tapi bisa lulus, ini ada apa? Syarat utama jadi Kepala Sekolah dan Pengawas itu harus punya sertifikat guru penggerak. Kalau masih ada itu yang diutamakan. Kebijakan ini ada setelah zaman Menteri Nadiem Makarim, "katanya.

Sementara itu Ketua DPC PDIP Deli Serdang, Eko Sopianto mengaku akan menyurati Bupati Deliserdang terkait hal ini. Selain itu akan diteruskan oleh Fraksi PDIP Deliserdang.

"Ini surat sudah kita konsep dan akan dikirim ke Bupati. Kita mempertanyakan mengenai hal ini. Kok bisa?" kata Eko.

Guru Penggerak hanya Salah Satu Syarat

Dinas Pendidikan Kabupaten Deliserdang angkat bicara terkait adanya keluhan dan protes guru-guru penggerak atas pelantikan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah yang dilakukan Bupati Ashari Tambunan terhadap 326 orang yang dilakukan Senin (27/3/2023).

Sekretaris Dinas Pendidikan Deliserdang, Yusnaldi mengakui kalau aksi protes sempat diterimanya langsung pada Senin pagi. Disebut saat itu ada dua orang guru penggerak yang datang menghadapnya.

"Nggak demo cuma datang saja ke saya. Mereka tanya kenapa nggak diundang pelantikan," kata Yusnaldi, Selasa (28/3/2023).