KORUPSI BERJAMAAH: Selain Bupati, Puluhan Pejabat Pemkab Meranti dan Pihak Swasta Ditangkap KPK

TRIBUN-MEDAN.COM - Tak Hanya Bupati Meranti, KPK juga Tangkap Puluhan Pejabat Strategis Pemkab dan Pihak Swasta.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Meranti Muhammad Adil dan puluhan pejabat strategis Pemerintah Kepulauan Meranti, Riau serta pihak swasta dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Kamis (6/4/2023) malam.

"Sejauh ini puluhan orang pejabat strategis di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti yang ditangkap KPK dan juga ada pihak swasta," kata Ali kepada wartawan, Jumat (7/4/2023) dilansir dari Kompas.com.

Ia menerangkan, pihaknya masih terus menggali keterangan dari pihak-pihak yang ditangkap tersebut. Mereka juga akan dibawa ke Jakarta siang ini untuk menjalani pemeriksaan.

"Tim KPK segera membawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan di Gedung Merah Putih pagi ini, informasi sementara dijadwalkan dari TKP jam 10-an," kata Ali.

Sesuai aturan, KPK harus menentukan status hukum kepada mereka yang tertangkap dalam OTT dalam waktu selama 1x24 jam setelah penangkapan.

"Setelahnya pasti kami sampaikan lengkap hasil kegiatan tersebut sebagai bagian keterbukaan informasi KPK kepada masyarakat," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua KPK Firli Bahuri masih enggan mengungkapkan tentang tindakan korupsi apa yang dilakukan oleh Adil. "Nanti ada penjelasan," jawab Firli singkat, Jumat (7/4/2023) dilansir dari Tribunnews.

Ia hanya menekankan bahwa pihaknya menjamin KPK bekerja profesional sesuai aturan hukum.

"Saya selalu menyampaikan bahwa saya bekerja profesional sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan," ujarnya.

Sebagaimana telah diberitakan sebelumnya, Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil terjaring OTT KPK semalam, Kamis (6/4/2023). Usai penangkapan tersebut, beberapa ruangan di Pemkab Meranti, di antaranya ruang Sekretaris Daerah (Sekda), ruangan Humas dan Protokol, serta ruangan Kepala Bagian (Kabag) Umum Kepulauan Meranti turut digeledah dan disegel KPK. 

Baca juga: Dulu Protes Daerahnya Miskin Ekstrem, Kini Kena OTT KPK, Berikut Deretan Kontroversi Bupati Meranti

OTT Bupati Meranti Terkait Suap Pengadaan Jasa Umrah

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada Jumat (7/4/2023) saat konfirmasi wartawan mengatakan, KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap Bupati Meranti Muhammad Adil terkait dugaan suap pengadaan jasa umrah. "Suap pengadaan jasa umrah," kata Nurul Ghufron.

Dia mengatakan Adil diduga melakukan pemotongan uang persediaan dan ganti uang persediaan pengadaan umrah sebesar 5-10 persen. "Tindak pidana korupsi yang diduga adalah pemotongan uang persediaan dan ganti uang persediaan (UP dan GUP ) dipotong 5-10 persen," ujarnya.

Selain Bupati Meranti M Adil, KPK juga mengamankan sejumlah pihak bersama Bupati Meranti. "Benar, tadi malam (Kamis, 6/4/2023) tim KPK berhasil lakukan tindakan tangkap tangan terhadap beberapa pihak yang sedang melakukan korupsi di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau," ujar Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri, Jumat (7/4/2023).

"Beberapa pihak sudah ditangkap, di antaranya Bupati," imbuhnya. KPK memiliki waktu 24 jam untuk menentukan status hukum Bupati Meranti Muhammad Adi setelah operasi tangkap tangan.

Baca juga: KPK Tangkap Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil, Punya Harta Rp 4,7 Miliar!

Sebut Pejabat Kementerian Keuangan Diisi Pejabat "Setan" dan "Iblis"

Nama Muhammad Adil sempat viral dan bikin kontroversi usai pernyataan sang bupati yang menyebut jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai 'iblis' dan 'setan'.

Pernyataan Muhammad Adil itu muncul saat ia mengikuti rapat koordinasi Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah Se-Indonesia di Pekanbaru pada Kamis, 8 Desember 2022.

Adil kesal kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Lucky Alfirman dan menyebut jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berisi iblis dan setan. 

Pria yang pernah menjadi anggota DPRD Provinsi Riau periode 2014-2019 itu mengklaim, dana bagi hasil (DBH) produksi minyak dari Meranti yang diberikan Kemenkeu nilainya kecil di tengah naiknya lifting minyak dari wilayahnya. 

"Ini orang Keuangan isinya iblis atau setan," kata Adil di hadapan Lucky dan di tengah forum rakor Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah Se-Indonesia, Kamis 8 Desember 2022.

Atas pernyataan kontroversial tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pun menegur Bupati Meranti Muhammad Adil pada Senin, 13 Desember 2022. Adil diminta menjaga etika berkomunikasi selaku pejabat publik.

"Sebagai kepala daerah apa pun masalahnya harus menggunakan bahasa yang beretika dan menunjukkan sikap kenegarawanan," kata Tito dilansir dari siaran pers Kemendagri, Senin (13/12/2022).

Adil lantas dipanggil Kemendagri dan bertemu dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro yang didampingi oleh Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni.

Di dalam pertemuan itu, Suhajar menyayangkan sikap dan pernyataan Adil yang tidak pantas dilakukan oleh seorang pejabat publik.

Menurutnya, pejabat publik harus memberikan teladan bagi masyarakat. 

Ia juga menegaskan, Kemendagri tidak akan membiarkan ada kepala daerah yang bersikap arogan.

Seorang kepala daerah, kata dia, harus mampu menjaga etika termasuk dalam bertutur, sekalipun memiliki perbedaan pendapat maupun pandangan dengan pihak lain. 

“Apa yang menjadi kegelisahan dan harapan Bupati Kepulauan Meranti sebenarnya bisa dikomunikasikan dan diselesaikan secara baik-baik, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat,” kata Suhajar.

Kemudian, Kemendagri pun menggelar mediasi antara Muhammad Adil dengan Kemenkeu pada Selasa, 20 Desember 2022.

Setelah mendengar penjelasan tentang DBH dari Kemenkeu dan sejumlah pihak lain, Adil mengaku ada perbedaan data yang dimiliki pihaknya, dengan data Kemenkeu dan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Kalau kemarin asumsi, tapi ini sudah terjawab, ini selesai. Tinggal besok bagaimana pembagiannya, makanya minyak Meranti itu naik ya. Sudah, segitu aja," kata Adil, Selasa (20/12/2022).

"Cuma ada perbedaan sedikit, dari kami segini, dari ESDM begini, dari Kemenkeu begini," imbuhnya dikuti dari Kompas TV.

Terkini, Jumat (7/4/2023), Bupati Meranti Muhammad Adil rencananya dibawa KPK ke Pekanbaru untuk kemudian diterbangkan Jakarta dan menjalani pemeriksaan.

Baca juga: BUPATI MERANTI Terjaring OTT KPK, Puluhan Pejabat Turut Ditangkap Hingga Kantor Disegel

(*/tribun-medan.com/kompas tv)