Jokowi Cek Jalan Rusak di Labura, Gubernur Edy Rahmayadi Mendadak Copot Kadis PUPR Bambang Pardede

TRIBUN-MEDAN.COMO - Banyaknya jalan rusak di Provinsi Sumatera Utara menjadi perhatian khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Presiden Jokowi mengatakan, di Provinsi Sumatra Utara ada 260 km jalan nasional rusak dari total panjang 2.600 km.

Sedangkan jalan provinsi yang rusak ada 340 km dari 3.005 km.

Adapun jalan kabupaten merupakan yang paling banyak mengalami kerusakan, mencapai 13.000 km dari 33.000 km.

Bukan hanya di Kabupaten Labura, Presiden Jokowi juga menyebut banyak jalan rusak di kabupaten dan kota lain yang akan diperbaiki pemerintah pusat.

"Kita tidak ingin jalur-jalur logistik terhambat. Jangan sampai jalan ini menganggu, untuk Sumut, anggaran yang kita kuncurkan Rp 800 miliar untuk seluruh kabupaten dan kota," ujarnya.

Pemerintah turun tangan karena kabupaten, kota dan provinsi meminta bantuan agar jalan rusaknya diperbaiki.

"Jadi kita ambil alih membantu provinsi, kabupaten dan kota, paling lambat Juli,” kata Jokowi.

Tampak Presiden Jokowi bersama Wakil Gubernur Sumatera Utara, Musa Rajekshah, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Bupati Labura Hendriyanto Sitorus, meninjau jalan rusak di Desa Sialangtaji, Kecamatan Waluh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura).

Mereka melewati jalan berlubang yang ditutupi lumpur dengan mobil RI 1 sejauh 13 kilometer, kemudian menuju Sei Ledong atau Tanjung Ledong sekitar 17 kilometer.

Usai melihat kondisi jalan, Presiden Jokowi berjanji akan memperbaiki jalan mulai Juli 2023. 

Baca juga: WARGA Perbatasan Kabupaten Humbahas-Kabupaten Pakpak Bharat Memohon Presiden Jokowi Perbaiki Jalan

Baca juga: Sidak Jalan Rusak di Sumut, Jokowi Sindir Pemko dan Pemkab : Jangan Enak-enak Dialihkan, Malah Tidur

Baca juga: Gubernur Edy Rahmayadi Minta Maaf Soal Jalan Rusak ke Warga Sumut, Singgung Soal DBH

Gubernur Copot Kepala Dinas PUPR Sumut 

Kabar terbaru, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi mencopot Kepala Dinas PUPR Sumut, Bambang Pardede. Pencopotan itu dilakukan usai Presiden Joko Widodo meninjau jalan rusak di Kabupaten Labuhanbatu Utara tersebut.

"Iya dibebastugaskan. Nanti hubungi lagi ya saya sedang rapat," ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumut, Safruddin, Jumat (19/5/2023).

Informasi yang diterima tribun-medan.com, posisi Kepala Dinas PUPR Sumut saat ini digantikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) yang juga menjabat sebagai Kepala Bidang Pembangunan Dinas PUPR Sumut, Marlindo Harahap.

Diketahui, Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi melantik Bambang Pardede menjadi Kadis PUPR sejak 5 Januari 2022.

Saat ini, program yang ditanggung jawabi Dinas PUPR Sumut yakni proyek pembangunan jalan dan jembatan sebesar Rp 2,7 triliun.

Gubernur Edy Rahmayadi mengatakan, perkembangan terakhir, proyek Rp 2,7 triliun masih berkisar 33 sampai 40 persen.

"Program Rp 2,7 triliun itu adalah program multiyears. Tahun jamak, yang berakhir di tanggal 31 Desember 2023. Saat ini sedang berjalan, ada berapa persen ya saya belum cek ini. Terakhir dia berada di 33 persen atau 40 persen," tuturnya.

Mantan Pangkostrad itu menyebut, Pemprov Sumut akan melakukan pembayaran jika pihak kontraktor sudah menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan.

"Tetapi saat ini secara termin pemprov itu belum membayar karena harus ada pengecekan sampai pasti secara keseluruhan baik itu jalan, badan jalan, maupun drainase. Ini harus terpenuhi. Berapa persennya, ya itu tadi harus dibayar sama pemprov kalau sudah memenuhi itu," pungkasnya.

Baca juga: Sidak Jalan Rusak di Sumut, Jokowi Sindir Pemko dan Pemkab : Jangan Enak-enak Dialihkan, Malah Tidur

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo kembali melakukan tinjauan kondisi jalan rusak.

Kali ini di Gunting Saga, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatra Utara, Rabu (17/5/2023).

Kepala negara juga menyebut pemerintah pusat bakal mengambil alih perbaikan jalan di beberapa ruas.

"Semua yang di Sumatra Utara tetap sama kita bagi, ada yang dikerjakan oleh pak gubernur, ada yang dikerjakan oleh pak bupati, ada yang diambil alih oleh pusat yang kira-kira provinsi atau kabupaten atau kota tidak memiliki kemampuan untuk mengerjakan," kata Jokowi, Rabu (17/5/2023).

Jokowi mengatakan, di Provinsi Sumatra Utara ada 260 km jalan nasional rusak dari total panjang 2.600 km. Sedangkan jalan provinsi yang rusak ada 340 km dari 3.005 km. Adapun jalan kabupaten merupakan yang paling banyak mengalami kerusakan, mencapai 13.000 km dari 33.000 km.

"Salah satunya ini yang kita lihat di Labuhanbatu Utara, Labura, di sini ada 13 kilometer. kemudian yang menuju Tanjung Leidong ada 17 kilometer dengan keadaan yang kurang lebih sama dengan ini. ini yang segera kita perbaiki," kata Jokowi.

Jokowi menyebut proses perbaikan paling lambat bakal dilakukan pada bulan Juli mendatang. Selain itu ia, dia juga mengungkapkan perbaikan jalan tidak hanya dilakukan juga pada jalan rusak di provinsi lain juga.

Sebelumnya, pemerintah pusat juga mengambil alih perbaikan beberapa ruas jalan di Provinsi Jambi dan Lampung. Khusus di Lampung, pemerintah pusat menganggarkan dana senilai Rp 800 miliar untuk perbaikan 15 ruas jalan.

Baca juga: WARGA Perbatasan Kabupaten Humbahas-Kabupaten Pakpak Bharat Memohon Presiden Jokowi Perbaiki Jalan

Baca juga: Bupati Labura Tertunduk Lesu Dampingi Presiden Jokowi Jalan Kaki Cek Jalan Rusak Parah

(cr14/tribun-medan.com)