DIHUJANI Kritik Anies, JK dan AHY, Ternyata Kepuasan Terhadap Kinerja Jokowi Tinggi, Capai 70 Persen

TRIBUN-MEDAN.com - Di tengah kritikan yang dilontarkan oleh Anies Baswedan, Jusuf Kalla dan AHY, ternyata 70,1 Persen publik mengaku puas terhadap Kinerja Jokowi-Ma'ruf.

Jajak pendapat yang dilakukan Litbang Kompas pada 29 April-10 Mei 2023 menunjukkan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin berada di angka 70,1 persen.

"Tujuh dari 10 responden yang diminta penilaiannya menyatakan 'puas' pada kinerja pemerintah," tulis tim Litbang Kompas, dikutip dari Harian Kompas edisi Senin (22/5/2023).

Capaian ini tercatat naik 0,8 persen bila dibandingkan survei sebelumnya pada Januari 2023.

Adapun angka tertinggi terjadi pada Januari 2022 sebesar 73,9 persen.

Apabila diperinci dari sektor masing-masing, kepuasan publik tertinggi disumbangkan oleh sektor kesejahteraan sosial, di mana terdapat 78 persen repsonden yang menyatakan puas, naik 0,7 persen dibandingkan survei sebelumnya.

Survei juga mencatat sebanyak 74,4 persen responden puas terhadap kinerja pemerintah di bidang politik keamanan.

Namun, angka ini turun 4,8 persen dibandingkan survei bulan Januari 2023.

Sementara itu, kepuasan publik di sektor penegakan hukum naik dari 55,1 persen menjadi 59 persen.

Lalu, di sektor perekonomian naik dari 53,5 persen menjadi 59,5 persen.

"Kepuasan terhadap kinerja pemerintah tampak pada sebagian besar bidang persoalan. Pemerintah dinilai responsif dalam mengatasi berbagai problem yang terjadi dalam kehidupan masyarakat," tulis Litbang Kompas.

Dari 20 indikator penilaian yang terangkum dalam empat sektor di atas, setidaknya ada 15 indikator penilaian yang tingkat kepuasannya meningkat pada bulan ini.

Sementara itu, terdapat lima persoalan yang dinilai cenderung menurun, yakni menjamin warga bebas berpendapat dari 71 persen ke 70,5 persen.

Lalu, mengembangkan budaya gotong royong dari 76 persen ke 74 persen.

Kemudian, meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, dari 80,1 persen ke 79,4 persen.

Lalu, meningkatkan kualitas pendidikan dari 76 persen ke 74,2 persen.

Selanjutnya, memeratakan pembangunan antarwilayah dari 65,4 persen ke 64,4 persen.

Survei Litbang Kompas ini dilakukan secara tatap muka pada 29 April-10 Mei 2023.

Sebanyak 1.200 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 30 provinsi Indonesia.

Survei ini memiliki tingkat kepercayaan 95 persen, dengan margin of error lebih kurang 2,83 persen.

Anies, JK hingga AHY Kompak Kritik Jokowi: Ungkit Pembangunan Tol dan Penegakan Hukum

Sementara itu, bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla, dan Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ramai-ramai mengkritik pemerintahan era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kritik yang mereka sampaikan itu terkait pembangunan jalan tol, kesejahteraan masyarakat, hingga penegakan hukum dan demokrasi di tanah air.

Hal itu diungkap ketiganya dalam sambutannya du Milad ke-21 PKS di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (20/5/2023).

Anies Baswedan yang di acara itu pertama kali memberikan sambutan menyinggung pembangunan infrastruktur jalan di era pemerintahan Jokowi lebih sedikit dibandingkan era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Awalnya, Anies mengakui pembangunan infrastruktur jalan era pemerintahan Jokowi menjadi paling terpanjang dibandingkan kepemimpinan sebelumnya.

Namun, eks Gubernur DKI Jakarta itu menyoroti bahwa mayoritas infrastruktur jalan yang dibangun era Jokowi merupakan jalan berbayar.

"Pemerintahan kali ini berhasil membangun jalan tol terpanjang dibandingkan periode- periode sebelumnya. 63 persen jalan tol berbayar yang berada di seluruh Indonesia itu dibangun di era pemerintahan sekarang. Sepanjang 1.569 kilometer dari total 2.499 km itu adalah jalan berbayar," kata Anies.

Namun, kata Anies, jalan-jalan yang tak berbayar atau gratis yang dibangun di era Presiden Jokowi justru sangat sedikit.

Padahal, jalan tersebut dipakai untuk mobilitas penduduk dari sudut desa ke perkotaan.

"Jalan yang tak berbayar yang digunakan oleh semua secara gratis yang menghubungkan mobilitas penduduk dari sudut sudut desa ke perkotaan yang menbawa produk-produk pertanian, produk pertanian, produk perikanan dari sentra-sentra tempat mereka dihasilkan ke wilayah-wilayah pasar baik jalan nasional, jalan provinsi, atau pun jalan kabupaten terbangun 19.000 kilometer di pemerintahan ini," ungkap Anies.

Anies membandingkan pembangunan jalan yang tak berbayar di era Jokowi dengan era SBY. Menurut dia, SBY unggul lebih dari tujuh kali lipat dari Jokowi.

"Kalau coba saya bandingkan dengan pemerintahan 10 tahun yang lalu di jaman presiden pak SBY jalan tak berbayar yang dibangun adalah sepanjang 144.000 atau 7 setengah kali lipat. Bila dibandingkan dengan jalan nasional, di pemerintahan ini membangun jalan nasional sepanjang 590 Km di 10 tahun sebelumnya 11.800 Km 20 kali lipat. Kita belum bicara mutu, kita belum bicara standar dan lain-lain, kita bicara panjangnya," sambungnya.

Menurut Anies seharusnya pembangunan infrastruktur harus memberikan keberpihakan kepada masyarakat kecil. Khususnya, pembangunan jalan yang tak berbayar atau gratis bagi masyarakat Indonesia.

"Infrastruktur yang bukan hanya untuk sebagian tetapi infrastruktur untuk semuanya," ujarnya.

Selain masalah infrastruktur, Anies menyinggung soal subsidi yang tidak tepat.

Menurutnya, subsidi seharusnya diberikan kepada yang membutuhkan.

"Bagaimana subsidi kita kelak diatur secara berkeadilan, jangan sampai alokasi subsidi kita justru diberikan kepada mereka yang tidak membutuhkan subsidi. Sementara mereka yang membutuhkan subsidi justru dilewatkan," kata Anies.

Kritik JK

Senada dengan Anies, Jusuf Kalla juga mengritik pembangunan jalan pada era Presiden Jokowi yang rusak di beberapa kota, seperti Lampung, Jambi, hingga Makassar.

Seperti Anies, Ia memandang Jokowi lebih masif melakukan pembangunan jalan tol yang  dipersepsikan 'hanya untuk orang-orang beruang'.

Menurut JK, hal itu merupakan ketidakadilan untuk rakyat.

"Dengan bangga bahwa pemerintah, juga waktu saya memerintah membuat jalan tol. Itu penting. Tapi 170 ribu Km jalan rusak di Indonesia. Itu data BPS. Artinya orang menganggap, kalau mau jalan baik hanya orang mampu yang bisa dapat. Itu ketidakadilan untuk rakyat," ujar JK.

JK berpendapat tak semua orang bisa menikmati jalan tol.

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 itu pun mengakui dirinya turut bertanggung jawab akan kondisi kerusakan jalan dan pembangunan tol.

"Tapi jangan kita lihat sesuatu dari apa yang dilihat orang, tapi lihat dari apa yang dirasakan orang. Petani yang enggak bisa bayar tol, makanya jalannya berlubang-lubang," katanya.

Kritik AHY

Sementara itu AHY menyoroti sistem penegakan hukum di Indonesia saat ini yang dinilainya merosot tajam.

Ia bahkan menilai hukum saat ini tajam ke lawan tumpul ke kawan.

"Banyak yang merasakan praktik penegakan hukum yang seolah tajam ke bawah, tumpul ke atas, tajam ke lawan tumpul ke kawan," kata AHY.

AHY menyebut masalah ini sepatutnya tak terjadi di Indonesia.

Di sisi lain, AHY menilai demokrasi Indonesia juga semakin merosot dan sebentar lagi akan jatuh ke jurang. Ia mengatakan rakyat yang kritis justru dianggap melawan dan dibungkam.

"Kita yang kritis, PKS, NasDem, Demokrat, kalau kritis dibilang musuh negara. Bukankah negeri ini milik kita semuanya?," katanya.

Menjawab semua kritikan itu, Tenaga Ahli Utama KSP Ade Irfan Pulungan mengatakan perbandingan yang disampaikan Anies menegaskan bahwa sudut pandangnya parsial dan tidak melihat secara keseluruhan.

"Semua pembangunan yang dilakukan pemerintahan siapapun presidennya, itu harus kita lihat sudut pandangnya, ini sebagai bagian dari membangun Indonesia dan mensejahterakan rakyat. Harusnya cara pikirnya seperti itu. Jadi cara berpikirnya jangan parsial-parsial (sebagian)," ujarnya, Minggu (21/5).

Menurut Ade, selama pemerintahan Jokowi banyak pembangunan infrastruktur jalan yang dibangun dan sangat dirasakan dengan baik oleh masyarakat.

Misalnya, pembangunan jalan tol meskipun berbayar tapi membantu ekonomi rakyat dan kalangan pelaku usaha yang membutuhkan konektivitas antar wilayah dengan cepat.

Sebab, tol adalah salah satu penghubung antar wilayah yang bisa dilakukan dengan cepat.

Pengiriman barang dari satu provinsi ke provinsi lain bakal berlangsung lebih cepat dengan jalan tol.

"Pengguna jalan kan biasa siapa saja, apakah masyarakat umum atau kebutuhan bisnis. Nah kalau kebutuhan bisnis tentu perlu kecepatan waktu kan, dia menghubungkan dari satu tempat ke tempat lainnya," jelasnya.

(*/Tribun-Medan.com)