Serangan Terbaru JK ke Jokowi: Jalan Tol Bukan Dibangun Pemerintah, Tapi Investor dan Swasta

TRIBUN-MEDAN.com - Wakil Presiden Ke-10 dan 12 Republik Indonesia Muhammad Jusuf Kalla (JK) kembali melayangkan kritikan terhadap pemerintahan era Jokowi.

Ia menyebut, jalan tol yang selama ini dibanggakan pemerintah pembangunannya, bukan dibangun oleh pemerintah.

Jalan berbayar itu, menurutnya, dibangun oleh investor dan swasta.

Oleh karena itu, politikus senior Partai Golkar tersebut meminta pemerintah fokus untuk membangun jalan tak berbayar.

"Jadi anggaran itu jangan lupa jalan tol bukan pemerintah yang buat, jangan lupa ya, itu oleh investor oleh swasta," ujar JK saat ditemui di Universitas Paramadina Kampus Cipayung, Selasa (23/5/2023).

"Jadi mestinya pemerintah tetap fokus ke jalan-jalan non berbayar, kenapa (bisa) rusak begitu besar menurut (data) BPS (Badan Pusat Statistik)," sambung dia.

JK menambahkan, perlu ada keseimbangan di dalam pembangunan infrastruktur jalan di Indonesia, baik itu jalan tidak berbayar maupun jalan bebas hambatan.

Selain itu, ia meminta agar pembangunan jalan tol berbayar harus memperhatikan akses jalan yang bisa dinikmati seluruh warga tanpa harus membayar lebih.

"Baik yang bisa bayar, baik yang untuk masyarakat semua bisa jalan. Untuk masyarakat," imbuh dia.

Namun, kata JK, pernyataannya itu bukan berarti tidak setuju terhadap pembangunan jalan tol berbayar.

"Saya dibilang enggak setuju jalan tol, enggak benar. Saya bilang kan kita punya tol lebih banyak tetapi seimbangkan dengan jalan biasa, jangan tol dibangun jalan biasa terlupakan," pungkas JK.

Pernyataan JK ini pun mendukung ucapan Anies Baswedan sebelumnya.

Anies menyebut era Jokowi berhasil membangun jalan tol terpanjang, yaitu 1.569 kilometer dari total jalan tol saat ini 2.499 kilometer.

Kemudian Anies mengatakan bahwa Jokowi masih kalah dengan SBY dalam hal pembangunan jalan nasional yang bisa digunakan oleh masyarakat secara gratis.

"Saya bandingkan dengan pemerintahan yang lalu, di jaman pak SBY jalan tak berbayar yang dibangun sepanjang 144.000 kilometer atau 7,5 kali lipat," ujarnya.

Anies melanjutkan, hanya sekitar 500 kilometer jalan nasional yang terbangun selama Jokowi memimpin.

Sedangkan pada era SBY bisa 20 kali lipat dari pencapaian Jokowi saat ini.

"Pada 10 tahun sebelumnya 11.800 kilometer, 20 kali lipat," ucap Anies.

Sebelumnya, JK menyinggung jalan di Lampung yang viral karena rusak, tapi di sisi lain pemerintah membanggakan pembangunan jalan tol berbayar.

Hal itu dia sampaikan dalam pidato Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-21 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (20/5/2023).

"Baru-baru ini viral kenapa jalan di Lampung dan juga di Makassar rusak. Di lain pihak kita juga bangga bahwa pemerintah juga waktu saya pemerintah, mampu membangun ribuan (kilometer) jalan tol," ucap JK.

"Tol itu penting agar tidak macet, penting sekali jalan tol. Tetapi 170.000 jalan rusak di Indonesia, itu data BPS," kata dia.

Minimnya pembangunan dan perbaikan jalan gratis di pemerintah di era Jokowi memunculkan anggapan hanya orang mampu yang bisa lewat jalanan mulus.

"Tapi jalan rakyat, untuk petani, pedagang kecil oleh siapapun rusak tidak diperbaiki. Itu ketidakadilan untuk rakyat," ucap JK.

JK Sebut Pemerintah Bayar Utang Rp 1.000 Triliun Per Tahun

Sebelumnya JK juga telah mengkritik pemerintahan Jokowi mengenai utang negara.

JK menyebutkan, utang pemerintah semakin membesar. Bahkan ia bilang, setiap tahunnya pemerintah perlu membayar Rp 1.000 triliun untuk kewajiban utang.

Hal itu dia sampaikan saat menyampaikan pidato dalam hari ulang tahun (HUT) ke-21 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (20/5/2023).

Adapun JK merupakan pendukung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden pada 2024. Anies juga didukung oleh PKS.

Menanggapi pernyataan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan pembayaran utang pemerintah masih terjaga dan sudah sesuai dengan strategi pembiayaan yang dimuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Namun, ia tidak membenarkan atau menampik pernyataan JK.

"Kalau kita lihat dari data-data dan pengelolaan utang setiap tahun, kita tahu beberapa utang ada jangka waktunya, jadi kita pasti untuk yang tempo maupun pembayaran utang sudah dalam APBN," kata dia di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (23/5/2023).

Lantas sebenarnya berapa biaya per tahun yang harus dibayarkan pemerintah terkait utang yang dimiliki?

Melansir data APBN KiTa edisi Kaleidoskop 2022, sepanjang tahun lalu realisasi pembayaran terkait utang mencapai sekitar Rp 467,5 triliun.

Nilai tersebut terdiri dari pembayaran bunga utang, pembayaran cicilan pokok utang luar negeri, serta pembayaran cicilan pokok utang dalam negeri.

Adapun biaya yang dikeluarkan paling besar ialah untuk pembayaran bunga utang yakni sebesar Rp 386,3 triliun, kemudian untuk cicilan pokok utang luar negeri Rp 79,3 triliun, dan cicilan pokok utang dalam negeri sebesar Rp 1,9 triliun.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni 2021, tercatat pembayaran biaya utang pemerintah memang meningkat.

Tercatat pada 2021 total pembayaran utang pemerintah mencapai Rp 427,1 triliun.

Walaupun pembayaran utang pada 2022 mengalami kenaikan, nilai realisasi pembayaran utang pemerintah jauh di bawah nilai yang disebutkan oleh JK, yakni sebesar Rp 1.000 triliun per tahun.

Namun realisasi pembayaran utang pada 2022 menjadi pembayaran utang pemerintah paling tinggi pada era Jokowi.

(*/tribun-medan.com)