Luhut Jamin Ekspor Pasir Laut Tidak Rusak Lingkungan, Begini Reaksi Menohok Susi Pudjiastuti

TRIBUN-MEDAN.com - Presiden Joko Widodo mengumumkan keputusan untuk membuka kembali ekspor pasir laut setelah periode 20 tahun, pada 30 Mei 2023 lalu.

Keputusan ini diambil setelah melalui evaluasi dan kajian yang menyeluruh terkait potensi manfaat ekonomi dan lingkungan yang dapat diperoleh dari kegiatan ekspor tersebut.

Kebijakan tersebut mengizinkan sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut.

Keputusannya ini pun tentu menjadi pro-kontra.

Beberapa tokoh pun menyentil dan mengkritik Jokowi terkait keputusan ini.

Salah satunya adalah mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Susi Pudjiastuti.

Melalui akun Twitter-nya, Susi nampak memberikan reaksi yang cukup menohok atas berita mengenai ekspor pasir laut.

Ia hanya menge-twitt emoji terkejut dan face palm. 

Susi menge-twitt emoji tersebut untuk memberikan reaksi terhadap pemberitaan yang menyebutkan Luhut Binsar mengklaim bahwa ekspor pasir laut sama sekali tidak merusak lingkungan.

Tak pelak, cuitan Susi tersebut banyak dibalas oleh netizen.

"Kalo di film2, bencana terjadi saat pemerintah tidak mau mendengarkan ilmuwan. Jangan sampe kejadian Bu," tulis salah satu netizen.

"Ekspor pasir laut point kesekian. Point point sebelumnya di PP 26 spt reklamasi dalam negeri dll justru menjadi pertanyaan besar." kata netizen lain.

"Ntar dikomentari, dia bakal jawab.. "Orang diluar pemerintahan gak usah banyak omong" emang susah hadepin pejabat 1 ini. Jadi udah bener ibu cuma pake Emot." Ujar netizen lainnya.

Sebelumnya, Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais juga telah menyentil Jokowi terkait ekspor pasir laut.

"Dengan membuka keran ekspor pasir laut, maka negara ini akan kehilangan kedaulatannya," ujar Amien di akun Twitter-nya, Selasa (30/5/2024).

Menurut Amien, kerugian yang ditimbulkan dari kebijakan ekspor tersebut lebih besar ketimbang manfaat yang diperoleh.

"Stop Ekspor Pasir Laut! Batalkan PP Nomor 26 Tahun 2023 yang diteken oleh Presiden!" tegas Amien.

Unggahan tersebut juga memuat foto berlogo Partai Ummat dengan narasi yang sama.

Keuntungan Bagi Singapura Karena Indonesia Membatalkan Larangan Ekspor Pasir Laut

Dibatalkannya larangan ekspor pasir laut selama 20 tahun ternyata menguntungkan Singapura.

Tindakan tersebut dapat membantu proyek perluasan lahan di negara tetangga Singapura, tetapi ada kekhawatiran di kalangan pecinta lingkungan tentang habitat laut.

Indonesia pertama kali membatalkan ekspor pasir laut pada tahun 2003 dan menegaskan kembali pada tahun 2007, sebagai langkah melawan pengiriman ilegal.

Sebelum pelarangan, Indonesia adalah pemasok utama pasir laut Singapura untuk perluasan lahan, dengan mengirimkan rata-rata lebih dari 53 juta ton per tahun antara tahun 1997 dan 2002.

Menurut laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2019, negara kota tersebut adalah importir pasir laut terbesar di dunia dan dalam dua dekade sebelumnya telah mengirimkan 517 juta ton pasir dari negara tetangganya.

Malaysia melarang ekspor pasir laut pada 2019, padahal Malaysia merupakan pemasok terbesar Singapura.

Presiden Indonesia Joko Widodo mencabut larangan ekspor dalam peraturan tentang pengelolaan sedimen laut yang diterbitkan awal bulan ini. Pemerintah tidak memberikan alasan untuk mencabut larangan tersebut.

Kementerian Pembangunan Nasional Singapura tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Wahyu Muryadi, juru bicara Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia, mengatakan tujuan peraturan itu adalah untuk memastikan penambangan pasir memenuhi standar lingkungan dan ekspor hanya akan diizinkan setelah permintaan domestik terpenuhi.

Otoritas Kelautan dan Pelabuhan Singapura saat ini sedang merencanakan dan merancang fase ketiga dari mega proyek Pelabuhan Tuas, dengan pekerjaan reklamasi diharapkan akan selesai pada pertengahan 2030-an.

Larangan Indonesia telah menjadi rebutan antara Indonesia dan Singapura.

Negara kota itu pada tahun 2007 menuduh Jakarta menggunakan larangan tersebut untuk menekan pemerintahnya dalam negosiasi perjanjian ekstradisi dan penetapan perbatasan.

Perjanjian ekstradisi ditandatangani tahun lalu.

Parid Ridwanuddin, juru kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), mengatakan peraturan terbaru itu bertentangan dengan komitmen pemerintah Indonesia terhadap ekosistem laut yang lebih sehat.

Peneliti Greenpeace Indonesia Afdillah Chudiel mengatakan penambangan pasir laut bisa mempercepat krisis iklim.

“Ini akan mempercepat tenggelamnya pulau-pulau kecil dan abrasi pantai,” katanya.

Luhut Jamin Ekspor Pasir Laut Tidak Rusak Lingkungan

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan memastikan bahwa aktivitas pengerukan pasir laut untuk ekspor tidak akan merusak lingkungan.

Hal itu menjawab kebijakan pemerintah yang mengizinkan sejumlah pihak termasuk pelaku usaha untuk mengekspor pasir laut.

"Enggak dong (rusak lingkungan), sekarang ada GPS segala macam. Kita pastikan itu (kerusakan lingkungan) tidak terjadi. Kalau pun diekspor manfaatnya besar untuk BUMN," ucap Luhut usai menghadiri agenda ICCSC, di Jakarta, Senin (30/5/2023).

Pasalnya, lanjut Luhut, jika tidak dilakukan pengerukan pasir maka alur laut akan dangkal.

Maka dari itu, perlu dilakukan sedimentasi (pengendapan pasir). Itulah salah satu alasan pemerintah membuka "keran" ekspor pasir laut.

"Pasir laut itu kita pendalaman alur. Karena kalau kita tidak, alur kita itu makin dangkal. Jadi untuk kesehatan laut juga," jelasnya.

(Yui/Tribun-Medan.com)