Menhan Ukraina: Kami Menghargai Presiden Jokowi, Tapi Kami Tak Butuh Mediator Seperti Ini Datang. .

Nikolenko juga menegaskan kesepakatan gencatan senjata, pelepasan pasukan hingga jarak 15 kilometer, dan pembentukan zona demiliterisasi tidak akan berhasil.

Sampai hari ini, jelas dia, Rusia masih berusaha dengan segala cara untuk menghambat serangan balik Ukraina.

Gencatan senjata tanpa penarikan pasukan Rusia dari wilayah Ukraina akan memungkinkan Rusia mengulur waktu, mengumpulkan kekuatan kembali, mendapatkan pijakan di wilayah yang diduduki, dan memulihkan kemampuan untuk melancarkan serangan lagi.

“Perdamaian jangka panjang di Ukraina berarti pembebasan wilayah Ukraina dari pendudukan Rusia. Ini yang dimaksud dengan formula perdamaian oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Kami mengajak Indonesia untuk bergabung dalam implementasinya,” kata Nikolenko, dikutip dari Reuters.

Seperti diberitakan sebelumnya, Menhan Prabowo telah mengusulkan “rencana perdamaian” untuk Ukraina.

Dia menyampaikan usul itu saat hadir dalam forum International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue 2023 di Singapura yang disiarkan secara daring pada Sabtu.

Rencana yang ditawarkan, termasuk penghentian permusuhan segera, gencatan senjata pada posisi sekarang, dan zona demiliterisasi yang akan dijamin oleh pasukan penjaga perdamaian PBB.

Dia juga menyarankan sebuah referendum di wilayah yang disengketakan yang diselenggarakan oleh PBB. Namun, Menteri Pertahanan Ukraina Oleksii Reznikov, yang menghadiri KTT dua hari tersebut, juga dengan tegas menolak usulan Indonesia. 

"Kedengarannya seperti rencana Rusia, bukan rencana Indonesia. Kami tidak membutuhkan mediator ini datang kepada kami (dengan) rencana ganjil ini," jelasnya, sebagaimana dikutip dari AFP.

Link: https://youtu.be/u5-JUACfWlE

(*/Tribun-medan.com/kompas.com)