TRIBUN-MEDAN.COM,MEDAN- Staf Rektorat Universitas Prima Indonesia (UNPRI) beralasan, bahwa parkir berbayar yang kini jadi polemik itu akan dikelola pihak ketiga.

Pihak UNPRI beralasan, bahwa parkir berbayar ini akan membuka lapangan pekerjaan baru.

Di sisi lain, parkir berbayar justru dinilai sangat memberatkan mahasiswa.

"Ini nantinya akan dikelola pihak ketiga, bukan keuntungan kampus sepenuhnya, dan juga kan membuka lapangan pekerjaan baru," kata Staf Rektorat UNPRI, yang tak mau menyebutkan namanya, ketika ditemui Tribun-medan.com di kampus Jalan Sampul No 4, Kelurahan Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah, Kamis (22/6/2023). 

Staf Rektorat UNPRI itu mengatakan, soal pemecatan mahasiswa, bukan serta merta dilakukan.

Mereka berdalih, sebelumnya pihak kampus sudah memberi peringatan, dan memanggil para mahasiswa. 

"Bukan tiba-tiba kita lakukan pemecatan. Sebelumnya sudah dipanggil mereka, diingatkan apa konsekuensinya jika melakukan demo dan sebagainya, baru lah ada keputusan DO," kata pria yang mengaku Staf Rektor itu.

Disinggung lebih lanjut soal parkir berbayar ini, Staf Rektor UNPRI tersebut kembali beralasan bahwa mereka tidak ada melanggar regulasi.

Rektorat berdalih, mereka sudah melakukan sosialisasi sebelum aturan diberlakukan.

Namun, ketika disinggung mengenai masalah pemerintahan kampus, pria tersebut kembali beralasan mereka ingin menciptakan mahasiswa yang intelektual. 

"Sudah ada wadahnya, hanya saja berbeda dengan yang mereka mau, karena kita di sini bukan mau mendidik ormas, kita mau bangun mahasiswa yang intelektual," pungkas pria tersebut.

Meski mengaku ingin menciptakan mahasiswa berintelektual, di sisi lain justru kampus UNPRI dinilai mengekang kebebasan berpikir mahasiswanya sendiri.

Sebab, ketika mahasiswa menyampaikan pendapat, UNPRI lantas memecat tiga orang mahasiswanya.

LBH Medan Mengecam

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan menyebut bahwa Universitas Prima Indonesia (UNPRI) arogan, karena memecat tiga mahasiswanya yang mengkritisi masalah pengutipan parkir hingga Rp 1,2 juta.

Menurut Wakil Direktur LBH Medan, Muhammad Alinafiah Matondang, tindakan UNPRI yang memecat tiga mahasiswanya itu adalah bentuk pembungkaman demokrasi.