Viral Pengutipan Lapak Jualan tak Resmi Di Pasar Gambir, Warga: Pungli Juga, Buat Macet Juga

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN- Pedagang dan warga resah akibat adanya dugaan pengutipan lapak pedagang yang tak resmi di Pasar Gambir, Tembung, Kecamatan Percutseituan, Kabupaten Deliserdang.

Tak cuma adanya dugaan pungli, warga juga resah akibat aktivitas pedagang yang tumpah ruah di jalan, sehingga mengganggu akses jalan utama pasar 8 Tembung.

Warga setempat, Katrina Nainggolan meminta Camat, Bupati Deliserdang, dan juga DPRD Sumut untuk menertibkan PKL tersebut.

Di mana sebelumnya pemerintah telah membuat lokasi jualan yang strategis namun lapak-lapak tersebut tidak berfungsi sebagai mestinya.

"Kalau yang jualan di atas parit sekitar 250 meja. Lain keranjangnya yang makan jalan. Sehingga kalau dijam sibuk, ampun macetnya. Mobil melintas saja sulit," bebernya.

Katrina Nainggolan berharap adanya tindak tegas dari pemerintah setempat untuk menertibkan para pedagang kaki lima.

Sehingga jalan yang lebar semestinya dapat mengurai kemacetan di jam sibuk.

Pihaknya sudah melayangkan surat ke Kecamatan, Kantor Satpol-PP, DPRD bahkan ke Gubernur untuk menertibkan pedagang agar tak berjualan memakan jalan.

"Kita sudah surati seluruh instansi terkait. Namun hingga kini tidak ada tindak lanjut yang nyata. Saya juga telah membuat laporan ke Polrestabes Medan tentang dugaan mafia lapak-lapak jualan yang dilakukan oknum. Namun hingga kini tidak ada respon atau tindakan cepat kepolisian dalam mengusut itu," bebernya.

Katrina Nainggolan yang juga merupakan pendiri Forum Peduli Masyarakat Gambir Bersatu (Pemagar) berencana akan melakukan aksi di kantor camat, jika pemerintah tidak serius menangani permasalahan ini.

Di mana menurutnya, aktifitas PKL yang memakan jalan menghambat akses, sehingga banyak kejadian yang tak diinginkan terjadi.

"Ada beberapa kejadian yang dikarenakan akses jalan sulit, sewaktu kebakaran mobil pemadam kejebak sehingga satu orang meninggal karena tak tertolong. Banyak hal lainnya, makanya akses jalan itu begitu penting. Berjualan boleh saja asal sesuai tempat yang sudah diberi pemerintah. Manfaatkan lah itu," bebernya.

Terkait dugaan pungli, lanjut Katrina, dirinya juga mempunyai bukti-bukti kwitansi pembayaran.

"Kita ada bukti-bukti kwitansi. Nanti akan saya tunjukkan saat kami aksi di kantor kecamatan," ungkapnya.

(mft/tribun-medan.com)