Tol Bengkulu - Taba Penanjung Diresmikan, Presiden Jokowi: Semoga Bisa Mempercepat Mobilitas

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) resmikan jalan Tol Bengkulu - Taba Penanjung, Kamis (20/7/2023).

Jokowi mengatakan, pembangunan jalan tol di Bengkulu ini menghabiskan anggaran Rp 4,8 Triliun.

Dengan anggaran yang cukup besar tersebut, presiden berharap agar jalan Tol tersebut akan mempercepat pertumbuhan ekonomi di Bengkulu.

"Semoga bisa mempercepat mobilitas orang dan barang, dan kota harap ini bisa mensejahterakan masyarakat kita, dan daya saing Bengkulu pasti akan meningkat lebih baik," ungkap Jokowi, dikutip dari TribunBengkulu.com.

Di mana jalan Tol Bengkulu - Taba Penanjung merupakan bagian dari ruas jalan tol Bengkulu yang direncanakan bakal dibangun sampai ke Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan.

Presiden Jokowi mengatakan, jalan Tol Bengkulu Taba Penanjung akan diteruskan sampai ke Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan.

Namun tetap akan melihat juga kondisi APBN, belum lagi ditambah dengan Provinsi lain juga meminta hal yang sama.

"Tapi ini dalam persiapan kok, akan terus, masih dalam persiapan itu artinya sudah, akan kita kejar, karena apapun ini adalah jalan tol yang sangat penting, utamanya ruas Bengkulu - Lubuklinggau," kata Jokowi.

Jalan tol yang menghubungkan Kelurahan Betungan Kota Bengkulu dan Desa Sukarami Kabupaten Bengkulu Tengah tersebut dibangun hampir sepanjang 17 kilometer.

Hal yang paling berat saat pembangunan jalan tol dikatakan Jokowi adalah terkait dengan pembebasan lahan.

Pembebasan lahan menjadi berat karena harus berhadapan langsung dengan banyak orang.

Terkait dengan nominal pembebasan lahan biasanya selalu menjadi pembahasan alot dengan masyarakat.

"Yang namanya membangun jalan tol itu selalu yang paling berat itu pembebasan lahan," kata Jokowi.

Maka dari itu terkait pembebasan lahan, Jokowi berpesan agar jangan lakukan pendekatan masyarakat.

Mengingat proyek seperti jalan tol memiliki kepentingan yang akan berdampak besar kepada masyarakat maupun daerah.

"Jadi saya sampaikan pendekatannya jangan pendekatan masyarakat, karena ini untuk kepentingan yang lebih besar. Tetapi juga jangan merugikan masyarakat," ujar Jokowi.

(Tribun-medan.com)