Jadi LPKA Percontohan, LPKA Medan Dukung Upaya yang Dilakukan Ditjenpas, Berikut Penjelasannya

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan terus berkomitmen mendukung upaya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan bidang layanan makanan sekaligus penyusunan kajian ketercukupan angka kecukupan gizi bagi Tahanan, Narapidana dan Anak Binaan di Lembaga Pemasyarakatan seluruh Indonesia. Hal ini ditandai dengan kesiapan dan kesediaan Kepala LPKA Medan, Tri Wahyudi sebagai tuan rumah dalam pengambilan sampel dalam kegiatan tersebut. Bertempat di ruang Aula LPKA Medan, Kamis (20/07/2023).

Tri Wahyudi berterima kasih dan merasa bangga karena LPKA Medan bisa menjadi salah satu LPKA percontohan dalam upaya  mendukung program dirjenpas dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan bidang layanan makanan sekaligus penyusunan kajian ketercukupan angka kecukupan gizi bagi Tahanan, Narapidan dan Anak Binaan di seluruh Lembaga Pemasyarakatan Indonesia."Dengan capaian ini, semoga Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan HAM bisa menjadi tempat yang baik bagi tumbuh kembang serta melahirkan kebijakan-kebijakan demi menunjang program pembinaan bagi Tahanan/Narapidana Anak dan Remaja," harapnya.

Pertemuan ini turut dihadiri oleh Surahkmat selaku Koordinator Kebutuhan Dasar dan Kesehatan Lingkungan Ditjenpas dihadiri pula oleh Dietensien RSUPN Dr.Cipto Mangunkusumo, Halim Kusnaedi. Pengadministrasian Umum, Nurbaeti. Penelaah Status WBP, Khosim Nur Zaman serta Pengolah Data Kesehatan, I Putu Indrayana.

Dalam pertemuan tersebut, Surakhmat berharap LPKA Medan dapat memberikan pelayanan terbaik dan berkomitmen melalui berbagai kebijakan dan program, baik anggaran penyediaan sarana dan prasaran penyelenggaraan makanan maupun memberikan pelayanan terbaik bagi Tahanan Anak maupun Anak Binaan. Menurutnya, mereka merupakan investasi dan generasi yang harus disiapkan untuk masa depan bangsa.

"Anak-anak adalah aset bangsa sehingga kita perlu melakukan kegiatan pengukuran status gizi dan penyuluhan gizi bagi Tahanan Anak maupun Anak Binaan serta penguatan bidang penyelenggaraan makanan, dalam hal ini kita memilih LPKA Medan sebagai sampel dan menjadi percontohan bagi Lembaga Pemasyarakatan lainnya," ucap Surakhmat.

Ia menambahkan bahwa dapat kita simpulkan bahwa masalah gizi pada Anak tak terkecuali bagi Tahanan Anak dan Anak Binaan dapat berdampak hingga usia dewasa. "Dampak buruk yang ditimbulkan oleh tidak tercukupinya angka kecukupan gizi tersebut akan menurunkan kualitas sumber daya manusia (SDM) bangsa Indonesia, produktifitas, dan daya saing bangsa," pungkas Surakhmat. 

(*)