Demokrat Sumut Nilai PK Moeldoko Ada Hubungannya dengan Niat Rezim Menjegal Anies Baswedan

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Utara, Lokot Nasution menilai Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko ada hubungannya dengan niat menjegal Anies Baswedan untuk menjadi Calon Presiden (Capres).

Lokot mengatakan, posisi Anies Baswedan yang bertepatan didukung tiga partai akan mudah dilengserkan dengan merebut Partai Demokrat.

Baca juga: Demokrat Sumut Ancam Turun ke Jalan Bersama 30 Juta Simpatisan Bila PK Moeldoko Dikabulkan MA

Baca juga: Cerita Elite Partai Demokrat Kehilangan HP Saat Nonton Indonesia Vs Argentina di GBK

"Mas Anies Baswedan bukanlah pemimpin yang diinginkan oleh rezim ini. Mas Anies ini pendukungnya cuma Nasdem, PKS, Demokrat. Kalau Demokrat sudah diambil maka PKS dan Nasdem tidak cukup untuk mengusung mas Anies. Kan sederhana kita menganalisanya," ujar Lokot Nasution di kantor DPD Demokrat Sumut, Selasa (25/7/2023).

Lokot menuturkan, persepsi publik terhadap keinginan rezim ini untuk melengserkan Anies Baswedan semakin menguat dengan sikap Presiden Jokowi yang masih mempertahankan Moeldoko sebagai orang kepercayaannya.

"Kasus ini bukan murni kasus hukum, tapi ada politik di dalamnya. Apakah kasus ini dilakukan untuk menjagal Anies Baswedan atau yang lainnya itu akan menjadi persepsi di tengah masyarakat. Karena pimpinan negara ini Bapak Presiden Jokowi yang sampai hari ini masih sangat mesra dengan KSP Moeldoko. Padahal sebenarnya beliau juga tahu bahwa Moeldoko melakukan PK tapi sampai hari ini tidak juga menghentikan Moeldoko dari jabatannya," kata Lokot.

Sebelumnya, Lokot Nasution juga sempat menyesalkan sikap Presiden Jokowi yang tidak menegur Moeldoko sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP) karena telah melakukan tindakan melanggar hukum.

Lokot menuturkan, tindakan Moeldoko sangat tidak terpuji karena ingin merebut kursi pimpinan Partai Demokrat.

"Itu juga kita selalu sampaikan. Masa iya seorang KSP, anak buah presiden, ruangannya itu kalau enggak salah hampir sebelahan itu Moeldoko dengan Pak Jokowi. Masak enggak tau kelakuannya dan dibiarkan, perbuatan yang tidak benar seperti itu terus dibiarkan, kalau enggak disuruh, pembiaran atau apa namanya," ujar Lokot di kantor DPD Demokrat Sumut, Senin (12/6/2023).

Lokot mengaku, pembiaran yang dilakukan oleh Presiden Jokowi membuat pihaknya curiga bahwa ada suruhan khusus yang diberi Jokowi kepada Moeldoko untuk memecah Partai Demokrat.

"Silakan kawan-kawan menilai sendiri. Tapi kalau kecurigaan kami ya pastilah, anak buahnya. Kita saja di sini anak kita, kader kita yang berbuat melanggar hukum pasti ditegur. Ini ditegur juga enggak. Apaan itu namanya?" katanya.

Lokot tidak menampik bahwa peninjauan kembali (PK) yang dilakukan Moeldoko ada hubungannya dengan agenda Pilpres yang sudah semakin dekat.

"Pasti lah (ada hubungan dengan pilpres). Tapi kita enggak usah jauh ke situ, ini hukum, hukum sendiri kita enggak mau mencampur-campurkan ke politik meskipun kita enggak bisa pungkiri itu," ungkapnya.

Baca juga: Minta Penegak Hukum Profesional dalam Tanggapi PK Moeldoko, Ratusan Kader Demokrat Sumut Gelar Aksi

Baca juga: PARTAI DEMOKRAT Sesalkan Presiden Joko Widodo Tak Menegur Moeldoko Melanggar Hukum

Ia juga menilai, perlakuan Moeldoko saat ini ada hubungannya dengan sikap Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan Capres usungan Nasdem Anies Baswedan yang sangat keras terhadap rezim saat ini.

"Melihat dari kondisi yang ada hari ini, karena kami memang keras sekali pada rezim hari ini dan punya kemungkinan bersama Mas Anies dan Mas AHY maka ada keinginan negara ini (memecah belah). Tapi ini asumsi, kita enggak mau, ini negara hukum, memenangkan orang yang tidak punya hak, saya enggak mau," pungkasnya.

(cr14/tribun-medan.com)