Keluarga Korban Tragedi Kanjuruhan Dihalang-halangi TNI saat Ingin Bertemu Presiden Jokowi

TRIBUN-MEDAN.COM – Beredar sebuah video di media sosial yang memperlihatkan ibu-ibu dari korban tragedi kanjuruhan dihadang TNI saat hendak bertemu Presiden Joko Widodo.

Ibu-ibu korban tragedi kanjuruhan tersebut berniat bertemu Presiden saat kunjungan ke Pasar Bululawang, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, pada Senin pagi, 24 Juli 2023.

Ibu-ibu korban tragedi kanjuruhan tersebut datang sambil membawa foto anak-anak mereka untuk menyampaikan aspirasi.

Baca juga: Saking Banyaknya Uang Milik Mira Hayati, Pihak Bank Rela Datang ke Rumahnya untuk Menghitung Uang

Namun saat itu aksi mereka dihnetikan oleh beberapa TNI yang tengah bertugas hingga terjadi cek-cok diantara mereka.

Video ibu dari korban tragedi Kanjuruhan yang berdebat dengan TNI itu dibagikan akun twitter @Rafilsafat.

“Hari ini (24/07/2023) keluarga korban tragedi Kanjuruhan melakukan penyambutan kedatangan Presiden Jokowi, dengan membentangkan foto anak-anak mereka yang menjadi korban dan beberapa poster.

Alih-alih didengar, mereka malah mendapat intimidasi dari abdi negara idaman mertua,” tulis @Rafilsafat dalam cuitan itu.

Baca juga: Mengerikan, Bermula Digigit Kutu, Kedua Lengan Pria Ini Harus Diamputasi setelah Dirawat 11 Hari

Dilansir dari Kompas.com, Koordinator Tim Gabungan Aremania (TGA) yang bernama Dyan Berdinandri berharap agar pihaknya dan keluarga korban Tragedi Kanjuruhan dapat bertemu dengan Presiden Jokowi untuk membahas mengenai peristiwa tragis tersebut.

Mereka mendesak agar Tragedi Kanjuruhan dianggap sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat yang diakui oleh pemerintah, meskipun sebelumnya Komnas HAM dan Menkopolhukam Mahfud MD telah menyatakan bahwa peristiwa tersebut tidak termasuk dalam kategori pelanggaran HAM berat.

TGA dan keluarga korban meminta agar pemerintah tidak hanya memberikan santunan kepada mereka, tetapi juga terus memantau dan memberikan penanganan yang tepat bagi korban yang masih membutuhkan perawatan, seperti operasi tulang belakang dan nutrisi untuk otak.

Sementara itu, Amnesty Internasional Indonesia menyayangkan sikap aparat keamanan negara yang menghalangi para korban untuk bertemu dengan Presiden Jokowi.

Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid, menegaskan bahwa para korban hanya ingin menuntut keadilan semata.

Dia menyatakan rasa kecewanya atas upaya yang dilakukan untuk menghalangi pertemuan tersebut, mengingat para korban hanya ingin menyampaikan tuntutan keadilan yang belum mereka peroleh.

"Sangat disayangkan upaya keluarga korban Tragedi Kanjuruhan untuk bertemu Presiden Joko Widodo dihalangi oleh aparat keamanan negara. Padahal mereka hanya ingin bertemu dengan Presiden untuk menagih janji keadilan yang tidak kunjung mereka dapatkan," ujar Usman dalam keterangan tertulis, Selasa (25/7/2023).

Usman juga menekankan pentingnya tindakan pembenahan atas tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada 1 Oktober 2022, dan bahwa Presiden harus mendengar serta menindaklanjuti tuntutan korban dan keluarga, bukan mengizinkan aparat keamanan menghadang atau menghalangi mereka.