LPG 3 Kilogram Langka, Pengamat : Hilangkan Subsidi Ganti Jadi BLT

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Ketersediaan gas LPG 3 kilogram di sejumlah daerah di Kota Medan seperti Medan Labuhan, Medan Timur, Medan Selayang, Medan Barat dan Medan Tembung dilaporkan mengalami kelangkaan.

Pengamat ekonomi dari Universitas Sumatera Utara (USU), Wahyu Ario Pratomo menilai kelangkaan LPG 3 kilogram disebabkan pasokan yang sudah berkurang akibat kuota gas bersubsidi telah terlewati.

Baca juga: Gas LPG 3 Kg Langka di Kota Medan, Pertamina Tambah Stok Sebanyak 47.500 Tabung

"Perkiraan kebutuhan LPG subsidi yang ditetapkan dalam kuota telah terlewati, sehingga gas LPG di Kota Medan menjadi langka," ujar Wahyu Ario kepada Tribun Medan, Selasa (25/7/2023).

Dikatakannya, kelebihan batas kuota LPG 3 kilogram bersubsidi menandakan bahwa banyaknya masyarakat yang tidak sepatutnya mengkonsumsi gas LPG 3 kilogram untuk penduduk miskin tersebut, ikut menikmati.

"Hal ini memang sangat lumrah terjadi karena LPG 3 kilogram ini sangat diminati. Pertama dari segi harga, jauh lebih murah. Sulit bagi Pertamina untuk menjual barang yang sama antara LPG subsidi dan non subsidi dengan harga yang jauh berbeda," ucapnya.

Kemudian yang kedua, disampaikan wahyu, gas LPG 3 kilogram ini berbentuk portabel dan ringan, sehingga para ibu-ibu lebih memilih gas LPG 3 kilogram dibandingkan harus membawa yang 12 kilogram.

"Ketiga, tersedia dimana-mana. Banyak pangkalan dan usaha retail yang memasarkan LPG 3 kilogram. Berdasarkan kelebihan tersebut maka permintaan LPG menjadi meningkat.

"Keempat, UMKM sangat terbantu dengan harganya yang murah. Bahkan banyak usaha yang sudah berkembang juga menggunakan ini. Makanya permintaan nya sudah melebihi perkiraan pasokannya," sebutnya

Oleh karna itu, Wahyu menyarankan agar Pertamina dapat menghapuskan perbedaan harga, kondisi ini dibuat seperti hilangnya premium di pasaran dan subsidi diberikan kepada masyarakat miskin melalui BLT.

"Saat ini pemerintah memiliki data P3KE yang mencatat masyarakat miskin ekstrem. Ini yang perlu dibantu. Sedangkan yang mampu diarahkan untuk menggunakan LPG non subsidi," ucapnya.

"Kondisi ini lebih baik dibandingkan kebijakan pembatasan pembelian LPG bagi masyarakat miskin. Pertamina memiliki kesulitan untuk melakukan pengawasan mengingat tugas Pertamina sepatutnya hanya memproduksi," sambungnya.

Baca juga: Pertamina Klaim Distribusi dan Stok LPG 3 Kilogram di Sumut Aman

Menurutnya, memang solusi tersebut akan berdampak terjadi inflasi yang cukup tinggi seperti halnya ketika premium dihapus.

"Cara yang lain untuk menolong masyarakat adalah memberikan bantuan BLT dan menaikkan harga LPG secara gradual, tidak langsung mencabut subsidinya. Sehingga masyarakat secara perlahan akan mulai terbiasa untuk menggunakan LPG tidak bersubsidi," pungkasnya

(cr10/tribun-medan.com)