Pemkab Deliserdang Sudah Terima Usulan Anggaran Dana Hibah untuk Pengamanan Pilkada 2024

TRIBUN-MEDAN.com, DELISERDANG- Pemkab Deliserdang sudah menerima usulan anggaran dana hibah dari instansi TNI/Polri di wilayah administrasinya untuk kepentingan pengamanan Pilkada Deliserdang tahun 2024.

Untuk instansi TNI sudah diterima usulan dari Kodim 0201 Medan dan dari Kodim 0204 Deliserdang.

Baca juga: Tiga Pejabat KPU Sergai yang Korupsi Dana Hibah Terancam 20 Tahun Penjara

Sementara dari Polres meliputi 4 wilayah hukum seperti dari Polresta Deliserdang, Polrestabes Medan, Polres Pelabuhan Belawan dan Polres Binjai. 

Informasi yang dihimpun instansi TNI/Polri itu memasukkan permohonan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).

Sebelum usulan dari TNI/Polri terlebih dahulu diterima usulan dari KPU Deliserdang dan Bawaslu Deliserdang. Untuk kedua instansi itu besaran anggarannya pun sudah disepekati oleh Pemkab Deliserdang. 

"Kita lagi siapkan anggaran untuk Pilkada. Kalau Pemilu kan anggarannya dari APBN dan kalau Pilkada dari APBD. Dukungan untuk TNI Polri yang mau disiapkan karena usulan dari TNI Polri juga sudah kita Terima," ujar Kabid Politik Dalam Negeri (Poldagri) Badan Kesbangpol Deliserdang, Sugiatno Selasa, (1/8/2023). 

Baca juga: Bawaslu Deliserdang akan Mendapat Dana Hibah dari Pemkab untuk Pilkada 2024 Sebesar Rp 30,7 Miliar

Sugiatno menjelaskan, setelah usulan dari instansi TNI/Polri mereka terima, selanjutnya dilakukan verifikasi terlebih dahulu.

Dari situ kemudian akan diproses oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Disebut kalau semuanya akan disesuaikan dengan ketentuan yang ada. 

"Kalau tahapan Pilkada sejauh ini belum ada dari KPU kapan dimulai. Yang jelas sesudah masuk permohonannya kemudian diverifikasi. Kalau yang melakukan verifikasi pemberkasan di kami, kalau masalah standart harga tim TAPD. Sekarang ini lagi kita mau berkordinasi sekalian mau verifikasi dengan tim TAPD," kata Sugiatno. 

Sugianto mengatakan, anggaran untuk pengamanan Pilkada ini baru akan ditampung di APBD 2024 mendatang.

Saat ditanyai mengenai rincian jumlah usulan yang dimasukkan masing-masing pihak, Sugiatno pun mengaku lupa.

Baca juga: Kejari Periksa Ketua Bawaslu Karo Terkait Dugaan Korupsi Dana Hibah Pilkada

Ia hanya menyebut yang paling besar adalah dari Polresta Deliserdang. 

"Kami juga sekarang ini lagi menunggu Juknisnya karena belum ada. Yang kemarin ada Juknis tapi untuk Pemilu bukan untuk Pilkada. Yang untuk Pilkada belum keluar,"ucap Sugianto.

(dra/tribun-medan.com)

Baca Berita Tribun Medan Lainnya di Google News