Ribuan Warga Miskin Dikeluarkan dari DTKS, Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan Juga Dihentikan

TRIBUN-MEDAN.com, LUBUK PAKAM - Ribuan warga miskin di Kabupaten Deliserdang dikeluarkan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) oleh Kementerian Sosial. Akibatnya, warga yang biasanya menerima Bantuan Sosial (Bansos) dari pemerintah dipastikan tidak akan bisa menerima lagi.

Selain itu warga miskin yang biasanya mendapat jaminan kesehatan dengan menjadi peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) dihentikan.

Informasi yang dihimpun, pihak Dinas Sosial Kabupaten Deliserdang langsung membuat pemberitahuan melalui media sosialnya, Jumat (11/8/2023).

Amatan Tribun Medan, dinas meminta agar masyarakat dapat berperan aktif untuk memeriksa status kepesertaan BPJS Kesehatannya apakah aktif atau tidak.

"Bagi pemilik BPJS gratis dari APBN agar memeriksa status BPJS-nya. Karena kami menemui banyak yang dinonaktifkan di bulan Agustus ini. Apabila merasa miskin atau tidak mampu namun BPJS-nya nonaktif agar segera melapor ke kantor desa/lurah atau dinas sosial. Tolong sampaikan ini kepada keluarga dan tetangga yang diduga memiliki BPJS gratis," tulis akun Facebook bernama Dinas Sosial Kabupaten Deliserdang.

Baca juga: Cara Pindah Faskes BPJS Kesehatan Bisa Dilakukan Secara Online via HP, Tinggal Masukkan Data

Kadis Sosial Kabupaten Deliserdang, Rudi Akmal Tambunan ikut men-share pemberitahuan yang sudah ditulis di media sosial dinas kepada masyarakat. Saat diwawancarai, Rudi mengakui masyarakat juga sudah banyak yang datang ke kantornya mempertanyakan mengapa mereka yang sebelumnya aktif BPJS-nya namun sekarang tidak lagi aktif. Warga menjadi kecewa atas kondisi yang terjadi.

"Ada beberapa memang yang datang ke kantor kemarin itu. Awalnya aktif (BPJS)-nya dan tiba-tiba tidak aktif. Untuk total ada 1.059 jiwa yang telah dihapus dari data DTKS sekarang ini. Saat ini masih tersisa 622.019 jiwa atau 225.686 KK yang masih terdata di DTKS," ujar Rudi.

Rudi menjelaskan, penonaktifan BPJS Kesehatan PBI yang dihentikan hanya yang bersumber dari APBN. Sementara yang bersumber dari APBD Provinsi dan Kabupaten tidak sama sekali. Ketika dihentikan bukan satu dua orang yang dipilih namun orang-orang dalam satu Kartu Keluarga (KK).

"Bukan dicoret dari BPJS-nya tapi dikeluarkan dari DTKS ini sebenarnya. Begitu keluar dari DTKS keluarlah semua Bansos-bansosnya. Orang yang menerima PBI itu harus terdaftar di DTKS makanya kalau dikeluarkan dari DTKS otomatis hilang itu," kata Rudi.

Rudi menyebut, dari informasi yang mereka dapatkan dari Pusat, salah satu faktor yang membuat mengapa ada warga yang kemudian dikeluarkan dari data DTKS adalah karena dianggap sudah meningkat kehidupan sosialnya.

Selain itu, bagi yang bekerja di instasi BUMN atau pabrik juga dianggap sudah mempunyai penghasilan sudah di atas UMP. Meski ada ditemukan warga yang masih bergaji Rp 1,6 juta sebagai BHL di instasi pemerintah namun ada yang akhirnya dihapus dari DTKS.

"Menurut orang Kemensos kalau sudah kerja sama dengan BUMN atau pabrik menurut mereka itu gajinya sudah di atas UMP. Padahal ada kasus yang istrinya kerja di Sei Putih (PTPN III) gajinya Rp 1,6 juta tapi itu dihapus dari DTKS. Itu sudah kami verifikasi kembali. Itu bisa kami masukkan nanti di PBI APBD cuma nunggu bulan depanlah," ucap Rudi.