KETIKA Golkar-PAN-PKB-Gerindra Koalisi, PDIP Langsung Kritik Program Jokowi Proyek Food Estate

TRIBUN-MEDAN.COM - PDIP Mendadak Kritik Program Jokowi yang Dikomandoi Prabowo Subianto soal Food Estate, Sebut Kejahatan Lingkungan.

Gesekan antarelite politik mulai terlihat memanas menjelang pemilihan presiden 2024.

Apalagi setelah Prabowo Subianto didukung koalisi gemuk, Gerindra, Golkar, PKB dan PAN.

Diketahui, Gerindra, PKB, Golkar dan PAN deklarasi Prabowo Subianto jadi Capres 2024 yang digelar di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Jakarta, Minggu (13/8/2023).

Perintah Megawati Soekarnoputri

Kini, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, disebut telah memerintahkan kadernya untuk memperkuat dukungan untuk bakal calon presiden (capres) Ganjar Pranowo di akar rumput.

Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P, Hasto Kristiyanto usai acara penganugerahan rekor MURI kepada partainya di Ciawi, Bogor, Selasa (15/8/2023).

Penghargaan diberikan atas program pengobatan gratis yang berlangsung 218 hari.

Perintah Megawati itu menyusul bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN) dan Golkar ke dalam koalisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Gerindra yang sepakat mengusung Prabowo Subianto pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

"Ibu (Megawati) bertanya kepada saya, 'kamu lihat acaranya tidak?'. 'Saya lihat Ibu. Apakah arahan Ibu dalam menyikapi kerja sama partai politik?'," kata Hasto menirukan dialognya dengan Megawati.

"Dijawab Ibu adalah, 'Perkuat akar rumput. Turun ke bawah bersama dengan rakyat, perkuat akar rumput'. Karena bagi PDI-P politik itu bukan high politics, tapi the real politics itu berada di grassroot," ujarnya lagi.

Hasto mengatakan, program pengobatan gratis di Ciawi itu sebagai salah satu bentuk politik riil yang selaras dengan perintah Megawati dan dapat direplikasi ke depannya.

Ia lantas meyakini bahwa partainya tidak akan kesulitan melakukan itu. Sebab, PDI-P memiliki kultur "wong cilik" dengan ciri-ciri turun langsung ke lapangan.

Dari hasil turun langsung ke lapangan itu, menurut Hasto, partai akan mendapati berbagai masalah riil yang dialami warga sehari-hari dan dapat membantu mereka menemukan solusinya.

"Karena itu, ini akan menjadi kegiatan yang terus dilakukan oleh PDI-P bersama rakyat," kata Hasto.

Sebelumnya diberitakan, deklarasi dukungan untuk Prabowo sekaligus penandatanganan kerjasama politik PAN, Golkar, Gerindra, dan PKB dilakukan di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Jakarta Pusat, Minggu (13/8/2023).

Secara hitung-hitungan di atas kertas, koalisi ini mengantongi lebih dari 40 persen kursi DPR dan suara sah Pemilu 2019, jauh lebih tinggi dibandingkan kerja sama politik bentukan PDI-P yang mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres.

Di tingkat parlemen, pengusungan Ganjar sejauh ini hanya mendapatkan dukungan dari PDI-P dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Partai Hanura dan Perindo yang turut bergabung dalam barisan pendukung Ganjar merupakan partai yang mendapatkan kurang dari 4 persen suara sehingga tak mampu masuk DPR RI pada pemilihan legislatif (Pileg) 2019 silam.

PDIP Mendadak Kritik Program Food Estate

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menyebut bahwa proyek lumbung pangan/food estate yang saat ini dikerjakan pemerintah merupakan bagian dari kejahatan lingkungan. Hal ini diungkapkan Hasto ketika dimintai tanggapan soal dugaan aliran dana kejahatan lingkungan sedikitnya Rp 1 triliun masuk ke partai politik untuk pembiayaan Pemilu 2024.

"Kami memberikan suatu catatan yang sangat kuat terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun food estate," kata Hasto setelah penganugerahan rekor MURI kepada partainya di Ciawi, Bogor, Selasa (15/8/2023), atas program pengobatan gratis yang berlangsung 218 hari.

Ia menyampaikan bahwa politik seharusnya merawat kehidupan dan menjaga bumi pertiwi. "Dalam praktik pada kebijakan itu ternyata disalahgunakan, kemudian hutan-hutan justru ditebang habis, dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan," lanjutnya.

Sebagai informasi, program ini digagas Presiden RI Joko Widodo sejak awal kepemimpinan periode keduanya.

Ia menugaskan Kementerian Pertanian, yang dinakhodai politikus Partai Nasdem Syahrul Yasin Limpo, menjadi leading sector.

Lalu, Jokowi juga menugasi Kementerian Pertahanan, di bawah kendali Prabowo Subianto, menjadi back-up dan fokus mengurusi lahan singkong.

Jelang Pilpres 2024, Nasdem diketahui membentuk poros oposisi mengusung pencapresan eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Sementara itu, Prabowo juga membentuk koalisi gemuk tandingan di luar PDI-P, bersama PKB, Golkar, dan PAN, untuk pencapresan dirinya sebagai suksesor Jokowi.

Kembali ke soal food estate, proyek ini dianggap gagal. DPR bahkan pernah menyebutnya kacau balau.

Mengacu Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, program food estate menjadi proyek prioritas strategis.

Sejumlah provinsi dijadikan sebagai sentra produksi pangan ini, yakni Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, serta Papua Selatan.

Juru Kampanye Hutan Greenpeace, Arie Rompas, mengatakan, program yang dijalankan lintas kementerian tersebut membuat masyarakat setempat harus meninggalkan kebiasaan perladangan tradisional.

Namun, dalam perkembangannya, program tersebut justru gagal dalam upaya menjadi lumbung pangan.

”Food estate yang dimaksudkan untuk mengatasi krisis pangan, dilakukan dengan menghilangkan pangan lokal. Pangan-pangan lokal yang dihilangkan justru membuat masyarakat setempat mengalami krisis pangan,” kata Arie dalam diskusi publik.

”Tiga Tahun Proyek Food Estate” di Jakarta, Kamis (13/7/2023).

Arie mencontohkan, di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, misalnya, sekitar 600 hektare dijadikan daerah lokasi penanaman lumbung pangan nasional dengan komoditas singkong.

Namun, lahan singkong tersebut tak kunjung panen dan justru mangkrak.

Alhasil, masyarakat tidak mendapatkan manfaat dari program food estate tersebut.

Di sisi lain, lahan mereka untuk mendapatkan sumber pangan lokal telah berubah menjadi lahan tandus.

Padahal, sebelum berubah menjadi lahan untuk food estate, lahan tersebut merupakan sumber penghidupan masyarakat.

Arie menyayangkan, program food estate yang dijalankan terlalu berorientasi pada penyeragaman jenis pangan.

Pola perladangan tradisional dihilangkan dan diganti dengan jenis pangan yang belum tentu sesuai dengan kebutuhan dan budaya masyarakat setempat.

”Skema seperti (food estate) ini telah dilakukan oleh masa pemerintahan sebelumnya dan gagal. Namun, tetap ditiru, alhasil dampak yang diberikan hanya membuat kerusakan dan dampak buruk semakin parah,” ujar Arie.

(*/tribun-medan.com)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com