Eks Jenderal TNI Heran Ada yang Tertawa Saat Jokowi Curhat Dihina, Beda Jauh Jika di Masa Soeharto

TRIBUN-MEDAN.com - Eks petinggi TNI di era Soeharto, Letjen TNI Purnawirawan Suryo Prabowo membandingkan Presiden Jokowi dengan Presiden Soeharto. 

Suryo mengungkapkan pada zaman Soeharto tidak ada satu pun anggota yang berani tertawa jika ada yang berani menghina Soeharto. 

Perbandingan ini diungkap Suryo usai merespons pernyataan Jokowi yang sering dihina dan diumpat dengan kata-kata jelek. 

Suryo merasa heran karena para anak buah Jokowi malah tertawa mendengar curhatan Jokowi. 

“Saya nggak bisa bayangkan jika kata-kata itu keluar dari mulut Presiden Soeharto,” tulis Suryo Prabowo di akun Instagram miliknya dikutip Tribun. 

Dalam curhatan itu juga, jokowi mengaku tak masalah disebut demikian di acara sidang tahunan MPR RI dan DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Menurut Suryo Prabowo sangat menyedihkan ketika anak buah Presiden malah ikut tertawa terbahak-bahak sambil tepuk tangan saat Jokowi menceritakan penghinaan yang diterimanya.

Hal ini kata Suryo Prabowo, menandakan para peserta sidang tersebut tidak peka dan pekok.

“Dan yang membuat saya lebih sedih "anak buah" presiden malah ikut tertawa terbahak-bahak sambil tepuk tangan (Presiden Jokowi sedang kecewa, tapi anak buahnya gak peka tapi pekok)” tulis Suryo Prabowo di akun Instagram miliknya dikutip Tribun, Selasa.

Diketahui Presiden Jokowi menyinggung soal hujanan hujatan yang diterimanya selama menjadi Presiden Republik Indonesia.

Jokowi mengatakan bahwa menjadi Presiden tidak senyaman yang dipersepsikan.

Apalagi di era perkembangan media sosial, apapun bisa disampaikan ke Presiden.

Mulai dari masalah rakyat di pinggiran, hingga kemarahan, ejekan, dan makian semua bisa disampaikan di media sosial.

Jokowi pun tahu betul kerap menerima hujatan di media sosial. Mulai dari disebut planga plongo, firaun, hingga tolol.

Saat menyatakan hal tersebut, terdengar suara riuh tepuk tangan dari para peserta sidang yang mayoritas anggota DPR RI.

"Ada tanggung jawab besar yang harus diemban. Banyak permasalahan rakyat yang harus diselesaikan dan dengan adanya media sosial seperti sekarang ini," kata Jokowi saat menyampaikan Pidato di Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI Tahun 2023 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Baca juga: Polres Tapteng Berlakukan Trek Huruf S untuk Ujian Praktek SIM C

Baca juga: Dalam Waktu Sebulan, Polresta Deliserdang Ungkap Peredaran 9.592 Gram Sabu

Dia mengatakan bahwa semuanya bisa disampaikan kepada Presiden, mulai dari masalah rakyat di pinggiran sampai kemarahan, ejekan, bahkan makian dan fitnahan.

"Saya tahu ada yang mengatakan saya ini bodoh, plonga-plongo, tidak tahu apa-apa, Fir’aun, tolol. Ya ndak apa. Sebagai pribadi saya menerima saja," kata Jokowi.

Namun Jokowi mengaku sedih sebab budaya santun dan budi pekerti luhur bangsa Indonesia sudah mulai hilang.

"Kebebasan dan demokrasi digunakan untuk melampiaskan kedengkian dan fitnah. Polusi di wilayah budaya ini sangat melukai keluhuran budi pekerti bangsa Indonesia," kata dia.

Jokowi menyebut mayoritas masyarakat pun kecewa dengan polusi budaya tersebut.

"Cacian dan makian yang ada justru membangunkan nurani bangsa untuk bersatu menjaga moralitas ruang publik. Bersatu menjaga mentalitas masyarakat sehingga kita bisa tetap melangkah maju, menjalankan transformasi bangsa. Menuju Indonesia Maju. Menuju Indonesia Emas 2045," pungkasnya.

Baca juga: SOSOK Azizah Salsha, Anak Anggota DPR RI Dirumorkan Jadi Calon Istri Pemain Timnas Pratama Arhan

Baca juga: SINDIRAN Menohok Jokowi Soal Jalan Tol di Depan Jusuf Kalla : Jalan Tol Tak Bisa Dimakan, Ya Memang!

Dalam sidang tahunan MPR tersebut, sejumlah pejabat hadir diantaranya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menseskab Pramono Anung, Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Polhukam Mahfud Md., Menkes Budi Gunadi Sadikin, Menag Gus Yaqut, Mendikbud Nadiem Makarim, Menkumham Yasonna Laoly, Menperin Agus Gumiwang, Menaker Ida Fauziyah, Mensesneg Pratikno, dan lainnya.

Selain itu hadir pula mantan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia, mulai dari Megawati Soekarnoputri, Try Soetrisno, Hamzah Haz, dan lainnya.

Presiden Respons Ejekan Disebut Pak Lurah

Presiden Jokowi juga menyinggung para politisi yang menyebutnya sebagai Pak Lurah sebagai penentu Capres dan Cawapres di Pilpres 2024.

Presiden Jokowi mengingatkan bahwa saat ini sudah memasuki tahun politik.

Hal itu membuat suasana politik di Indonesia hangat-hangat kuku.

Presiden Jokowi menerangkan soal pernyataan tren belakangan ini di antara politisi.

Di mana politisi saat ditanya nama Capres dan Cawapres mengaku menunggu arahan Pak Lurah.

Presiden Jokowi pun mengaku bertanya-tanya, siapa sosok Pak Lurah yang dimaksud.

Hingga akhirnya belakangan ia tahu bahwa Pak Lurah yang dimaksud para politisi ternyata adalah Presiden Jokowi sendiri.

Presiden Jokowi menegaskan bahwa ia bukanlah Pak Lurah, melainkan Presiden RI.

"Ya saya jawab saja, saya bukan Lurah, saya adalah Presiden RI," kata Jokowi.

Baca juga: Pastikan Pilkades Damai, Polres Padangsidimpuan Siagakan 200 Personel

Baca juga: SINDIRAN Menohok Jokowi Soal Jalan Tol di Depan Jusuf Kalla : Jalan Tol Tak Bisa Dimakan, Ya Memang!

Soal nama Capres Cawapres, Jokowi pun menegaskan bahwa ia bukanlah Ketua Umum Parpol dan bukan Ketua Koalisi Partai.

Sementara sesuai Undang-undang, yang menentukan Capres dan Cawapres adalah parpol.

Sehingga kata Jokowi, nama Capres dan Cawapres bukanlah wewenangnya.

"Dan sesuai ketentuan UU yang tentukan Capres Cawapres adalah parpol dan koalisi parpol, jadi saya mau katakan, itu bukan wewenang saya, bukan wewenang Pak Lurah," tegas Jokowi.

Sementara itu Ganjar Pranowo memuji Jokowi yang dihina plonga-plongo namun berhasil ambil alih PT Freeport.

Ganjar Pranowo menyebutkan, tidak ada satu pun pemimpin yang bisa mengambil alih atau menasionalisasi pengelolaan PT Freeport Indonesia selain Jokowi.

Pernyataan ini disampaikan saat Ganjar Pranoo memberikan sambutan dalam acara Deklarasi Relawan Ganjar Punya Rakyat (Gapura) Nusantara di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Sabtu (10/6/2023).

Ganjar Pranowo mengatakan, pada awalnya, Jokowi kerap disepelekan hinga diolok-olok plonga-plongo dan berbagai hinaan lainnya.

Namun, kata dia, Jokowi yang ia akui sebagai mentor tersebut justru menjadi sosok yang berhasil membuat kepemilikan Indonesia atas tambang emas terbesar menjadi dominan hingga 51 persen.

"Namanya Jokowi, seseorang yang dicap plonga-plongo. Seseorang yang dicap tidak pintar dengan badan yang sangat kurus," kata Ganjar Pranowo.

"Tahun 1968-1969, Freeport berdiri dan tidak ada satu pun para pemimpin mampu mengambil alih kecuali Jokowi," tambahnya.

Ganjar Pranowo mengatakan, jatuhnya Presiden pertama RI, Soekarno, didahului dengan peristiwa berdarah pada 1965.

Pada 1965, tampuk kekuasaan lalu beralih ke tangan Soeharto melalui Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar).

Setelah itu pada 1967, terbit Undang-undang Penanaman Modal Asing yang menjadi pintu masuk bagi Freeport dan perusahaan asing lain.

Puluhan tahun kemudian, hingga presiden RI berganti, baru pada masa Jokowi, nasionalisasi Freeport berhasil dilakukan.

Menurut Ganjar Pranowo, hal itu menunjukkan keberanian Jokowi.

Sosok yang disebutnya justru tidak pernah berteriak dan sangat jarang menunjukkan kemarahan.

"Dia memutuskan dengan pikiran yang jernih, dengan muka tersenyum tapi diambil secara keseluruhan," ujar Ganjar Pranowo.

(*/tribun-medan)