Kecewa Manuver Anies, Ketua DPD Demokrat Sumut: Kalau Pengkhianat, Darahnya Halal Ditumpahkan

TRIBUN-MEDAN. com, MEDAN - DPD Partai Demokrat Sumut langsung menurunkan baliho Anies Baswedan di kantornya Kamis (31/8/2023) malam. Tindakan ini  sebagai respon Demokrat atas manuver Anies yang dirumorkan telah dipasangkan dengan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai bakal calon wakil presiden.

Ketua DPD Demokrat Sumut M Lokkot Nasution pun meluapkan kekecewaannya. Dia menilai langkah Anies itu sebagai pengkhianatan.

"Jadi, kami seperti yang disampaikan oleh Sekjen Partai Demokrat tentang koalisi perubahan yang dilakoni oleh PKS, NasDem dan PKS dalam mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Tetapi kita ketahui jika secara serta merta mas Anies melalui Surya Paloh tidak melakukan komunikasi dengan koalisi lainya termasuk partai Demokrat dan PKS mengambil sebuah kebijakan mengajak PKB sebagai koalisi," kata Lokkot.

Kata Lokkot sebagai partai koalisi pendukung Anies, Demokrat tidak pernah dilibatkan dalam menetapkan Muhaimin Iskandar sebagai Cawapres Anies.

"Tapi langsung menetapkan Muhaimin Iskandar sebagai Cawapresnya, ke mana selama ini tentang persyaratan yang sudah disusun tentang kriteria-kriteria yang disusun bersama," kata dia.

Lokkot menegaskan, selama ini Demokrat tidak pernah memaksa Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai pendamping Anies. Namun menurutnya, penentuan Cawapres Anies mesti dirumuskan bersama partai koalisi.

"Apa harus Mas AHY?. Tidak ada seperti itu, tetapi untuk menentukan Cawapres, untuk menentukan kemenangan itu, kita harus diskusi satu sama lain," lanjut dia.

"Di negara ini masih boleh orang salah, tapi kalau berkhianat darahnya halal ditumpahkan. Ingat itu, negara ini lama dijajah Belanda karena banyak pengkhianatan-pengkhianatan itu," tegas Lokkot.

Respons Demokrat Siantar setelah Anies Baswedan Dikabarkan Gandeng Cak Imin

DPC Partai Demokrat Kota Pematang Siantar cukup terkejut dengan kabar Calon Presiden usulan yaitu Anies Baswedan akan menggandeng Muhaimin Iskandar sebagai Calon Wakil Presiden pada Pilpres tahun 2024 mendatang.

Beberapa jam lalu, Kamis (31/8/2023) diketahui Sekjen Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya menyampaikan pernyataan pers-nya terkait kebenaran wacana memasangkan Anies dengan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin atas usulan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh secara sepihak.

Dalam siaran pers itu, Teuku Riefky menyebutkan hal tersebut sebagai pengkhianatan terhadap semangat perubahan.

Baca juga: Dokter Kandungan Kaget Si Wanita masih Perawan, Ternyata Suami Tak Tahu Letak Kemaluan Istri

Baca juga: Bobby Nasution Angkat Bicara soal Perempuan Pelempar Sendal pada Mertuanya, Presiden Jokowi

"Pengkhianatan terhadap Piagam Koalisi yang telah disepakati oleh ketiga Parpol juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh Capres Anies Baswedan, yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan," bunyi surat pada paragraf terakhir Teuku Riefky.

Berkaitan dengan surat tersebut, Ketua DPC Partai Demokrat Kota Pematang Siantar, Ilhamsyah Sinaga mengatakan bahwa pihaknya menunggu keputusan Majelis Tinggi Partai.

"Sebelum ditelpon teman-teman wartawan yang pasti menanyakan ini, kami juga sudah membahasnya. Kita sepakat untuk menunggu keputusan Mahkamah Tinggi Partai Demokrat saja," kata Ilhamsyah.

Pria yang juga duduk di kursi DPRD Kota Pematang Siantar ini mengatakan bahwa selama belum ada keputusan dari Majelis Tinggi Partai Demokrat, sosok Capres pilihan Partai Demokrat tetap pada Anies Baswedan.

"Kita masih tetap pada Pak Anies Baswedan hingga saat ini. Artinya baliho dan spanduk kita masih lah (terpampang bersama) ," kata Ilham kembali.

Ilham yakin bahwa apapun keputusan dari Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono adalah hal terbaik dalam kanca pengusungan Calon Presiden pilihan Partai Demokrat nantinya.

"Tentulah, mas AHY adalah orang yang dewasa dan kita menaruh kepercayaan kepada beliau," tegas Ilham.

Anies Kibuli SBY Tinggalkan AHY, Nasdem-PKB Usung Anies-Muhaimin

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh telah menunjuk Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai bakal calon wakil presiden (bacawapres) Anies Baswedan. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya.

Teuku Riefky Harsya mengungkapkan, keputusan itu diambil setelah Surya dan Cak Imin bertemu di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Selasa (29/8/2023).

“Secara sepihak Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapres Anies tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS,” ujar Riefky dalam keterangannya yang dikutip Tribun-medan.com dari Kompas.com, Kamis (31/8/2023).

Ia mengatakan, Surya langsung memanggil Anies pada malam itu juga untuk menyampaikan keputusan tersebut.

Sehari setelahnya, Rabu (30/8/2023), Anies tak mengatakan informasi itu pada Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang merupakan bagian dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

“Melainkan terlebih dahulu mengutus Sudirman Said untuk menyampaikannya,” ucap dia.

Terakhir, Riefky menganggap bahwa tindakan tersebut adalah wujud pengkhianatan Nasdem dan Anies atas piagam pembentukan KPP.

Padahal, dalam piagam itu disebutkan, ketiga parpol KPP memberikan mandat pada Anies untuk menentukan bacawapresnya sendiri.

Riefky mengklaim Anies sebenarnya sudah memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai pendampingnya pada Pilpres 2024 pada 14 Juni 2023.

“Juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh capres Anies Baswedan yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan,” imbuh dia.

Sementara, Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Alhabsyi yakin Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tak bisa membuat poros sendiri.

Hal itu disampaikan menanggapi pertemuan bakal calon presiden (bacapres) Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan yang bertemu dengan ibu Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Muhassonah Hasbullah di Jombang, Jawa Timur, Kamis (31/8/2023) siang.

“Enggak bakal bisa bikin poros sendiri. Kita sudah jauh, emosional kita sudah terbentuk, kami kompak dan makin mantap,” ujar Aboe di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Ia mengaku tak mengetahui apakah Nasdem benar-benar tengah menjajaki pembentukan poros baru bersama PKB.

Namun, Aboe mengaku pihaknya terbuka jika PKB ingin bergabung dengan KPP yang diisi Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS.

“Semua serba mungkin, bisa,” tutur dia.

Diketahui perseteruan di internal KPP tak kunjung mereda soal penentuan bakal calon wakil presiden (bacawapres) Anies.

Terbaru, Demokrat mengatakan, ada rumor bahwa Anies boleh maju sebagai bacapres asalkan tak memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai pendampingnya.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan, rumor itu terdengar setelah Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, 17 Juli 2023.

Namun, Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu Partai Nasdem Effendi Choirie menampik kabar tersebut.

Ia menegaskan Surya Paloh memiliki independensi untuk mengambil keputusan dan tak terpengaruh oleh siapapun.

Ziarah dan sungkem

Diketahui, Anies melakukan ziarah dan tabur bunga ke makam Gus Dur sekaligus bersilaturahmi dengan pimpinan Ponpes Tebuireng.

Anies mengaku bersyukur karena bisa bersilaturahmi dengan keluarga besar Pesantren Tebuireng.

"Kami bersyukur bisa menyambung tali silaturahmi dengan keluarga besar Tebuireng. Bertemu dengan Kiai Kikin dan Ibu Nyai Lelly," ucap Anies.

Kiai Nasirul Mahasin Nursalim yang mendampingin Anies ke Tebuireng menyebut kedatangan Gubernur DKI Jakarta Periode 2017-2022 itu sebagai silaturahmi dan menyambung sanad keilmuannya. Karena Anies disebut pernah menimba ilmu di Pesantren Pabelan, Magelang yang juga merupakan pesantren Nahdlatul Ulama.

"Pak Anies datang ke sini tentu tidak hanya untuk bersilaturahmi, tapi juga menguatkan sanad keilmuan Beliau sebagai tokoh yang pernah menimba ilmu pada guru yang belajar di Tebuireng," ucap Gus Mahasin.

Selain ke makam Gus Dur dan Pesantren Tebuireng, Anies juga sowan dan sungkem ke Hajah Muhassonah Hasbullah yang merupakan ibunda dari Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Di sana, Anies disebut meminta doa dan berbincang akrab dengan Muhassonah. "Kami Alhamdulillah bersyukur sekali bisa sampai di sini (kediaman Muhassonah di Jombang)," ujar Anies.

Tanggapan Demokrat

Bakal calon presiden (capres) dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan ternyata sudah menyampaikan nama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai bakal cawapres pendampingnya ke pimpinan Koalisi Perubahan. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya.

"Capres Anies memutuskan untuk memilih Ketum AHY sebagai Cawapresnya," kata Riefky dalam keterangan tertulisnya, Kamis (31/8/2023).

"Nama Ketum AHY ini telah disampaikan kepada para Ketua Umum Parpol dan majelis tertinggi masing-masing partai; dalam hal ini langsung kepada Surya Paloh, Salim Segaf Al Jufri dan Ahmad Syaikhu, serta kepada Agus Harimurti Yudhoyono dan Susilo Bambang Yudhoyono, dalam kapasitasnya sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat," sambung Riefky.

Berdasarkan keterangan Riefky, saat itu seluruh pimpinan partai di Koalisi Perubahan tidak menolak atas nama AHY yang disampaikan oleh Anies.

"Menurut Capres Anies, ketiga pimpinan Parpol menerima putusan tersebut dan tidak ada penolakan," tutur dia.

Pada saat menyampaikan keputusan itu kepada pimpinan partai politik, Anies menyampaikan alasan memilih AHY sebagai cawapres.

Kata Riefky, alasan mendasarnya yakni karena AHY memenuhi seluruh syarat dan kriteria yang ditentukan dalam Piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan. 

"Selain itu, Capres Anies menilai Ketum AHY juga memiliki keberanian dan bersedia menempuh risiko untuk menjadi pendampingnya; meskipun partainya sendiri terancam diambil alih oleh KSP Moeldoko melalui PK di Mahkamah Agung," ujar dia.

Tak cukup di situ, Anies juga kata Riefky menilai AHY merupakan sosok yang sesuai dengan syarat 0 sebagai cawapres.

Dimana, belakangan Anies Baswedan mengungkap kriteria baru untuk cawapresnya.

Adapun kriteria yang dimaksud yakni kriteria 0 atau yang disampaikan Anies merupakan sosok yang bebas dari permasalahan hukum dan 0 dari masalah.

"Anies melihat syarat keberanian itu sebagai syarat ke-0, yang tidak dimiliki oleh kandidat Cawapres lainnya. Pernyataan soal syarat ke-0 ini juga telah disampaikan kepada publik," ujar dia.

Namun terkini, Anies Baswedan justru menekan kerja sama politik dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

Dari kerja sama itu diketahui menyepakati pasangan Anies Baswedan dan Cak Imin sebagai pasangan capres dan cawapres untuk Pilpres 2024 mendatang.

"Kemarin, 30 Agustus 2023, kami mendapatkan informasi dari Sudirman Said, mewakili Capres Anies Baswedan, bahwa Anies telah menyetujui kerja sama politik Partai Nasdem dan PKB, untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar," kata Riefky.

Meski begitu, Riefky menyatakan kalau kerja sama itu merupakan atas kehendak pribadi dar Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.

"Persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketum Nasdem, Surya Paloh," ujar dia.

Riefky juga membenarkan soal adanya wacana duet Anies-Cak Imin dalam Pilpres 2024.

Hanya saja, Riefky mengklaim kalau Demokrat dipaksa untuk menyetujui perjanjian kerja sama itu. "Hari ini, kami melakukan konfirmasi berita tersebut kepada Anies Baswedan. la mengonfirmasi bahwa berita tersebut adalah benar. Demokrat "dipaksa" menerima keputusan itu (fait accompli)," tukas dia.

Prabowo Ganti Nama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) Menjadi Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Sementara, Ketua Umum (Ketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengaku baru tahu jika ada perubahan nama koalisi.

Sebelumnya, PKB dan Gerindra telah membentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR). Namun, dalam perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-25 Partai Amanat Nasional (PAN) di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta, Senin (28/8/2023) malam, Prabowo mengumumkan nama baru menjadi Koalisi Indonesia Maju (KIM).

“Ya saya baru dikasih tahu tadi sama Pak Prabowo bahwa koalisinya tadi Koalisi Indonesia Maju,” ujar Muhaimin.

“Berarti KKIR dibubarkan dong?" tanya wartawana.

"Nah saya enggak tahu, saya akan melapor ke partai dulu,”kata Muhaimin.

Tanggapan pengamat politik

Sementara, Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai Prabowo ingin mendapatkan dukungan dari Jokowi dengan menamakan koalisinya Indonesia Maju.

"Ya kenapa namanya Indonesia Maju? Kelihatannya Prabowo ingin mendapatkan dukungan dari Jokowi sebagai presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan," kata Ujang sebagaimana dikutip Tribun-medan.com dari Kompas.com, Kamis (31/8/2023).

Ujang melanjutkan bahwa nama tersebut sama seperti Kabinet Pemerintahan Jokowi.

"Kita tahu nama Indonesia Maju nama pemerintahan Jokowi, nama kabinet Jokowi. Ya tentu Prabowo mengasosiasikan diri itu untuk dapat dukungan restu dari Pak Jokowi terkait dengan pencapresan," sambungnya.

Kemudian dikatakan Ujang mungkin juga Prabowo Subianto ingin melanjutkan program-program Jokowi jika terpilih nanti di 2024.

"Yang kedua tentu saya melihatnya Pak Prabowo mungkin ingin melanjutkannya pemerintahan Jokowi ketika sudah lengser nanti. Ingin melanjutkan program-program dan kebijakan Jokowi ketika sudah tidak menjabat di Oktober 2024 nanti. Saya melihat asosiasinya kesana," jelasnya.

Perubahan nama koalisi karena kesepakatan bersama

Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman memastikan hak Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dalam menentukan calon wakil presiden untuk Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tidak berkurang walaupun koalisi pendukung Prabowo semakin besar.

Adapun koalisi pendukung Prabowo yang diberi nama Koalisi Indonesia Maju itu mendapat suntikan dukungan dari Golkar, PAN, dan PBB.

"Koalisi ini justru semakin besar, justru semakin maksimal, dan tidak sedikit pun mengurangi hak Gus Imin dan PKB untuk ikut menentukan cawapres," ujar Habiburokhman di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (31/8/2023).

Habiburokhman mengatakan, PKB menyepakati perubahan nama koalisi dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) menjadi Koalisi Indonesia Maju.

Menurut dia, PKB memahami perubahan nama tersebut, meskipun belakangan PKB mengaku kaget ketika nama koalisi berubah.

"Jadi kita jangan cari-cari perbedaannya. Kami berprasangka baik, sahabat-sahabat kami di PKB juga memahami dan menerima ini," ujar dia.

Sementara itu, Habiburokhman menegaskan, nama cawapres Prabowo tidak akan diumumkan sampai mendapat persetujuan para ketum parpol pendukung Prabowo.

Jika ada satu saja partai yang menolak, cawapres tersebut tidak jadi ditunjuk.

"Jadi, kalau ada satu saja yang tidak setuju, batal. Jadi harus fix ketum parpol menyepakati," imbuh Habiburokhman.

Nama cawapres Prabowo tak kunjung diumumkan hingga saat ini. Namun, beberapa waktu lalu, Gerindra menyebut nama Cak Imin menjadi sosok yang paling terdengar untuk menjadi cawapres Prabowo. Di sisi lain, PAN juga mengusulkan Erick Thohir yang menjadi cawapres Prabowo. Sementara, Golkar mengusulkan Airlangga Hartarto.

Sebelumnya, Prabowo menuturkan bahwa diskusi soal penentuan nama koalisi yang baru memang dilakukan dengan singkat sebelum acara HUT ke-25 PAN dimulai.

Momen itu dibahas oleh Prabowo, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra.

Sementara itu, dalam perayaan HUT ke-25 PAN itu, Muhaimin datang terlambat.

Namun, Muhaimin tidak merasa dikesampingkan dalam proses penentuan nama Koalisi Indonesia Maju.

“Oh enggak, enggak terlalu penting, yang penting saya harus mempertanggung jawabkan ke partai saya,” ujarnya.

Terakhir, pria yang karib disapa Cak Imin menekankan belum bisa mengatakan sepakat atas pemilihan nama baru koalisi.

“Ya saya kan enggak punya hak untuk setuju atau enggak setuju,” katanya.

Untuk diketahui, KKIR dibentuk oleh Gerindra dan PKB pada 18 Juni 2022.

Salah satu poin kesepakatannya adalah penentuan bakal calon presiden (capres) dan bakal calon wakil presiden (cawapres) dilakukan oleh Prabowo dan Muhaimin Iskandar selaku ketua umum masing-masing partai.

(cr17/tribun-medan.com)