Berita Nasional

Wapres Ma’aruf Amin Sindir Ridwan Kamil Sibuk Mau Nyapres Sampai Bikin Jawa Barat Gak Keurus

Wapres Ma’aruf Amin sindir Ridwan Kamil gara-gara bikin Jawa Barat belum punya KDEKS imbas sibuk mau jadi capres cawapres

|
KOLASE/TRIBUN MEDAN
Wapres Ma’aruf Amin sindir Ridwan Kamil. 

TRIBUN-MEDAN.COMWapres Ma’aruf Amin sindir Ridwan Kamil.

Wapres Ma’aruf Amin sebut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sibuk mau jadi capres dan cawapres.

Hal itu disampaikan Wapres Ma’aruf Amin lantaran Jawa Barat menjadi satu-satunya provinsi di Pulau Jawa yang belum punya KDEKS.

Untuk diketahui, KDEKS merupakan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS). Menurut Ma'ruf, Jawa Barat telat mempunyai KDEKS karena gubernurnya, Ridwan Kamil, sibuk untuk maju dalam kontestasi tahun depan.

"Jawa, kecuali Jawa Barat ya, kecuali Jawa Barat seluruhnya (sudah punya KDEKS),”’

“Ini yang telat Jawa Barat, sibuk soalnya mau jadi capres-cawapres (calon presiden-calon wakil presiden)," kata Ma'ruf dilansir Tribun-Medan.com dari Kompas.com, Kamis (31/8/2023).

Ma'ruf Amin juga mengatakan bahwa dari 38 provinsi se-Indonesia, ada 22 provinsi yang telah memiliki KDEKS.

Ia pun menyebutkan, jika di Jawa ada Jawa Barat yang belum punya KDEKS, sedangkan seluruh provinsi di Sumatera kini telah memiliki KDEKS.

Ketua MUI Maaruf Amin hadir menjadi saksi di persidangan ke-8 perkara dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang digelar Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara di Gedung Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta Selatan. Selasa (31/1/2017). Agenda sidang kedelapan ini adalah mendengar keterangan lima saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU). (POOL / SINDO / ISRA TRIANSYAH)
Maaruf Amin (POOL / SINDO / ISRA TRIANSYAH) (POOL / SINDO / ISRA TRIANSYAH)

"Sekarang sudah 22 KDEKS di Indonesia, dan akan masih menyusul. Insya Allah mungkin ada satu sampai dua provinsi saja yang tidak, tapi semua sudah," kata Ma'ruf Amin.

Mantan ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini juga mengungkapkan, KDEKS merupakan perpanjangan tangan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) untuk menggerakan roda ekonomi dan keuangan syariah di daerah.

Baca juga: DAFTAR Gubernur yang Masa Jabatannya Berakhir September Ini, Ada Edy Rahmayadi hingga Ridwan Kamil

Baca juga: RIDWAN KAMIL Bongkar Isi Rapat Bersama Mahfud MD dan Gus Yaqut, Tegas Tak Akan Bubarkan Al Zaytun

"Kalau KNEKS itu kan tidak nyambung ke daerah, harus ada lembaga penggerak di daerah, makanya itu langsung gubernur wakil gubernur yang memimpin supaya bisa menggerakan," ujarnya.

Seperti diketahui, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil merupakan salah satu tokoh yang dianggap berpotensi untuk maju sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas pada 27 Juli-7 Agustus 2023, Ridwan Kamil punya elektabilitas tertinggi sebagai bakal cawapres.

Penangkapan Yana Mulyana terkait korupsi mendapatkan respons dari Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. 
Penangkapan Yana Mulyana terkait korupsi mendapatkan respons dari Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.  (HO)

Tingkat elektabilitas Ridwan Kamil berada di tiga besar bersama dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno serta Menteri BUMN Erick Thohir.

Selain itu, Ridwan Kamil diketahui akhirnya bergabung dengan Partai Golkar pada 18 Januari 2023.

Sumber: Kompas.com
Halaman 1 dari 4
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved