Duet Anies Baswedan dan Cak Imin Bisa Maju Tanpa Dukungan Demokrat dan PKS Lagi, Nasib AHY?

TRIBUN-MEDAN.com - Wacana Anies Baswedan dan Cak Imin mempertanyakan nasib Demokrat dan PKS di ajang Pilpres 2024 ini. 

Kabar duet Anies Baswedan dan Cak Imin membuat kesal Demokrat yang sudag lama menanti sosok Cawapres Anies Baswedan. 

Partai Nasdem telah membuat kesepakatan dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk mengusung duet Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrat sekaligus anggota Tim 8 Teuku Riefky Harsya.

Partai Demokrat merasa ditinggal dan dipaksa menerima kesepakatan tersebut tanpa pernah diajak bicara.

Riefky menyebut semua itu dilakukan atas inisiatif Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

Menurutnya pada Selasa malam, 29 Agustus 2023, di Nasdem Tower, secara sepihak Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai Cawapres Anies, tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS.

Malam itu juga, Capres Anies dipanggil oleh Surya Paloh untuk menerima keputusan itu.

Sehari kemudian, 30 Agustus 2023, Capres Anies dalam urusan yang sangat penting ini, tidak menyampaikan secara langsung kepada pimpinan tertinggi PKS dan Partai Demokrat, melainkan terlebih dahulu mengutus Sudirman Said untuk menyampaikannya.

"Ini sangat disesalkan. Kami mendapatkan informasi dari Sudirman Said, mewakili Capres Anies Baswedan, bahwa Anies telah menyetujui kerja sama politik Partai Nasdem dan PKB, untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.

Persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketum Nasdem, Surya Paloh," kata Riefky.

Demokrat bahkan berencana melakukan evaluasi total dukungan mereka terhadap pencalonan Anies.

PKS Menyikapi dengan tenang

Jika Partai Demokrat merasa dikhianati oleh Nasdem, reaksi berbeda ditunjukkan oleh PKS.

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengaku partainya memilih berprasangka baik usai mencuatnya wacana duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dalam Pilpres 2024.

PKS yang tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) mengusung Anies sebagai bakal capres itu belum menentukan sikapnya.

"Husnuzan dulu saja, masih tahap awal," kata Mardani ditemui di Bentara Budaya Jakarta (BBJ), Palmerah, Jakarta, Kamis (31/8/2023) malam.

Hal itu disampaikan Mardani usai ditanya soal Partai Demokrat yang meluapkan amarah mengetahui duet Anies-Cak Imin dengan menyebut Anies pengkhianat dalam KPP.

Mardani menambahkan, PKS dalam waktu dekat akan menjelaskan secara resmi sikapnya menanggapi wacana tersebut.

"Akan ada penjelasan detail tapi di DPP, bukan di sini. Saya acara dulu," sembari berjalan memasuki area BBJ.

Tak butuh Demokrat dan PKS

Secara matematika, tanpa dukungan Partai Demokrat dan PKS, Nasdem dan PKB masih bisa mencalonkan duet Anies-Cak Imin.

Jumlah kursi kedua partai itu di DPR sudah cukup memenuhi syarat ambang batas atau presidential threshold 20 persen dari 575 kursi parlemen yakni 115 kursi.

Pada Pemilu 2019 Nasdem memperoleh 59 kursi dan PKB 58 kursi atau total 117 kursi.

Sebagai catatan PDIP adalah satu-satunya partai yang bisa mencalonkan presiden tanpa koalisi.

Partai Moncong Putih besutan Megawati Soekarniputri ini punya 128 kursi di Parlemen.

PKS diprediksi setuju duet Anies-Cak Imin

Pengamat politik dari Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam memprediksi, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tetap mendukung Anies Rasyid Baswedan sebagai bakal calon presiden (bacapres) untuk Pilpres 2024.

Diketahui, Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) pecah usai Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh disebut telah menunjuk Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai bakal calon wakil presiden (bacawapres) Anies.

“PKS sendiri kemungkinan bisa tetap mendukung Anies karena kabarnya telah menerima logistik dan juga mendapatkan coat-tail effect dari pencapresan Anies,” kata Umam dalam keterangannya, Kamis (31/8/2023).

Umam mengatakan, ini kemudian akan menjadi peluang yang baik bagi PDI-P untuk merangkul Partai Demokrat.

“Untuk memperkuat pencapresan Ganjar Pranowo,” tutur Umam.

Di sisi lain, lanjut Umam, Partai Gerindra dan Prabowo Subianto juga akan mendekati Partai Demokrat.

“Prabowo yang baru saja kehilangan PKB tentu juga berusaha mendekati Demokrat dan PKS yang jelas-jelas punya sejarah dukungan dalam pilpres sebelumnya,” kata Umam.

(*/tribun-medan)