Sindiran Telak Surya Paloh pada Demokrat: Baperan. . .

TRIBUN-MEDAN.COM - Nasib Demokrat dan PKS di ajang pemilihan presiden (Pilpres) 2024 ini mulai terombang-ambing.

Hal itu setelah munculnya duet Anies Baswedan-Muhaimin (Cak Imin).

Partai Nasdem telah membuat kesepakatan dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk mengusung duet Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrat sekaligus anggota Tim 8 Teuku Riefky Harsya.

Partai Demokrat merasa ditinggal dan dipaksa menerima kesepakatan tersebut tanpa pernah diajak bicara.

Riefky menyebut semua itu dilakukan atas inisiatif Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

Menurutnya pada Selasa (29/8/2023) malam, di Nasdem Tower, secara sepihak Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai Cawapres Anies, tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS. Malam itu juga, Capres Anies dipanggil oleh Surya Paloh untuk menerima keputusan itu.

Sehari kemudian, pada Rabu (30/8/2023), Bacapres Anies dalam urusan yang sangat penting ini, tidak menyampaikan secara langsung kepada pimpinan tertinggi PKS dan Partai Demokrat, melainkan terlebih dahulu mengutus Sudirman Said untuk menyampaikannya.

"Ini sangat disesalkan. Kami mendapatkan informasi dari Sudirman Said, mewakili Capres Anies Baswedan, bahwa Anies telah menyetujui kerja sama politik Partai Nasdem dan PKB, untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketum Nasdem, Surya Paloh," kata Riefky.

Demokrat akan turunkan baliho Anies

Demokrat pun akan melakukan evaluasi total dukungan mereka terhadap pencalonan Anies. Mereka akan menggelar rapat di Cikeas, Bogor.

Selain itu, Partai Demokrat akan segera menurunkan baliho-baliho yang memuat gambar Anies Baswedan di seluruh wilayah.

Anggota Majelis Tinggi Demokrat Syarief Hasan saat dikonfirmasi, Kamis (31/8/2023) malam membenarkan hal ini.

Di Sumatera Utara, sejumlah baliho Anies Baswedan telah diturunkan dari kantor DPD Demokrat Sumut, pada Kamis (31/8/2023) malam.

Penurunan itu respons atas manuver politik yang terjadi di kubu koalisi perubahan yang selama ini mengusung Anies sebagai bakal calon presiden.

Diketahui selama ini, PKS, NasDem, Demokrat adalah partai koalisi perubahan pengusung calon presiden Anies Baswedan.

Belakangan, Anies Baswedan disebut bermanuver dengan menjalin hubungan politik bersama PKB dan menjadikan Muhaimin Iskandar sebagai pendampingnya.

Namun pilihan itu tanpa terlebih dahulu berkomunikasi dengan PKS dan Demokrat. Demokrat pun merespons langkah itu sebagai pengkhianatan.

Ketua DPD Demokrat Sumut M Lokkot Nasution mengatakan, penurunan baliho Anies sebagai respon. Kata dia, penurunan baliho Anies adalah inisiatif dari pihaknya.

"Kalau ada di (planet) pluto (baliho) kami turunkan juga, ini inisiatif kami. Bagaimana pengkhianatan mau kami jadikan (calon presiden), yang pantas kami perjuangkan, maaf-maaf saja dengan pelajaran yang kami dapat hari ini, jangan jadi pengkhianat," kata Lokot di kantor DPD Demokrat Sumut, Kamis (31/8/2023) malam.

Meski begitu sambung Lokot, pihaknya masih akan menunggu hasil rapat DPD yang akan digelar besok, di Cikeas. Dia dan kader Demokrat Sumut lanjutnya akan menunggu arahan dari Ketua Demokrat Agus Harimurti Yudhonoyo. "Kami Ketua DPD dan Sekretaris DPD Demokrat Sumut menunggu arahan Ketua Umum AHY," tutupnya.

PKS Menyikapi dengan tenang

Jika Partai Demokrat merasa dikhianati oleh Anies dan Nasdem, reaksi berbeda ditunjukkan oleh PKS. Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengaku partainya memilih berprasangka baik usai mencuatnya wacana duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dalam Pilpres 2024.

PKS yang tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) mengusung Anies sebagai bakal capres itu belum menentukan sikapnya.

"Husnuzan dulu saja, masih tahap awal," kata Mardani ditemui di Bentara Budaya Jakarta (BBJ), Palmerah, Jakarta, Kamis (31/8/2023) malam.

Mardani menambahkan, PKS dalam waktu dekat akan menjelaskan secara resmi sikapnya menanggapi wacana tersebut.

"Akan ada penjelasan detail tapi di DPP, bukan di sini. Saya acara dulu," sembari berjalan memasuki area BBJ.

Di sisi lain, pengurus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Sumatera Utaratetap akan mendukung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden dari koalisi perubahan untuk persatuan. 

PKS sejauh ini tak mempersoalkan wacana Muhaimin Iskandar yang akan dipasangkan sebagai wakil presiden pada pemilihan tahun depan. 

Bendahara fraksi PKS Sumut, Hendro Susanto menyampaikan, partainya masih berpegang teguh pada kesepakatan di dalam piagam koalisi, jika Bacawapres ditentukan oleh Anies Baswedan.

Menurut anggota DPRD Sumut itu, wacana Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai wakil presiden pendamping Anies sah sah saja dilakukan. "Saya memandang,  bahwa silaturrahim mas Anies ke Jatim Kamis kemarin,  merupakan bagian dari kewajaran dalam tradisi NU,  tuk sungkem ke para kiyai,  dan pesantren  untuk mendapatkan masukan,  doa dan menangkap aspirasi dari para kiyai. Adapun wacananya menduetkan mas Anies dan Cak Imin,  sah sah saja karen masih wacana," kata Hendro kepada Tribun-meda.com, Jumat (1/9/2023). 

Dia mengatakan, hingga saat ini koalisi perubahan masih solid mendukung Anies sebagai bakal calon presiden. 

"Kita patut apresiasi pada mas Anies yang dalam sebulan ini keliling ke wilayah provinsi di Indonesia,  baik di barat,  tengah dan timur,  artinya sosok mas Anies ini dirindukan oleh rakyat Indonesia. Bagi kami yang mengusung KKP koalisi perubahan untuk persatuan,  insya allah masih solid dan bersemangat dalam memperjuangkan Anies sebagai pemimpin perubahan bagi bangsa Indonesia di 2024. Tentunya berjuang bersama rakyat Indonesia," lanjut dia. 

Respon masyarakat soal situasi politik calon presiden wajar terjadi. Hal itu kata dia membuktikan jika sosok Anies sebagai idola dan mendapatkan perhatian. Namun sebut dia, tak perlu juga hal itu membuat reaksi sampai sampai menurunkan alat peraga atau baliho dukungan. 

"Senang dong kita mas,  respon masyarakat beragam, ada yang mendukung dan ada yang kontra,  tapi ya gak usah sampai menurunkan alat peraga (baliho) lah, namun kita hargai sebagai bagian kebebasan berpendapat, sah sah saja. Berarti gerak gerik mas Anies ini diikutin,  dipantau dan diamatin oleh warga penduduk indonesia, apalagi warga Sumut, ini sesuatu," ujar dia. 

Sementara itu, Ketua Bidang Polhukam DPP PKS Almuzammil Yusuf mengatakan sampai hari ini pihaknya tetap merujuk kepada keputusan Musyawarah Majelis Syuro (MMS) VIII.

Keputusan itu menyatakan PKS secara resmi mendukung dan mengusung Anies sebagai Bacapres pada Pilpres 2024. "Oleh karena itu, PKS tetap pada keputusan MMS VIII tersebut dan kami akan berjuang sebaik-baiknya dalam menjalankan amanat tersebut," kata Almuzammil dalam keterangan resminya pada Kamis, 31 Agustus 2023.

PKS diprediksi setuju duet Anies-Cak Imin

Sementara, Pengamat politik dari Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam memprediksi, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tetap mendukung Anies Rasyid Baswedan sebagai bakal calon presiden (bacapres) untuk Pilpres 2024.

Diketahui, Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) pecah usai Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh disebut telah menunjuk Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai bakal calon wakil presiden (bacawapres) Anies.

“PKS sendiri kemungkinan bisa tetap mendukung Anies karena kabarnya telah menerima logistik dan juga mendapatkan coat-tail effect dari pencapresan Anies,” kata Umam dalam keterangannya, Kamis (31/8/2023).

Umam mengatakan, ini kemudian akan menjadi peluang yang baik bagi PDI-P untuk merangkul Partai Demokrat.

“Untuk memperkuat pencapresan Ganjar Pranowo,” tutur Umam.

Di sisi lain, lanjut Umam, Partai Gerindra dan Prabowo Subianto juga akan mendekati Partai Demokrat.

“Prabowo yang baru saja kehilangan PKB tentu juga berusaha mendekati Demokrat dan PKS yang jelas-jelas punya sejarah dukungan dalam pilpres sebelumnya,” kata Umam.

Tak butuh Demokrat dan PKS, Nasdem-PKB Sudah Bisa Mengusung Capres-Cawapres 2024

Secara matematika, tanpa dukungan Partai Demokrat dan PKS, Nasdem dan PKB masih bisa mencalonkan duet Anies-Cak Imin.

Jumlah kursi kedua partai itu di DPR sudah cukup memenuhi syarat ambang batas atau presidential threshold 20 persen dari 575 kursi parlemen yakni 115 kursi.

Pada Pemilu 2019 Nasdem memperoleh 59 kursi dan PKB 58 kursi atau total 117 kursi.

Sebagai catatan PDIP adalah satu-satunya partai yang bisa mencalonkan presiden tanpa koalisi.

Partai Moncong Putih besutan Megawati Soekarniputri ini punya 128 kursi di Parlemen.

Penjelasan Surya Paloh

Kabar duet Anies Baswedan dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar itu disebut karena ulah Ketua Umum Nasdem Surya Paloh.

Namun, Surya Paloh memberikan tanggapan santai dengan sikap Demokrat. 

Surya Paloh merasa Demokrat terlalu baper dan terlalu cepat mengambil sikap. 

Surya Paloh menjelaskan, bahwa hal tersebut belum final disepakati.

Hal itu disampaikan langsung oleh Surya Paloh di di NasDem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, Kamis 931/8/2023) malam.

"Kemungkinan ke arah itu bisa saja terjadi, tapi saya pikir belum terformalkan sedemikian rupa," tutur Paloh.

Kemudian, Surya Paloh pun meminta semuanya untuk menunggu hasil akhirnya. "Jadi kita tunggu perkembangan satu-dua hari ini," kata Surya Paloh.

"Kalau persetujuan dalam arti kata menggangguk-ngangguk saja Itu belum tuntas sepenuhnya," lanjut Surya Paloh.

Sebelumnya, Anies Baswedan dikabarkan telah memilih Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon presiden di kontestasi Pilpres 2024.

Bahkan, Anies Baswedan sudah berkunjung ke Ibunda Cak Imin di Jombang dan berziarah ke makam Gus Dur.

(*/tribun-medan.com)

Baca juga: PKS tak Mau Latah Seperti Demokrat yang Sibuk Turunkan Baliho Anies Baswedan

Baca juga: Baliho Anies-AHY Masih Terpasang di Kota Kisaran, Partai Demokrat Asahan Beri Penjelasan

Baca juga: JAWABAN Surya Paloh Dituding Demokrat Pengkhianat: Komunikasi Harus Bisa, Kalau Gak Dunia di Akhirat

Baca juga: Partai Demokrat Segera Menurunkan Baliho-baliho Gambar Anies Baswedan di Seluruh Wilayah

Baca juga: Partai Demokrat Menganggap Anies Baswedan Telah Melakukan Penghianatan Politik