BPHN Harumkan Indonesia, Raih Penghargaan The Winner Of OGP Award 2023 se-Asia Pasific di Estonia

TRIBUNMEDAN.COM, MEDAN - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Indonesia meraih penghargaan Open Government Partnership (OGP) Awards 2023, Rabu (6/9/2023).

Kepala BPHN, Widodo Ekatjahjana mengatakan, program ini berhasil menyisihkan delapan nominasi program dari negara regional Asia Pasifik lainnya.

Dan, menegaskan posisi Indonesia dalam mendorong transparansi dan keterbukaan pemerintah yang berpihak pada masyarakat kecil dan rentan.

Baca juga: Profil Andap Budhi Revianto, Role Model ASN di Kemenkumham Kini Dapat Amanah Pj Gubernur Sulut

"Program bantuan hukum adalah bentuk komitmen dari pemerintah melalui BPHN dalam memperluas access to justice terutama pada individu dan kelompok rentan di Indonesia," ujarnya saat menghadiri acara puncak OGP Summit 2023 di Tallin, Ibu Kota Estonia.

Lebih lanjut, Widodo bilamg dalam upaya wujudkan akses keadilan bagi kelompok masyarakat rentan, pemerintah melalui BPHN telah melakukan berbagai startegis.

Tercatat sebanyak 619 Pemberi Bantuan Hukum (PBH) telah terverifikasi dan terakreditasi oleh BPHN untuk periode 2022-2024.

Kemudian, lebih dari 6.200 advokat dan 5.700 paralegal tergabung dalam PBH terakreditasi, membentuk jaringan yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat.

Salah satu contoh menarik adalah kisah Tajudin, seorang penjual cobek di Tangerang Selatan.

Dia telah mengalami penahanan selama 9 bulan tanpa bukti yang kuat.

Menggambarkan betapa sulitnya mencari keadilan bagi mereka yang berada di bawah garis kemiskinan.

Kasus seperti Tajudin menjadi sorotan yang memperlihatkan pentingnya program bantuan hukum dari pemerintah dalam memperjuangkan keadilan sosial.

Selama tahun 2022, jumlah penerima bantuan hukum litigasi sebanyak 9.389 orang.

Dari total tersebut, sebanyak 2.737 orang penerimanya adalah berjenis kelamin perempuan, 521 orang menerima bantuan hukum litigasi pidana anak dan sebanyak 10 orang merupakan penerima bantuan hukum disabilitas.

"Total anggaran program bantuan hukum yang disiapkan pemerintah pada tahun ini sebesar Rp 56,3 miliar. Diharapkan anggaran ini dapat tersalurkan lebih luas, dan merangkul berbagai individu maupun kelompok rentan yang sering kali kesulitan mendapatkan akses keadilan," kata Widodo.

Sebagai informasi, Open Government Partnership (OGP) merupakan inisiatif global yang digagas oleh Indonesia. Dan tujuh negara lainnya untuk mendorong terwujudnya nilai-nilai keterbukaan pemerintah, yakni pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, dan inklusif.

Sejak didirikan pada tahun 2011, telah terdapat 76 negara yang tergabung sebagai anggota OGP, yang mengarusutamakan keterbukaan pemerintah secara kolaboratif melalui proses “ko-kreasi” dengan masyarakat sipil.

Pada tahun 2022, Kementerian Hukum dan HAM dengan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keterbukaan Pemerintah di Sektor Akses terhadap Keadilan, yang terdiri dari IJRS, PBHI,

Menghadirkan Manfaat Bantuan Hukum.

Asosiasi LBH APIK Indonesia dan YLBHI, melakukan ko-kreasi guna menghadirkan manfaat bantuan hukum yang lebih luas berlandaskan kondisi dan kebutuhan hukum di lapangan dengan penyelenggaraan Survei Kebutuhan Hukum bagi Kelompok Rentan.

Melalui survei tersebut, hadir sejumlah rekomendasi untuk menghadirkan penyelenggaraan bantuan hukum yang lebih inklusif, antara lain revisi Undang-undang Bantuan Hukum.

Kemudian, peningkatan jumlah anggaran bantuan hukum serta implementasi standar layanan bantuan hukum yang lebih luas.

Baca juga: Dulu Berpangkat Komjen Kini Andap Budhi Revinato Resmi Jadi ASN, Fokus Jadi Sekjen Kemenkumham

Penghargaan ini bukan hanya sebuah capaian, melainkan pula tonggak bersejarah dalam perjuangan menuju keadilan yang merata bagi seluruh warga negara.

Dengan adanya program "Perluasan Bantuan Hukum bagi Individu dan Kelompok Rentan di Indonesia", pemerintah menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan sistem hukum yang lebih inklusif dan adil bagi mereka yang membutuhkan.

Dalam upaya ini, Indonesia tidak hanya meraih penghargaan, tetapi juga mengukuhkan peranannya dalam mewujudkan masyarakat yang lebih berkeadilan.

(*)