Pesan Pj Gubernur kepada Bupati dan Wali Kota: Jangan Alergi dengan Pemeriksaan

TRIBUN-MEDAN.com, LANGKAT - Pelaksana tugas (Plt) Bupati Langkat H. Syah Afandin, SH mengikuti rapat koordinasi kepala daerah se Sumatera Utara dengan Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara Mayor Jenderal TNI (Purn) Hassanudin, bertempat di Aula Raja Inal Siregar kantor Gubernur Sumatera Utara di Medan, Rabu (6/9/2023).

Rapat ini sendiri dilaksanakan secara internal membahas perkembangan mengenai sinergitas antara bupati dan wali kota dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Seusai kegiatan, Plt Bupati Langkat H. Syah Afandin menyambut baik atas kegiatan yang dilaksanakan ini. Sebab keberhasilan suatu pemerintahan harus didukung oleh semua pihak, termasuk bupati dan wali kota.

"Kegiatan ini sangat baik dilakukan, intinya kami bupati dan wali kota di Sumatera Utara siap mendukung program dari Pak Pj Gubernur Sumatera Utara," kata Syah Afandin didampingi Wali Kota Medan Bobby Nasution.

Terpantau seusai acara, Plt Bupati Langkat pergi meninggalkan kantor Gubsu duduk bersebelahan dengan Wali Kota Medan Bobby Nasution di mobil  Listrik Hyundai dengan Nopol BK 1 A.

Turut hadir Kabag Prokopim, Winanda Akbar, S.STP, Kabag Umum Mahardika Sastra Nasution,S.STP M.AP, Mewakili Kadis Kominfo, Kabid IKP M.Faisal, SE. M.I.Kom.

Sebelumnya, Pj Gubernur Sumut Hassanudin  mengatakan, hari pertama kerja sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Hassanudin mengumpulkan seluruh bupati/walikota se-Sumut. Antara lain mengingatkan bahwa program pembangunan harus terus bergerak maju dan berlari, untuk itu semua harus bergerak cepat.

Baca juga: Syah Afandin Serahkan Penghargaan Prestasi Pencapaian PAD Langkat, Begini Penjelasannya

Baca juga: Peduli Lingkungan, Kapolres Langkat Lounching peresmian Sumur Bor di desa Sei Meran Pangkalan Susu

“Saya ingin bertegur sapa dengan Bapak/Ibu sekalian. Walaupun beberapa di antaranya, kita pernah bertemu dan kenal sebelumnya. Karena saya juga pernah jadi Pangdam (I/BB) di sini. Jadi banyak yang sudah saling kenal,” ujar Pj Gubernur.

Usai perkenalan, Pj Gubernur mengatakan bahwa yang ia terima melalui Sumut Dalam Angka, provinsi ini dalam kondisi yang cukup baik dan bagus. Namun hal itu, tidak serta merta merupakan peran dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) saja, melainkan juga tergantung pada bagaimana keadaan di setiap kabupaten/kota.

“Karena provinsi itu kan himpunan dari semua kabupaten/kota. Jadi kalau ada yang tidak bagus, satu saja, maka semua bisa saja nggak bagus. Karena ini akumulasi data kabupaten/kota,” sebutnya.

Dengan segala potensi, kearifan lokal, ciri khas dan sumber daya yang ada di setiap daerah lanjut Hassanudin, kehadiran Pemprov Sumut juga dalam rangka mensinergikan, menyelaraskan, memperkuat serta mempertajam arus pembangunan, baik di kabupaten/kota tertentu maupun antar daerah.

“Jadi jangan ada barier (penghalang) antara kita. Misalnya saja Danau Toba, di situ ada 8 kabupaten yang terkait dengan itu. Termasuk Pakpak Bharat yang merupakan wilayah penopang, walaupun tidak ada wilayahnya yang jadi bagian dari Danau Toba. Sekali lagi, kehadiran saya di sini bukan sifatnya mengikat atau top down, tetapi membangun keterpaduan dan sinergitas. Kita (Pemprov) itu mendukung kegiatan dan menggabungkan seluruh kabupaten/kota serta memastikan kondisinya baik,” jelasnya.

Untuk itu, Hassanudin mengakui bahwa sebagai Pj Gubernur, dirinya bertugas untuk melanjutkan program pembangunan, dimana yang sudah bagus harus diteruskan. Apalagi tahun depan katanya, akan ada tugas besar menanti, guna menyukseskan agenda nasional seperti Pemilu, Pilkada serentak dan Pekan Olahraga Nasional.

“Saya dapat titipan dari pusat untuk menyukseskan agenda nasional. Tahun depan kita laksanakan PON, mari  kita sukseskan. Baik menjadi tuan rumah, sebagai penyelenggara maupun sebagai peserta. Dan yang pasti, harus sukses, aman dan tertib administrasi. Kita harus belajar dari pengalaman (PON) sebelum-sebelumnya, agar aman hingga selesai,” tegasnya.

Terakhir, Hassanudin mengingatkan bahwa keberhasilan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas laporan keuangan, merupakan satu hal yang baik. Sebab pemeriksaan keuangan terus berkembang, hingga hal yang kecil dan detail pun menjadi objek untuk memastikan tidak ada kesalahan di dalamnya.