TRIBUNWIKI
DAFTAR Kementerian dan Instansi yang Umumkan Formasi CPNS 2023, Kejaksaan hingga Mahkamah AGung
Pendaftaran CPNS 2023 akan dimulai pada 17 September 2023, namun beberapa instansi sudah mengumumkan formasi CPNS 2023.
Penulis: Rizky Aisyah | Editor: Ayu Prasandi
TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN - Beberapa Kementerian dan Lembaga yang telah mengumumkan formasi-formasi yang dibutuhkan untuk pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2023.
Sesuai jadwal Badan Kepegawaian Negara (BKN), instansi pemerintah akan mengumumkan pendaftaran mulai 16 hingga 30 September 2023.
Sementara itu, pendaftaran CPNS 2023 akan dimulai pada 17 September 2023, namun beberapa instansi sudah mengumumkan formasi CPNS 2023.

Berikut Daftar Kementerian dan Lembaga yang Umumkan Formasi CPNS 2023
1. Kejaksaan RI
Kejaksaan RI mengumumkan bahwa 7.846 formasi dibutuhkan untuk pendaftaran CPNS tahun 2023. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana, mengatakan bahwa para pelamar dapat memperoleh informasi lebih lanjut di media sosial Kejaksaan Agung.
Komposisi CPNS Kejaksaan Agung tahun 2023 meliputi jaksa, pengelola pemrosesan perkara, petugas barang bukti, dan petugas lapas.
Pada tahun-tahun sebelumnya, Kementerian Hukum dan HAM selalu memberikan kesempatan kepada lulusan SMA/SMK untuk mendaftar pada posisi petugas barang bukti dan petugas lapas.
2. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah mengumumkan rencana penerimaan CPNS sebanyak 1.015 orang pada tahun 2023.
Selain itu, Kemenkumham juga membuka 1.563 formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Sayangnya, pengumuman untuk formasi ini tidak dilengkapi dengan persyaratan pendaftaran, dan informasi ini akan disampaikan menjelang dimulainya pendaftaran.
3. Mahkamah Agung
Tahun ini, Mahkamah Agung membuka 1.669 formasi pada penerimaan CPNS 2023. Jumlah tersebut terdiri dari 25 formasi pranata peradilan dan 1.644 formasi untuk kleker analis perkara peradilan.
4. BRIN
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.