Lewat Gladi Sispamkota Polres Samosir Siap Menghadapi Situasi Kontijensi Pemilu 2024

TRIBUN-MEDAN.COM, SAMOSIR- Polres Samosir pada Sabtu (9/9/2023) lalu mengadakan Gladi Sispamkota.

Kapolre Samosir AKBP Yogie Hardiman SH SIK MH SIK mengatakan, Sispamkota ini bagian dari persiapan menghadapi situasi kontijensi yang mungkin terjadi dalam Pemilu 2024 di Wilayah Hukum Polres Samosir.

"Kegiatan ini melibatkan Personil Polres Samosir dengan tujuan mempersiapkan personel pengamanan guna mengantisipasi potensi situasi darurat yang dapat timbul sewaktu-waktu,"ujar Kapolres.

Dalam Gladi Sispamkota, seluruh personel Polres Samosir berperan dalam berbagai skenario yang melibatkan pengamanan TPS, Penanganan tindak pidana pemilu, serta penanganan aksi unjuk rasa.

Mereka memerankan peran sebagai Komisioner KPU, Petugas Bawaslu, KPPS, Massa, dan terlibat dalam simulasi pencurian kotak suara dan pembebasan sandera.

Kegiatan ini dimulai dengan tahapan persiapan Pemilu, seperti pemungutan suara, penetapan hasil pemungutan suara, hingga menghadapi situasi kontinjensi berupa unjuk rasa yang menentang hasil Pemilu 2024 di KPU Kabupaten Samosir.

Dalam salah satu skenario, Polres Samosir menghadapi masyarakat yang tidak terdaftar mencoba memaksa masuk ke TPS untuk mencoblos surat suara dimana masyarakat tersebut tidak memiliki surat undangan, tidak terdaftar di DPT dan tidak dapat menunjukkan KTP.

Namun, dengan penanganan yang tepat, personel Polres Samosir berhasil mengatasi situasi tersebut tanpa konflik dengan menghadirkan KPPS untuk menjelaskan aturan pencoblosan.

Skenario lainnya mencakup perampokan kotak suara saat pengangkutan hasil rekapitulasi suara dari TPS ke PPK.

Di tengah jalan tiba – tiba terlihat dua orang meyetop kendaraan yang membawa Kotak Suara dan tidak disangka dua orang tersebut langsung merampok/merampas Kotak Suara dan langsung pergi.

Selanjutnya Personil Polri menghubungi Petugas Patroli untuk melaporkan kejadian tersebut untuk dilakukan pengejaran yang selanjutnya bersama Unit Reaksi Cepat, Pelaku Perampokan dapat ditangkap yang selanjutnya kotak suara dibawa ke PPK.

Selanjutnya, dalam tahap rekapitulasi hasil suara di tingkat kabupaten, muncul penolakan dari saksi Pasangan Calon No.

Urut 10 yang menganggap terjadi penggelembungan hasil suara. Karena massa dari Pasangan Calon No Urut 10 merasa keberatan, selanjutnya mengajak seluruh pendukung Pasangan Pilpres dan Pileg untuk
melakukan unjuk rasa, untuk mempertanyakan Kinerja KPU Kabupaten Samosir.

Dengan Spontanitas massa berkumpul (sekitar 30 orang) di depan Kantor KPU untuk melakukan unjuk rasa, namun ditahan oleh personil yang melaksanakan Pengamanan di kantor KPU.

Perwira Penanggungjawab Pengamanan KPU menghubungi Kabag Ops (Karendal Ops) melalui HT untuk meminta Bantuan personil untuk mengamankan Kantor KPUD selanjutnya Kabag Ops (Karendal) memerintahkan Kasat Samapta AKP Tito JuardI untuk menurunkan Dalmas Awal bersama Tim Negosiasi menghadang massa dan menyiagakan Dalmas Lanjutan di sekitar lokasi kantor KPU.