KPK Buka Data dan Tunjukkan Potensi Korupsi di Kabupaten Deli Serdang, Berikut Isinya

TRIBUN-MEDAN. com, LUBUKPAKAM- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah memegang data-data soal potensi korupsi yang ada di Kabupaten Deli Serdang.

Hal ini diungkapkan KPK pada saat memberikan pelatihan dasar anti korupsi kepada para pejabat Deli Serdang di gedung Grha Bhineka Perkasa Jaya Lubuk Pakam, Rabu (17/9/2025).

Kegiatan pelatihan diikuti oleh Kepala OPD di lingkungan Pemkab Deli Serdang termasuk para anggota DPRD Deli Serdang. 

Potensi korupsi yang ada di Kabupaten Deli Serdang ini dibacakan secara detail dan ditampilkan di layar besar dihadapan para peserta.

Bupati dr Asri Ludin Tambunan dan Ketua DPRD, Zakky Shahri juga sempat ikut membaca data-data yang dituliskan. 

Saat itu beberapa pejabat bahkan ada yang sempat memfoto data yang tertera. 

Sesuai yang tercantum di layar ada 4 poin yang ditulis KPK sebagai potensi korupsi di Kabupaten Deli Serdang. Untuk yang pertama adalah berkaitan sama Anggaran Dana Desa.

Dirincikan soal ini penyalahgunaan bimtek, proyek fiktif dan penggelapan APBDes.

Pada poin kedua tercantum berkaitan pengadaan barang dan jasa. Rinciannya proyek infrastruktur termasuk proyek rumah susun.

Point ketiga berkaitan sektor agraria dan asset. Untuk ini dirincikan penggelapan tanah negara dan penjualan asset. 

Untuk point keempat berkaitan soal anggaran perjalanan dinas. Ini meliputi SPPD fiktif, anggaran olahraga, Dinas Pendidikan serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Data ini dikeluarkan ketika perwakilan KPK, Manoto Togatorop yang menjabat Widyaiswara Ahli Madya menjadi pembicara. 

Saat itu banyak hal yang disampaikan oleh Manoto. Ia juga sempat menerangkan bagaiamana perbedaan penyuapan, pemerasan dan gratifikasi.

Cerita bahaya dan dampak dari korupsi juga sempat disampaikan.

Selain memberikan penjelasan secara langsung, para peserta juga sempat disuguhkan tayangan video-video.