Ketua DPRD Dairi Dukung PT DPM Beroperasi, Datangi Kementerian Lingkungan Hidup

TRIBUN-MEDAN.com, SIDIKALNG - Ketua DPRD Dairi, Sabam Sibarani mendatangi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta untuk menyampaikan dukungannya terhadap PT Dairi Prima Mineral.

Berdasarkan surat yang diterima Tribun Medan, tertulis bahwa DPRD Kabupaten Dairi menyampaikan aspirasi yang menyatakan bahwa 'turut kecewa atas terbitnya putusan tersebut, karena mengancam kelangsungan pekerjaan masyarakat, hal mana karyawan PT DPM mau pun kontraktor mayoritas berasal dari desa-desa lingkar tambang.

Point kedua menyatakan bahwa 'kami mendukung penuh beroperasi DPM di Dairi karena akan meningkatkan perekonomian serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat Dairi'.

Point tiga menyebutkan, 'kami mohon Kementerian LHK melakukan seluruh upaya hukum untuk mempertahankan SK addendum Amdal PT DPM dan memberikan asistensi terhadap PT DPM dalam pengurusan perizinan-perizinan selanjutnya, sehingga perizinan cepat keluar dan DPM segera beroperasi'.

Baca juga: Warga Dairi Sebut PT DPM Pemicu Bencana Alam, KLHK Didesak Segera Cabut Izin Tambang Timah Hitam

Terkait hal itu, Sekretaris Dewan DPRD Dairi, Bahagia Ginting menyebutkan, kunjungan Ketua DPRD Dairi merupakan tindak lanjut dari audiensi masyarakat yang mendukung PT DPM.

"DPRD, melalui pimpinan melaksanakan konsultasi dan kordinasi kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Menko Marves, kaitan dengan PT DPM di Kabupaten Dairi. Kita sebelum konsultasi, membuat surat permohonan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Menko Marves, untuk mohon diterima audiensi para pimpinan dewan," ujar Bahagia Ginting kepada Tribun Medan, Rabu (13/9/2023).

Terkait isi dukungan kepada PT DPM, Bahagia Ginting mengaku tidak ingin membahas apa isi surat tersebut, karena tugasnya hanya menyiapkan administrasi agar pimpinan para dewan diterima saat berkunjung ke pejabat kementerian.

"Kalau saya tidak membahas masalah apa isi konsultasinya karena saya tidak ikut. Karena tugas saya bagaimana mempersiapkan secara administrasi, agar pimpinan para dewan dapat di terima," jelasnya.

Bahagia pun menyampaikan, pada Agustus lalu, DPRD Dairi sempat didatangi masyarakat yang mendukung PT DPM agar segera beroperasi.

Atas dasar itulah Ketua DPRD Dairi bersama tujuh ketua fraksi lainnya melakukan rapat pimpinan dan sepakat berangkat ke Jakarta. "Saya pastikan tujuh fraksi DPRD hadir ke Jakarta. Sudah kesepakatan," tutupnya.

Sebelumnya, kehadiran PT DPM mendapat penolakan dari masyarakat yang berada di sekitar tambang tepatnya di Kecamatan Silima Punggapungga Kabupaten Dairi.

Penolakan tersebut dikarenakan dapat menimbulkan bencana alam bagi masyarakat yang berada di sekitaran penambangan.