Warga Dairi Sebut PT DPM Pemicu Bencana Alam, KLHK Didesak Segera Cabut Izin Tambang Timah Hitam

TRIBUN-MEDAN.COM,DAIRI- Warga Kabupaten Dairi menyebut bahwa PT Dairi Prima Mineral (DPM) adalah sumber pemicu bencana alam.

Karena hal tersebut, masyarakat Kabupaten Dairi mendesak Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk segera mencabut izin tambang timah hitam dan seng yang berada di dekat permukiman warga.

Sudah berkali-kali, masyarakat menyampaikan protes.

Baca juga: PT DPM, Gruti dan TPL Disebut Merusak Alam, Aktivis Gelar Protes saat F1H2O

Sayangnya, pemerintah daerah, bahkan pemerintah pusat terkesan tutup mata terhadap potensi bencana alam yang mungkin timbul akibat aktivitas PT DPM ini. 

"KLHK sudah lalai mengeluarkan persetujuan lingkungan untuk aktivitas tambang timah hitam dan seng PT Dairi Prima Mineral (DPM) di daerah rawan bencana ekstrem yang mengancam keselamatan dan ruang hidup masyarakat Dairi, Sumatera Utara," kata Moica Siregar, dari Yayasan Diakonia Pelangi Kasih (YDPK), Senin (27/6/2023).

Monica mengatakan, PT DPM ini diberikan hak konsesi lahan seluas 24.000 hektare, yang mana 16.000 hektare diantaranya masuk dalam area kawasan hutan.

Baca juga: PT DPM dan PT Gruti Disebut Hancurkan Alam Dairi, Diduga Dibiarkan Beroperasi Merusak Hutan

Monica menyebut, keberadaan PT DPM mengancam keselamatan ratusan ribu penduduk yang berada di hilir Kabupaten Dairi dan Pakpak Bharat di Sumatera Utara hingga masyarakat Aceh Singkil di Provinsi Aceh.

Area pertambangan berada di kawasan risiko tinggi bencana alam, mulai dari banjir, longsor hingga gempa bumi.

"Apa lagi Kabupaten Dairi sendiri merupakan wilayah yang cukup sering terjadi gempa bumi, mengingat Dairi dilalui jalur sesar  patahan gempa terbesar Megathrust terbesar di Asia, yakni sesar Renun, sesar Angkola dan sesar Toru," katanya.

Selama ini, lanjut Monica, warga Kabupaten Dairi telah melakukan berbagai upaya menolak kehadiran tambang PT DPM di Dairi,  baik melalui aksi demonstrasi, menyurati dan beraudiensi ke KLHK dan instansi terkait.

Baca juga: Massa APUK Geruduk Kantor DPRD dan Bupati Dairi, Tolak Kehadiran PT Gruti dan PT DPM

Bahkan, warga Kabupaten Dairi sudah membuat petisi baik online dan offline, konferensi pers, kampanye melalui diskusi interaktif di radio, media sosial dan bahkan mengadu ke CAO (Compliance Advisor/Ombudsman), Lembaga Ombudsman dari Bank Dunia.

Namun sayangnya, pada tanggal 11 Agustus 2022, KLHK telah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang 'Kelayakan Lingkungan Hidup kegiatan pertambangan seng dan timbal PT Dairi Prima Minerals (DPM) di Kecamatan Silima Pungga Pungga, Kabupaten Dairi'.

"Padahal, pada aksi dan audiensi warga di KLHK pada 24 Agustus 2022 atau 13 hari setelah SK tersebut diterbitkan, pihak KLHK menyatakan bahwa mereka masih belum menerbitkan persetujuan lingkungan untuk aktivitas pertambangan bagi PT DPM," tegas Monica.

Baca juga: Keberadaan PT Dairi Prima Mineral Bisa Membumi Hanguskan Orang Dairi Aceh-Singkil

Sayangnya, PT DPM masih saja tetap beroperasi.

Bahkan, PT DPM disebut menggunakan bahan peledak, yang dikhawatirkan akan merusak kawasan hutan dan permukiman.