PDI Perjuangan Sumut Semakin Solid Menangkan Pemilu 2024 Ditengah Gempuran dan Politik Pecah Belah

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN-Politisi PDI Perjuangan Perjuangan, Sutrisno Pangaribuan ST memastikan, PDI Perjuangan Sumut solid memenangkan Pemilu, baik Pileg maupun Pilpres.

"Sebagai kader PDIP yang secara sadar memilih tidak maju sebagai caleg di Pemilu 2024, saya memastikan bahwa seluruh kader dan pengurus DPD, DPC, PAC, Pengurus Ranting, Pengurus Anak Ranting, serta Pengurus Badan dan Sayap PDI Perjuangan di Sumut Solid menghadapi Pemilu 2024,"ujar Sutrisno Mantan Anggota DPRD Sumut ini di Medan, Kamis (14/9/2023).

Menurut Sutrisno, adanya dinamika berupa aksi protes dari sejumlah kader partai membuktikan bahwa PDI Perjuangan Sumut hidup.

Sutrisno bilang, energi para kader terlalu lama disimpan, sehingga butuh media aktualisasi, maka mereka aksi ke DPC Medan dan DPD Sumut.

Aksi tersebut juga bagi Sutrisno membuktikan bahwa PDI Perjuangan meneguhkan dan mengokohkan diri sebagai partai "demokrasi" yang memberi ruang bagi kehidupan dan perkembangan demokrasi di internal.

"Dan saya meyakini, pengurus pastilah proaktif merespons setiap dinamika yang berkembang,"terang Sutrisno yang kerap 

Tantangan Pemilu 2024 Berat

Meski memuncaki hasil survei, PDI Perjuangan tidak mau jumawa, sebab setiap Pemilu memiliki tantangan tersendiri. 

"Maka pengurus dan kader partai saat ini sedang sibuk turun, menyapa rakyat, ke bawah menjemput suara dan aspirasi rakyat. PDI Perjuangan sebagai partai "wong cilik" memilih "menangis dan tertawa" bersama rakyat, maka kader PDIP harus mampu "live in" bersama rakyat,"tutur Sutrisno yang dikenal sebagai sahabat para pemulung di Kota Medan-Deliserdang semasa duduk di Parlemen.

Dikatakan Sutrisno, memiliki target "hattrick" Pileg dan Pilpres secara nasional, tentu tidak mudah bagi PDI Perjuangan. Namun partai dengan semangat gotong royong diyakini mampu membujuk rakyat untuk merebut kemenangan rakyat.

Maka PDI Perjuangan pasti akan menghadapi tantangan dari pihak ekseternal partai, termasuk dari partai lain yang juga menginginkan kemenangan. 

Sutrisno menilai, PDI Perjuangan pasti akan menghadapi berbagai tuduhan, tudingan, serangan dalam berbagai bentuk dengan tujuan melemahkan dan mengalahkan PDI Perjuangan.

Stop Intervensi Proses Hukum

Masih berkaitan dengan demo ke Kantor DPD PDI Perjuangan dengan adanya pihak- pihak yang mengaitkan proses hukum terkait penggunaan APBD kabupaten Samosir  dalam kegiatan Penanggulangan COVID-19 dengan Rapidin Simbolon (mantan bupati) saat ini sebagai ketua DPD PDI Perjuangan bertujuan untuk mendegradasi PDI Perjuangan.

"Akrobat politik tersebut sebagai politisi hukum yang tujuannya untuk merusak citra dan nama PDI Perjuangam. Para lawan politik PDI Perjuangan mulai kehabisan akal, kehilangan ide dalam menghadapi PDI P, maka kasus-kasus hukum dipolitisasi untuk melemahkan dan merusak citra PDI Perjuangan,"ucapnya.

"Para pemrotes Rapidin Simbolon sudah melakukan aksi kepada Kejaksaan Tinggi Sumut hingga KPK RI, maka sebagai manusia beradab, yang memiliki akal sehat, seharusnya mereka percaya kepada lembaga penegak hukum. Lembaga penegak hukum di Indonesia itu bebas dan lepas dari intervensi politik termasuk tekanan massa. Maka sebaiknya para pemrotes lebih baik tidak menghabiskan waktu dan energi untuk melakukan aksi. Sebab tanpa aksi dan tekanan massa, lembaga penegak hukum pasti akan bergerak jika alat bukti terkait kasus tersebut terpenuhi,"ujarnya lagi.

Aksi Mengusik PDIP

Sutrisno melihat, aksi yang dilakukan terus menerus dengan mengusik dan menarik- narik PDI Perjuangan dalam kasus Samosir sebagai aksi sengaja membangun front kepada PDIP.

Sebagai kader PDI Perjuangan Sutrisno pun menyampaikan sikap.

Pertama, PDI Perjuangan sebagai partai politik yang sah di negara hukum Indonesia, menjunjung tinggi dan menghormati hukum. Maka PDI Perjuangan percaya bahwa semua lembaga hukum akan bekerja secara profesional tanpa intervensi dan tekanan dari pihak manapun.

 Kedua, kata Sutrisno bahwa jika ada persoalan hukum menyangkut kader, maka PDI Perjuangan meminta kepada semua pihak untuk menempuh upaya hukum melalui lembaga penegak hukum. Jika ada aksi di luar lembaga hukum, maka tujuannya jelas melakukan politisasi hukum dengan melakukan pengadilan di luar lembaga peradilan.

Ketiga, bahwa PDI Perjuangan memiliki wadah dan forum untuk mengelola dinamika internal melalui rapat, musyawarah, dan mekanisme lainnya. Maka jika ada para kader yang keberatan terhadap berbagai keputusan partai, Pengurus Partai akan memfasilitasi rapat untuk menampung aspirasi kader secara berjenjang.

Lalu, lanjut Sutrisno yang keempat, bahwa kader PDI Perjuangan harus waspada terhadap upaya provokasi dan penyebaran hoaks, isu-isu negatif yang bertujuan menghancurkan PDI Perjungan.

"Tuduhan dan tudingan yang diarahkan kepada Rapidin Simbolon tujuannya untuk merusak citra dan nama PDI Perjuangan. Maka para kader justru harus solid dalam menghadapi berbagai serangan dari pihak eksternal PDI Perjuangan,"terangnya.

Amatan Sutrisno Pangaribuan, bahwa upaya politisasi hukum yang sedang dikembangkan oleh sejumlah pihak untuk merusak citra dan nama PDIP dilakukan secara sengaja oleh oknum- oknum yang diduga tidak puas dalam dinamika internal PDI Perjuangan.

"Kolaborasi lawan politik dari internal dan eksternal bertujuan untuk merusak PDI P, maka para kader yang setia dan loyal kepada partai tidak akan tinggal diam membiarkan PDIP dirusak. Sebagai kader PDI Perjuanyang setia dan loyal kepada partai, saya mengajak semua kader bangkit, bergerak, berjuang bersama membujuk dan merebut hati rakyat untuk memenangkan Pemilu 2024 dan memenangkan Ganjar Pranowo sebagai Presiden ke- 8 Republik Indonesia,"ujar Sutrisno yang aktif memperhatikan kaum difabel dan rakyat termarjinalkan ini.(Jun-tribun-medan.com).