Pemkab Karo Diskusikan Relokasi Korban Sinabung, Kunjungi BNPB di Jakarta

sampai saat ini Pemkab Karo memang masih membutuhkan bantuan dan dukungan dari BNPB pusat

Editor: Eti Wahyuni
Tribun Medan/HO
Pemkab Karo melakukan kunjungan ke Kantor BNPB di Jakarta untuk membahas sejumlah hal terkait relokasi bagi korban erupsi Gunung Sinabung. 

TRIBUN-MEDAN.com, KABANJAHE - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karo melakukan kunjungan kerja ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta belum lama ini.

Kedatangan Bupati Karo Cory br Sebayang didampingi Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karo Juspri Nadeak. untuk membahas sejumlah hal mengenai penanganan relokasi korban Gunung Sinabung.

Ketika ditanya perihal pertemuan kemarin, Kalak BPBD Kabupaten Karo Juspri Nadeak mengungkapkan, pihaknya ke Jakarta menemui Kepala BNPB untuk membahas beberapa hal terutama pemanganan korban erupsi Gunung Sinabung.

Ia menjelaskan, pertemuan kemarin tak hanya membahas seputar relokasi tahap tiga yang diketahui sebelum keberangkatan Pemkab Karo ke BNPB, warga salah satu desa yang masuk ke dalam relokasi tahap tiga melakukan aksi ke Kantor DPRD Karo.

"Bukan karena (relokasi tahap tiga) itu saja, tapi kita membahas semua hal yang berkaitan dengan relokasi," ujar Juspri, saat dikonfirmasi via seluler, Jumat (15/9/2023).

Baca juga: PECAH Tangis Emak-emak di Rempang Usir Aparat yang Minta Relokasi, Petugas Pasrah dan Bungkam

Dijelaskan Juspri, sampai saat ini Pemkab Karo memang masih membutuhkan bantuan dan dukungan dari BNPB pusat untuk menyelesaikan semua hal terkait relokasi yang belum diselesaikan.

Ia mengaku, dalam pertemuan kemarin Pemkab Karo meminta arahan terkait pemulihan sosial ekonomi bagi warga terdampak bencana erupsi Gunung Sinabung yang belum sepenuhnya tuntas.

Dalam pembahasan di Jakarta, Juspri menjelaskan ada pun hal yang masih dibutuhkan oleh pengungsi akibat erupsi Gunung Sinabung seperti infrastuktur, sarana dan prasarana. Selain itu juga di sektor ekonomi, pertanian, pendidikan, sarana ibadah, dan hal lain yang mendukung berjalannya kehidupan masyarakat secara normal di daerah relokasi.

"Jadi meski pun sudah berlangsung lama, tapi memang belum sepenuhnya selesai. Itulah makanya kita masih butuh bantuan dan dukungan dari BNPB untuk menyelesaikannya," ucapnya.

Ketika ditanya perihal hasil pertemuan tersebut, Juspri mengaku ke depan BNPB akan kembali mengundang Pemkab Karo dan Pemprov Sumut. Nantinya dalam pertemuan lanjutan, BNPB juga akan berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk membahas usulan kegiatan yang menjadi prioritas dari Pemerintah Kabupaten Karo.

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved