Milenial Park Tutup karena Tak Ada Untung, Disperindag Deliserdang Tuntut Pertanggungjawaban PT BPJ

TRIBUN-MEDAN.com, LUBUK PAKAM - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deliserdang meminta agar pihak PT Bhineka Perkasa Jaya (BPJ) bertanggungjawab dan mengembalikan seperti kondisi awal sarana dan prasarana yang ada di kawasan Pusat Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PPPUD) Tanjungmorawa.

Meski PT BPJ adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemkab Deliserdang, namun pihaknya tidak mau tahu dan meminta agar PT BPJ bisa bertanggungjawab. Sejauh ini Disperindag sebagai pemilik aset PPPUD pun masih menunggu iktikad baik dari PT BPJ.

Informasi yang dihimpun di area PPPUD ini, PT BPJ sebelumnya sempat bekerjasama dengan pihak ketiga dan membuat lokasi wisata Milenial Park mulai pertengahan tahun 2022. Kerja sama itu dibuat oleh PT BPJ untuk mendapatkan penghasilan tambahan perusahaan. Meski sempat viral dan ramai dikunjungi masyarakat beberapa bulan lalu, Milenial Park pun resmi ditutup karena pengunjung sudah sepi.

Kadisperindag Deliserdang, Putra Jaya Manalu yang dikonfirmasi mengatakan, pihaknya sudah dua kali menyurati pihak PT BPJ meminta agar sarana dan prasarana yang ada di PPPUD dikembalikan seperti awal.

Baca juga: PPPUD Bertambah Fungsi Jadi Milenial Park, Ada Lampu dan Taman

Dikatakannya, meski sudah dua kali surat dilayangkan sejauh ini belum ada tanda-tanda yang mereka dapatkan kapan pastinya tanggungjawab itu akan ditindaklanjuti. Mereka menyebut, masih menunggu sampai batas akhir September untuk menentukan sikap selanjutnya.

"25 Juli sudah nggak ada lagi Milenial Park itu. Info yang kami dapat mereka tidak lagi merasa untung. Pindah pihak ketiga itu. Mengenai sarana dan prasarana itu ada di perjanjian untuk dikembalikan seperti semula," ujar Putra Jaya Manalu.

Mantan Asisten II Pemkab Deliserdang itu menyebut, dalam perjanjian yang mereka buat dengan PT BPJ, perjanjian diakhiri sepihak. Namun demikian, ada konsekuensi yang harus diterima selain membayar retribusi. Terkait retribusi, sudah diselesaikan namun untuk sarana dan prasarana agar dikembalikan seperti awal, belum juga diselesaikan.

"Termasuk juga kemarin soal listrik, ada yang diputus PLN karena nggak dibayar tunggakan mereka. Kami masih berurusan sama PT BPJ karena dalam perjanjian itu apabila dia mengakhiri maka harus diselesaikan semuanya. Salah satu yang belum dikembalikannya itu yang sempat dia rombak kemarin. Harusnya akhir Agustus sudah siap tapi sampai sekarang belum. Akhir September belum juga, kami tentu beri peringatan keraslah," kata Putra.

Putra yang juga pernah sebagai Kadis Pasar ini mengungkap, beberapa sarana di PPPUD sempat dibongkar oleh pihak BPJ dan pihak ketiga untuk menyesuaikan sarana yang mereka buat khususnya permainan.

"Kalau kita tanya sama mereka (PT BPJ) sedang berproses. Ya kita lihat sajalah. Harapan kami kembalikan lah seperti semula sarana dan prasarana sesuai awal," ucapnya.

Keberadaan PT Bhineka Perkasa Jaya yang didirikan selama pemerintahan Bupati Ashari Tambunan terus saja menjadi sorotan hingga saat ini. Selain pernah diminta untuk dibubarkan oleh dewan karena merasa tidak bisa menghasilkan keuntungan, kini mereka juga bermasalah dengan salah satu OPD seperti Disperindag.

Saat ini, salah satu kesibukan perusahaan yang masih punya penghasilan adalah mengelola kolam renang Pemkab yang memang sudah terbangun dari awal sebelum perusahaan terbentuk.

Direktur PT BPJ, Taufik Ismail yang dikonfirmasi Rabu siang belum bisa berkomentar. Saat dihubungi ia mengaku sedang mengikuti seleksi untuk menjadi Direktur PDAM Tirta Deli yang juga merupakan BUMD Pemkab Deliserdang.

"Sore saja ya. Masih belum siap ini (seleksi Direktur PDAM Tirta Deli," kata Taufik.