PDIP Kini Gerah Konflik Rempang, Warga Ketakutan, Dugaan Pelanggaran HAM, Ganjar pun Ikut Kritik

TRIBUN-MEDAN,com - PDI Perjuangan kini bicara konflik lahan yang terjadi di Rempang Galang, Batam Kepulauan Riau (Kepri).

Melalui Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan rakyat tidak boleh dikorbankan dalam pembangunan.

Hal ini merespons sengketa proyek strategis nasional (PSN) Eco City di Rempang, Kepulauan Riau (Kepri).

"Prinsipnya rakyat tidak boleh dikorbankan dan hukum harus juga ditegakkan," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Selasa (19/9/2023).

Menurut Hasto, hal tersebut agar dalam pengelolaan negara termasuk urusan investasi mengedepankan keadilan.

"Kemudian juga kesetaraan ketika menghadapi persoalan-persoalan hukum," ujarnya.

Namun, dosen Universitas Pertahanan (Unhan) ini menyebut pihaknya percaya pada pemerintah untuk menyelesaikan kasus tersebut.

"Kita percayakan pemerintah dan kami juga berkomunikasi dengan jajaran partai," ungkap Hasto.

Hasto menuturkan pemerintah melalui Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga memiliki perhatian serius terhadap kasus Rempang.

"Kami melihat pemerintah sudah sungguh-sungguh, termasuk dengan Bapak Presiden Jokowi menaruh perhatian yang sangat serius terhadap masalah ini," ucapnya.

Komnas HAM Selidiki Dugaan Pelanggaran HAM 

Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) melihat adanya dugaan pengerahan aparat yang berlebihan dari kepolisian untuk mengatasi bentrok di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau.

Komisioner Komnas HAM Saurlin Siagian menyebut, pengerahan aparat yang berlebihan merupakan bentuk penyalahgunaan dan kekerasan (abuse).

Ia pun meminta Polri jangan berlebihan menangani konflik tersebut.

"Kita duga memang ada pengerahan aparat yang berlebihan, itu abuse, itu jelas. Hari ini juga diberangkatkan lagi dari Polda sekitar 400 dan saya kira itu kita bisa lihat arahnya. Sepertinya terjadi pengerahan kekuatan yang berlebihan," kata Saurlin dalam konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat (15/9/2023).