Sudah 2 Periode Jokowi Presiden, Tapi Tak Pernah Hadir Langsung di Sidang Majelis Umum PBB

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi membawa nama ASEAN sekaligus Indonesia. Atas nama kepentingan Indonesia, Retno menyatakan, tatanan global saat ini tidak pas dan tidak memberikan kesempatan yang setara kepada negara-negara Selatan. Akibatnya, dunia benar-benar di luar jalur pencapaian target SDGs pada 2030.

”Tak ada pilihan lain. Dunia harus mendorong terciptanya lingkungan yang kondusif bagi negara-negara berkembang untuk tumbuh dan membuat lompatan pembangunan. Diskriminasi perdagangan harus dihentikan. Negara berkembang harus diberikan kesempatan untuk lakukan hilirisasi industri,” ujar Retno.

Dalam pidatonya, Retno juga menyinggung keberhasilan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (the Association of Southeast Asian Nations/ASEAN) – yang tahun ini dipimpin oleh Indonesia di bawah komando Presiden Joko Widodo (Jokowi) – dalam menavigasi diri melalui dinamika geopolitik di kawasan.

Ia mengatakan bahwa ASEAN tidak akan membiarkan dirinya menjadi pion dalam persaingan pengaruh.

Presiden Jokowi Absen Lagi

Menlu Retno menggantikan Presiden Joko Widodo yang selama hampir sembilan tahun pemerintahannya tidak pernah hadir langsung mengikuti Sidang Majelis Umum PBB di Kota New York.

Sepanjang masa kepemimpinan pertamanya pada 2014-2019, Jokowi rutin mengirim Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk berpidato di hadapan majelis. Pada periode kedua sejauh ini, Jokowi sudah mengirim Menlu Retno pada 2022 dan 2023.

Jokowi sendiri baru dua kali menyampaikan pidato di hadapan Sidang Majelis Umum, yaitu pada 2020 dan 2021 di tengah pandemi COVID-19. Itu pun melalui rekaman video karena sidang pada 2020 digelar secara daring (online) untuk mencegah penyebaran virus mematikan itu. Sedang pada 2021, sidang digelar secara daring dan luring (offline).

Maka, Presiden Jokowi tidak pernah hadir secara langsung pada Sidang Majelis Umum PBB sejak menjabat sebagai presiden Indonesia pada tahun 2014. Kepala Negara RI itu selalu mengirimkan wakil untuk berbicara di hadapan para pemimpin negara di pertemuan tingkat tinggi PBB itu. Ketika pertama kali berpartisipasi dalam Sidang Umum PBB pada 2020, Jokowi hadir secara virtual dan menyampaikan pidato dalam Bahasa Indonesia.

Sementara pada periode pertama pemerintahannya yaitu 2014-2019, Jokowi selalu mengutus Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk memimpin delegasi Indonesia dalam Sidang Majelis Umum PBB.

Jusuf Kalla selalu menggunakan bahasa Inggris dalam setiap forum internasional termasuk dalam pidato di Sidang Umum PBB. Hal yang sama juga dilakukan oleh Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono yang selalu menghadiri langsung Sidang Umum PBB.

Jokowi sia-siakan kesempatan

Sementara, Peneliti untuk Program Asia Tenggara di CSIS Washington, D.C., Andreyka Natalegawa, mengatakan absennya Jokowi di Sidang Majelis Umum PBB tidak hanya menunjukkan fokus Jokowi yang sejak semula inward-looking atau lebih mementingkan urusan dalam negeri, tetapi juga pendekatan pragmatis kebijakan luar negerinya.

Andreyka melihat kecenderungan Jokowi yang lebih aktif menghadiri forum-forum internasional yang lebih kecil, seperti G20 (kelompok 20 negara ekonomi terbesar), KTT ASEAN atau bahkan BRICS (Brazil, Russia, India, China, and South Africa) beberapa saat lalu. Dalam forum-forum tersebut, Indonesia diundang sebagai pengamat (observer). Hal itu menunjukkan sikap pragmatis Jokowi karena forum-forum tersebut menawarkan hasil yang lebih konkret pada isu-isu yang lebih spesifik.

Meski demikian, ia menilai bahwa ketidakhadiran Jokowi secara langsung di Sidang Majelis Umum PBB merupakan kesempatan yang disia-siakan.