Ketua DPRD Dairi Dinilai Pilih Kasih, Audiensi Masyarakat Tolak PT DPM Hanya Disambut Sekwan

TRIBUN-MEDAN.com, DAIRI - Para anggota Dewan DPRD Dairi dinilai pilih kasih ketika menerika audiensi masyarakat yang kontra terhadap keberadaan perusahaan PT Dairi Prima Mineral.

Sebelumnya, Ketua DPRD Dairi, Sabam Sibarani menerima audiensi dari masyarakat yang mendukung aktivitas PT DPM dan langsung menyampaikan aspirasi tersebut ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dan Kemenkomarves.

Baca juga: Ketua DPRD Dairi Dukung PT DPM Beroperasi, Datangi Kementerian Lingkungan Hidup

Namun, saat Aliansi Petani Untuk Keadilan Dairi (APUK) melakukan audiensi ke Kantor DPRD Dairi, malah hanya disambut dan diterima oleh Sekretaris Dewan, Bahagia Ginting pada Rabu (27/9/2023).

Ketua APUK, Susandi Panjaitan mengatakan, untuk melakukan audiensi tersebut pihaknya malah diperumit dengan masalah administrasi surat-menyurat, yang mana surat permohonan audiensi sudah disampaikan pada tanggal 14 September 2023.

"Namun dari pihak Sekwan mengatakan surat permohonan APUK sudah sampai di meja Ketua DPRD, kemungkinan belum dibaca karena ketua sedang tidak ditempat," ujar Susandi menirukan perkataan salah seorang staf di Sekretaris Dewan, Kamis (28/9/2023).

"Hal ini membuat APUK kecewa dengan sikap DPRD yang tidak menggubris masyarakat dan tidak peduli soal kepentingan masyarakat yang menolak kehadiran pertambangan, " tambah Susandi.

Saat kehadirannya diterima oleh Sekwan, Bahagia Ginting, salah seorang warga, Rainim Purba dari Desa Pandiangan mengaku kecewa kepada DPRD Dairi yang malah mendukung agar PT DPM segera beroperasi.

"Kami kecewa dengan sikap DPRD Dairi yang malah berpihak  kepada investor, tidak peduli dengan keberlanjutan hidup ribuan petani disekitar tambang. Banjir bandang tahun 2018 belum bisa kami lupakan, sekarang kami kembali dihantui rasa takut bencana alam akan kembali datang dengan dukungan DPRD Dairi kepada PT. DPM. Yang memilih anggota dewan adalah masyarakat Dairi, bukan DPM. Seharusnya anggota dewan mendukung masyarakat yang sudah dimenangkan di PTUN Jakarta untuk membatalkan persetujuan lingkungan DPM bukan malah mendukung investor," sesal Rainim.

Selain itu, Ana Hutauruk yang merupakan anggota APUK di Desa Bonian menyebut seharusnya anggota dewan menjadi teman bagi masyarakat, bukan malah menjadi lawan.

"Seharusnya anggota dewan menjadi teman bagi masyarakat yang berjuang mempertahankan ruang hidupnya, bukan malah menjadi lawan dan menerima perusahaan tambang," ujar Ana.

Sementara itu, perwakilan dari Petrasa, Boy Hutagalung mengatakan keberangkatan para anggota dewan ke Jakarta dengan menggunakan uang negara malah untuk membantu para investor.

Baca juga: Ketua DPRD Dairi Sabam Sibarani Dukung PT DPM, Petrasa: Tega Lawan Rakyat Sendiri

"Bapak Sekwan mengatakan bahwa dana yang digunakan keberangkatan DPRD Dairi adalah bersumber dari kantor (negara), ini berarti uang negara digunakan hanya untuk kepentingan Investor, bukan kepentingan hidup ribuan petani disekitar tambang," ungkapnya.

Sementara itu, kata Boy Sekretaris dewan yang menerima audiensi masyarakat berjanji akan menyampaikan hal tersebut kepada pimpinan DPRD Dairi.

Menurut pengakuan sekwan, surat permohonan dari masyarakat belum dapat di respon dengan alasan masih sibuk.

(cr7/tribun-medan.com)  

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter