Rincian Senjata Dijual Tiga BUMN ke Junta Militer Myanmar yang Perangi Warga Sipil

TRIBUN-MEDAN.COM – Tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia dituding menjual senjata ke junta militer Myanmar.

Sebanyak tiga BUMN ini dituding masih menjual persenjataan ke junta militer Myanmar yang tengah dikecam atas tuduhan menindas warga sipil pascakudeta pada Februari 2022.

Adapun tiga perusahaan pelat merah Indonesia yang bergerak di industri pertahanan itu mencakup PT PINDAD, PT PAL, dan PT Dirgantara Indonesia (Persero).

Kini, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mengaku masih mempelajari adanya dugaan suplai senjata dari tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia ke junta militer Myanmar.

Adapun laporan suplai senjata tersebut berasal dari sejumlah penggiat Hak Asasi Manusia (HAM) kepada Komnas HAM.

"Kami masih mempelajari laporan ini," kata Juru Bicara Kemenlu Lalu Muhammad Iqbal, Rabu (4/10/2023).

 Iqbal tidak mengomentari lebih lanjut mengenai dugaan tersebut, mengingat laporan yang masuk masih terus dipelajari.

Namun yang pasti, Indonesia bersama negara blok Asia Tenggara (ASEAN) menyerukan agar kudeta segera dihentikan dan menekankan solusi damai untuk mengakhiri konflik.

Selama 9 bulan terakhir hingga September 2023, Indonesia sebagai ketua ASEAN telah melakukan 145 pendekatan (engagements) untuk menyelesaikan konflik di sana.

Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-43 di Jakarta, negara ASEAN sepakat menginisiasi pembentukan mekanisme troika untuk penyelesaian konflik Myanmar.

Baca juga: MAYANG Ungkap Detik-detik Tim Penyelamat dari Indonesia Bergerak Senyap Selamatkan 20 WNI di Myanmar

Baca juga: Kisah Thedora Mayang Terjebak di Wilayah Perang di Perbatasan Thailand-Myanmar, Aksi Penyelamatan RI

ASEAN berkomitmen untuk terus melanjutkan upaya untuk membantu penyelesaian konflik politik di negara itu.

 Tak hanya ASEAN, Perserikatan Bangsa-Bangsa juga mendesak Myanmar kembali pada demokrasi usai kudeta dilakukan pada 2021 lalu.

Sekjen PBB, Antonio Guterres meminta junta mendengarkan aspirasi rakyat hingga membebaskan semua tahanan politik.

"Saya mengulangi seruan mendesak saya kepada penguasa militer Myanmar untuk mendengarkan aspirasi rakyatnya, membebaskan semua tahanan politik, dan membuka pintu untuk kembali ke pemerintahan yang demokratis," kata Antonio dalam Konferensi pers di Jakarta beberapa waktu lalu.

Sejumlah penggiat HAM melalui kuasa hukumnya, Feri Amsari telah mengadu ke Komnas HAM terkait dugaan tersebut, pada Senin (2/10/2023).