Rincian Senjata Dijual Tiga BUMN ke Junta Militer Myanmar yang Perangi Warga Sipil

TRIBUN-MEDAN.COM – Tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia dituding menjual senjata ke junta militer Myanmar.

Sebanyak tiga BUMN ini dituding masih menjual persenjataan ke junta militer Myanmar yang tengah dikecam atas tuduhan menindas warga sipil pascakudeta pada Februari 2022.

Adapun tiga perusahaan pelat merah Indonesia yang bergerak di industri pertahanan itu mencakup PT PINDAD, PT PAL, dan PT Dirgantara Indonesia (Persero).

Kini, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mengaku masih mempelajari adanya dugaan suplai senjata dari tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia ke junta militer Myanmar.

Adapun laporan suplai senjata tersebut berasal dari sejumlah penggiat Hak Asasi Manusia (HAM) kepada Komnas HAM.

"Kami masih mempelajari laporan ini," kata Juru Bicara Kemenlu Lalu Muhammad Iqbal, Rabu (4/10/2023).

 Iqbal tidak mengomentari lebih lanjut mengenai dugaan tersebut, mengingat laporan yang masuk masih terus dipelajari.

Namun yang pasti, Indonesia bersama negara blok Asia Tenggara (ASEAN) menyerukan agar kudeta segera dihentikan dan menekankan solusi damai untuk mengakhiri konflik.

Selama 9 bulan terakhir hingga September 2023, Indonesia sebagai ketua ASEAN telah melakukan 145 pendekatan (engagements) untuk menyelesaikan konflik di sana.

Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-43 di Jakarta, negara ASEAN sepakat menginisiasi pembentukan mekanisme troika untuk penyelesaian konflik Myanmar.

Baca juga: MAYANG Ungkap Detik-detik Tim Penyelamat dari Indonesia Bergerak Senyap Selamatkan 20 WNI di Myanmar

Baca juga: Kisah Thedora Mayang Terjebak di Wilayah Perang di Perbatasan Thailand-Myanmar, Aksi Penyelamatan RI

ASEAN berkomitmen untuk terus melanjutkan upaya untuk membantu penyelesaian konflik politik di negara itu.

 Tak hanya ASEAN, Perserikatan Bangsa-Bangsa juga mendesak Myanmar kembali pada demokrasi usai kudeta dilakukan pada 2021 lalu.

Sekjen PBB, Antonio Guterres meminta junta mendengarkan aspirasi rakyat hingga membebaskan semua tahanan politik.

"Saya mengulangi seruan mendesak saya kepada penguasa militer Myanmar untuk mendengarkan aspirasi rakyatnya, membebaskan semua tahanan politik, dan membuka pintu untuk kembali ke pemerintahan yang demokratis," kata Antonio dalam Konferensi pers di Jakarta beberapa waktu lalu.

Sejumlah penggiat HAM melalui kuasa hukumnya, Feri Amsari telah mengadu ke Komnas HAM terkait dugaan tersebut, pada Senin (2/10/2023).

Menurut mereka, desakan diperlukan mengingat Indonesia telah berusaha mendorong rekonsiliasi untuk Myanmar.

Organisasi yang mengajukan pengaduan tersebut mencakup dua organisasi Myanmar, yaitu Chin Human Rights Organisation dan Myanmar Accountability Project, serta mantan jaksa agung dan aktivis HAM Indonesia Marzuki Darusman.

Dalam pengaduannya, mereka menuduh tiga BUMN yang merupakan produsen senjata telah memasok peralatan ke Myanmar melalui perusahaan Myanmar bernama True North.

Menurut mereka, perusahaan ini dimiliki oleh putra seorang menteri di Myanmar.

Para aktivis mengatakan, Myanmar telah membeli berbagai barang dari perusahaan tersebut, termasuk pistol, senapan serbu, dan kendaraan tempur.

Pelapor khusus PBB untuk Myanmar pada Mei lalu sempat melaporkan, militer Myanmar telah mengimpor senjata dan material terkait senilai setidaknya 1 miliar dollar AS sejak kudeta, sebagian besar dari Rusia, China, Singapura, Thailand, dan India. Diketahui, situasi di Myanmar menjadi tidak kondusif usai junta militer mengkudeta pemerintahan pada 1 Februari 2021.

Baca juga: WNI di Myanmar Minta Dipulangkan ke RI, Ngaku Dipekerjakan Tak Manusiawi dan dan Dapat Kekerasan

Baca juga: Thailand Hajar Myanmar 3-0, Jumpa Timnas U-22 Indonesia di Final SEA Games 2023

Junta militer menculik Presiden Myanmar Win Myint hingga penasihat negara sekaligus ketua Partai Liga Demokrasi Nasional (NLD) Aung San Suu Kyi.

Karena kudeta tersebut, warga di Myanmar akhirnya melakukan demo besar-besaran menolak junta militer.

 Namun, junta militer menggunakan kekerasan untuk melawan warga. Akhirnya, ASEAN membuat kesepakatan 5PC.

Di pertemuan itu, hadir pula pemimpin junta militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, dan ditujukan untuk membantu Myanmar mengatasi krisis politiknya. Kendati begitu, junta militer Myanmar melakukan pelanggaran konsensus.

Kemudian, ASEAN sepakat memblokir Myanmar dari segara aktivitas di level politik.

Myanmar tidak pernah lagi diundang alias dilarang menghadiri pertemuan tingkat senior di ASEAN hampir dua tahun terakhir, termasuk pertemuan menteri luar negeri ASEAN dan kepala pemerintahan.

Baca juga: Kronologi 23 Tentara India Hilang Terseret Banjir Bandang di Kawasan Pengunungan Himalaya

Baca juga: Politisi PDIP Diculik saat Amankan Suara Partai, Boydo Panjaitan: Dibawa ke Lahan yang Ada Danau!

Rincian yang Dipasok 3 BUMN ke junta militer Myanmar

Dilansir dari bbc.com, tiga perusahaan pelat merah Indonesia yang dilaporkan ke Komnas HAM, menurut para pelapor, memiliki perjanjian jual-beli persenjataan dengan Myanmar setidaknya sejak tahun 2014.

Sebelum kudeta militer pada Februari 2022, ketiganya disebut telah menjual persenjataan tempur seperti senjata laras panjang, amunisi tembak, dan sejumlah kendaraan perang kepada pemerintah Myanmar.

Hubungan dagang antara tiga BUMN dan pemerintah Myanmar, tuding para pelapor, dimediasi oleh perusahaan bernama True North Company Limited. Korporasi ini dimiliki oleh Htoo Htoo Shein Oo, yang merupakan putra dari Menteri Keuangan dan Perencanaan Myanmar pada rezim junta militer saat ini, Win Shein.

Shein belakangan mendapat sanksi internasional dari pemerintah Amerika Serikat, Kanada, dan Uni Eropa, atas keterlibatannya dalam kudeta dan dugaan represi terhadap kelompok anti-junta militer.

Sebelum laporan ini diserahkan kepada Komnas HAM, PT PINDAD dan PT PAL menyatakan mengekspor alutsista mereka ke Myanmar.

Pada Juli 2023 misalnya, saat kunjungan Presiden Joko Widodo ke kantor mereka, PT PINDAD menyatakan telah mengekspor persenjataan ke Myanmar, antara lain amunisi.

Adapun PT PAL dalam berbagai pemberitaan disebut turut berkontribusi pada pembangunan kapal tempur Maottama milik Angkatan Laut Myanmar.

Sementara itu, menurut para pelapor, delegasi militer Myanmar pernah berkunjung ke markas PT. Dirgantara Indonesia (Persero) di Bandung, Jawa Barat. Dalam laporan kepada Komnas HAM, delegasi militer Myanmar juga disebut pernah berkunjung ke pameran produsen pesawat itu di Singapore Airshow tahun 2020.

Namun di luar sejumlah hubungan dagang yang telah dinyatakan kepada publik ini, para pelapor tidak merinci apakah tiga BUMN Indonesia tersebut masih mengekspor persenjataan ke Myanmar usai kudeta pada Februari 2022.

Mereka mendesak Komnas HAM untuk menginvestigasi penggunaan senjata buatan tiga BUMN itu dalam dugaan sejumlah pelanggaran HAM di Myanmar.

"Komnas HAM harus membuat Tim Pencari Fakta Independen, termasuk melibatkan pakar di bidang HAM, bisnis, serta ahli perdagangan," begitu permintaan para pelapor.

Menurut mereka, Komnas HAM berwenang menelusuri dugaan keterlibatan entitas bisnis asal Indonesia dalam kasus kemanusiaan di Myanmar.

(*/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter