Wapres Maruf Amin Bakal Berkantor di Papua Mulai Pekan Depan, Ini Tugas Khusus yang Diberi Jokowi

TRIBUN-MEDAN.COM - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin bakal berkantor di Papua pada pekan depan.

Adapun wapres Ma’ruf Amin dikabarkan akan melakukan kunjungan kerja sekaligus berkantor di Papua pada pekan depan.

Juru Bicara Wakil Presiden Masduki Baidlowi mengatakan, Ma'ruf Amin akan berangkat menuju Papua pada Senin (9/10/2023) dan akan berkantor di sana selama lima hari.

"Rencana berkantor di Papua yang dulu pernah terberitakan tapi kemudian tertunda berbagai kegiatan nasional, akhirnya bisa dilaksanakan sekarang, selama lima hari," kata Masduki, Jumat (6/10/2023).

Masduki mengatakan, Ma'ruf Amin juga akan berkunjung ke tiga daerah di Papua, yakni Jayapura, Wamena, dan Merauke.

Ia mengungkapkan, Wapres Ma'ruf Amin akan menempati sebuah ruangan di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang terletak di Jayapura.

Ma'ruf Amin juga diagendakan akan mengadakan rapat koordinasi dengan mengumpulkan para kepala daerah se-Papua di kantor tersebut.

"Ini saya kira sangat penting karena Wapres punya tanggung jawab ya, diberi tugas khusus oleh Pak Jokowi bagaimana agar percepatan pembangunan kesejahteraan Papua itu bisa terlaksana," ujar Masduki.

Baca juga: TERKUAK Alasan Maruf Amin Tak Ikut Resmikan Kereta Cepat Jakarta Bandung Bareng Jokowi

Baca juga: Ponpes Al Zaytun Tidak Akan Dibubarkan Pemerintah, Maruf Amin: Jumlah Santri Cukup Besar

Kemudian, Ma'ruf Amin dijadwalkan berdialog dengan aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), altet Papua, serta pengusaha Papua dalam rangkaian kunjungan kerja di bumi Cendrawasih.

Sebelum tiba di Papua, Ma'ruf Amin akan transit di Makassar untuk menghadiri peresmian masjid yang dimiliki mantan Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman.

Presiden dan Wakil Presiden Tidak Boleh Ada Dalam Satu Alat Transportasi

Adapun diberitakan sebelumnya, Ma’ruf Amin tak ikut resmikan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) di Stasiun Halim, Jakarta, hari ini Senin (2/10/2023).

Hal ini juga menjadi jawaban, dimana dalam peraturan Presiden dan Wakil Presiden tidak boleh ada dalam satu kereta atau alat transportasi yang sama.

Dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden pada Minggu (1/10/2023), Presiden Jokowi menjelaskan kepada awak media kenapa Wakil Presiden yang kerap disapa Abah itu tidak bisa ikut peresmian kereta cepat.

Pasalnya kata Jokowi, dalam peraturan Presiden dan Wakil Presiden tidak boleh ada dalam satu kereta atau alat transportasi yang sama.