Pemprov Klaim Angka Stunting di Sumut Lebih Rendah dari Nasional, Meryl Saragih: Jangan Kejar Angka

TRIBUNMEDAN.COM, MEDAN - Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, Fraksi PDI Perjuangan Meryl Rouli Saragih mengatakan, Pemerintah Provinsi Sumut harus menekan angka prevalensi stunting.

Karena itu, pelayanan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan gizi ibu dan anak harus benar-benar diwujudkan.

"Kita mendorong dan mendukung Pemprov Sumatera Utara dalam penurunan stunting. Jangan karena hanya mau mengejar target diangka, tetapi pelayanan untuk stunting tidak maksimal," kata Meryl Saragih, Jumat (20/10/2023).

Baca juga: Meryl Saragih Sebut Pasangan Ganjar dan Mahfud MD Ideal Membawa Indonesia Emas, Berikut Ulasannya

Meryl yang duduk di Komisi A bidang hukum dan pemerintahan DPRD Provinsi Sumatera Utara ini, menambahkan Pemprov Sumut harus memberikan pelayanan tepat sasaran.

Dan mengoptimalkan kader posyandu sebagai perpanjang tangan penangan stunting ditingkat lingkungan.

"Jadi diharapkan bukan hanya sekedar asal angka stuntingnya turun. Tetapi peran-peran aktif semua pihak untuk kasus stunting di Sumatera Utara," ujarnya.

Sebelumnya, saat kunjungan Wakil Presiden RI, Ma'aruf Amin ke Sumatera Utara, Pemprov Sumatera Utara melalui Kepala Dinas Kesehatan, Alwi Mujahit, mengatakan pada tahun 2022 angka stunting di Sumatera Utara diangka 21,1 persen dibandingkan tahun 2019 diangka 30,11 persen.

Klaim tersebut dinyatakan lebih rendah dibandingkan nasional 21,6 persen.

Tidak hanya itu, pada tahun 2023, Pemprov Sumatera Utara pun menargetkan angka stunting turun menjadi 17 persen pada 2023 dan target nasional 14 persen pada 2024.

"Ini yang kita khawatirkan karena mengejar target, upaya-upayanya gini-gini aja. Padahal banyak yang harus dilakukan. Seperti diucapkan Pak Jokwoi untuk menurunkan angka stunting, tidak hanya dengan memberikan bantuan makanan tambahan seperti biskuit, tetapi memberikan bantuan protein hewani langsung kepada masyarakat. Khususnya yang rawan terdampak stunting," katanya.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sumatera Utara ini, menambahkan stunting merupakan salah satu permasalahan malnutrisi yang berdampak pada kegagalan pertumbuhan dan dapat berhubungan dengan perkembangan anak.

Pola asuh merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap kejadian stunting.

Mengurangi kejadian stunting membutuhkan perubahan paradigma dari intervensi yang hanya berfokus pada bayi dan anak-anak ke yang menjangkau ibu dan keluarga.

Jadi, edukasi diperlukan agar dapat mengubah perilaku yang bisa mengarahkan pada peningkatan kesehatan gizi ibu dan anaknya.