INI Sikap Keluarga Jokowi Terkait Langkah Gibran di Pilpres 2024, Kaesang Mengaku Kecewa karena. .

"Mau gimana pun itu kan urusannya Golkar. Jadi kita menghormati apapun keputusannya dari Partai Golkar," kata Kaesang saat berkunjung ke Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, Jateng, Sabtu (21/10/2023).

Hanya saja, sembari berseloroh, Kaesang mengaku merasa kecewa lantaran Gibran tidak masuk ke PSI.

"Ini mas wali kota masuk Golkar ya? Kecewa sih nggak masuk PSI," kata Kaesang sambil tertawa.

Putra bungsu Jokowi itu juga sempat menjawab pertanyaan wartawan terkait isu dinasti politik yang terkesan sedang dibangun keluarganya.

Kaesang menyerahkan sepenuhnya penilaian itu kepada masyarakat.

"Dinasti politik? Gini katakanlah kemarin Mas Wali Kota (Gibran) nyalon jadi Wali Kota Solo atau Bang (Bobby) Wali Kota Medan."

"Ini kan mesti nyangkutnya ke situ kan? nah yang milih siapa? rakyat kan?" kata Kaesang, dikutip dari Tribunnews.com.

Menhan Prabowo telah ajukan cuti ke Presiden 

Di sisi lain, Juru Bicara Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak mengungkap bahwa Prabowo sudah mengajukan cuti ke Presiden Jokowi untuk mendaftarkan diri ke KPU menjadi peserta pemilihan presiden 2024 mendatang. "Prinsipnya begini, karena Pak Prabowo menteri Pak Jokowi beliau pertama mengajukan surat resmi kepada presiden pertanggal 18, Pak Prabowo itu mengajukan dua surat," kata Dahnil ditemui di Jakarta Selatan, Minggu (22/10/2023).

Dahnil melanjutkan pertama ada surat permohonan izin ke Presiden Jokowi bahwasanya Prabowo akan mengikuti proses pemilihan presiden. "Kenapa harus izin? Pertanyaannya kan begitu, karena Pak Prabowo anak buahnya Pak Jokowi. Etikanya walaupun tidak ada aturannya Pak Prabowo harus izin ke Pak Presiden karena mau tidak mau pasti akan menyita waktu," kata Dahnil.

Kemudian surat yang kedua, kata Dahnil diajukan pertanggal 18 juga. Permohonan cuti untuk melakukan proses pendaftaran.

"Cuti itu diajukan per tanggal 19, jadi sampai tanggal 25," sambungnya.

Dahnil menerangkan bahwa cuti tersebut telah diterima oleh Kementerian Sekretariat Negara. "Alhamdulillah surat tersebut sudah dijawab oleh Mensesneg. Izin Pak prabowo mengikuti proses Pilpres, kemudian izin mengikuti proses pendaftaran," kata Dahnil.

"Jadi Pak Prabowo cuti dari tanggal 19 sampai proses pendaftaran. Setelah surat izin keluar jadi akan mengumumkan cawapres beliau dan kapan akan mendaftar," tegasnya.

Politikus PDIP Tidak Ikhlas, Wanti-wanti Siapa Pun Pemenang Akan Ribut

Sementara, Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu, menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan gugatan batas usia Capres-cawapres merupakan putusan inkonstitusional. Menurut Masinton, putusan MK itu sangat berbahaya bagi keberlangsungan demokrasi di Indonesia.

Maka, seandainya pasangan Prabowo-Gibran menang di pilpres 2024 mendatang, kata Masinton, rakyat bakal tidak mempercayai hasil Pemilu akibat putusan ini.

"Dia tidak akan melahirkan yang diinginkan rakyat. Rakyat akan mempertanyakan hasil Pemilu nanti. Mau siapapun yang akan menang akan dipertanyakan,"pungkas Masinton.

Menurut Masinton, putusan MK ini akan berdampak buruk kepada pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang.

Masinton mengatakan masyarakat akan mempertanyakan kredibilitas para hakim MK yang memimpin sidang sengketa Pemilu.

"Bisa dibayangkan kalau kemudian seluruh proses pemilu. Sengketa dalam pemilu, baik Pilpres, Pileg dan Pilkada. Diproses oleh orang yang bukan, yang bayangan kita diisi negarawan, tapi diisi kaum sontoloyo,"ujar Masinton.

"Orang yang tidak berpikir negarawan, dia tidak berpikir mandat konstitusi yang dibebankan kepadanya. Paling tidak 25 tahun reformasi dan demokrasi," tambah Masinton.

Dirinya mengatakan saat ini demokrasi yang dijalankan hanya prosedural. 

Diketahui MK mengabulkan gugatan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 soal uji materiil batas usia 40 tahun untuk menjadi capres-cawapres. Dalam putusannya, MK menyatakan seseorang bisa maju sebagai capres atau cawapres meski belum berusia 40 tahun sepanjang yang bersangkutan pernah dan sedang menjadi kepala daerah.

Dalam pertimbangannya MK melihat batas usia tidak diatur secara tegas dalam UUD 1945. MK juga menegaskan, dalam batas penalaran yang wajar, setiap warga negara memiliki hak pilih dan seharusnya juga hak untuk dipilih. Termasuk hak untuk dipilih dalam pemilu presiden dan wakil presiden.

"Kemarin ada putusan dari MK yang kita anggap menjaga garda terdepan dalam menjaga konstitusi kita, tapi putusannya adalah putusan tirani bukan putusan konstitusional," ujar Masinton dalam Diskusi Ngobras yang digelar Senopati Syndicate di Jakarta, Minggu (23/10/2023), dikutip dari Tribunnews.com.

Politikus PDIP Aria Bima: Saya Tidak Ikhlas

Sementara, Politisi PDIP, Aria Bima mengaku tidak ikhlas jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Gibran memutuskan untuk mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

"Saya tidak ikhlas. Saya tidak ikhlas kalau Pak Jokowi dan Mas Gibran mendukung Prabowo," kata Aria, Jumat (20/10/2023).

Ia mengaku tidak ikhlas apalagi pencalonan Ganjar Pranowo dari PDIP adalah inisiasi dari Jokowi.

Aria bahkan tak mengerti alasan Jokowi kini mulai renggang dengan PDIP.

Meskipun demikian, Aria tetap meyakini bahwa Jokowi tidak akan mendukung Prabowo Subianto.

Ia juga kembali mengenang saat membantu Jokowi maju di Pilgub DKI Jakarta 2012. "Saya lihat sampai hari ini walau wacana publik masuk ke saya itu banyak hal mengenai kemungkinan Pak Jokowi tak mendukung, tapi hati kecil saya, Pak Jokowi tak meninggalkan calon PDIP," ungkapnya.

Andika Perkasa: Saya Yakin PDIP Ikhlas

Di sisi lain, Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Presiden (TPN GP) Andika Perkasa meyakini PDI Perjuangan (PDIP) mengikhlaskan jika Gibran Rakabuming Raka didapuk menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto. Meski Gibran sejatinya masih berstatus sebagai kader PDIP. "Oh saya yakin (ikhlas). Walaupun saya enggak tahu nanti kan. Pasti sangat lah (diikhlaskan)," kata Andika di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, Minggu (22/10/2023), dikutip dari Kompas.com.

Andika juga berbicara soal komposisi alternatif juru kampanye nasional (Jurkamnas) pemenangan Ganjar-Mahfud MD bila ditinggal Gibran. Ia menekankan TPN GP sejatinya diisi dari berbagai kalangan. "Sekarang pun kan bukan hanya dari empat partai itu (PDIP, PPP, Hanura, dan Perindo). Tapi juga profesional juga kalangan anak-anak muda, Gen Z, milenial. TPN juga membuka kok. Jadi tidak hanya harus dari misalnya empat parpol yang mendukung ini,"ujar Andika.

Mantan Panglima TNI itu mengatakan jurkamnas masih tahap finalisasi. Struktur jurkamnas dan elemen lainnya dari TPN GP akan dipastikan tuntas pekan depan. "Finalisasi selain struktur organisasi, berarti di situ juga termasuk yang akan menjadi juru bicara, juru kampanye, termasuk tim-tim lain yang ada dalam struktur, juga visi-misi besok akan difinalisasikan,"jelas dia.

Baca juga: LABEL PETUGAS PARTAI Diduga Bikin Jokowi Tersinggung, Plus Gagalnya PD U20, Negara Rugi Rp1,4 T

Baca juga: DUGAAN Kekecewaan Jokowi ke Megawati dan Anggap Ganjar tak Punya Nyali: Negara Rugi Rp1,4 Triliun

Ketum PAN: Keputusan Sudah Bulat

Sementara itu, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan keputusan itu (menunjuk Gibran) sudah bulat dan disepakati oleh semua partai yang tergabung di KIM. “Bulat, ini keputusan bulat,” kata Zulhas.

Sebelumnya, Gibran Rakabuming juga sempat bertemu dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan di kediamannya.

Zulhas, sapaan Zulkifli, menggunggah foto pertemuan itu di media sosial Instagram miliknya. "Agar indonesia maju terus, silaturrahmi tidak boleh terputus. Bismillah mas Wali," tulis Zulhas dalam keterangan unggahan tersebut.

Terkait hal tersebut, Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, menilai unggahan Zulhas itu sebagai lampu hijau bagi Gibran untuk mendampingi Prabowo pada Pilpres 2024. Meskipun demikian, dia menyatakan keputusan akhir akan diumumkan oleh Prabowo.

“Kalau dari pengertian postingan Bang Zulhas hari ini, bilang Bismillah Mas Wali, itu berarti oke ya, berangkat jadinya, emang ada yang lain?” ujar Viva. 

"Jadi ya dalam pertemuan tadi sih ya hanya penegasan aja, nanti secara resminya diumumkan Pak Prabowo."

Partai Golkar resmi mendukung Gibran cawapres Prabowo Subianto.

Sebelumnya, dukungan ini disampaikan dalam rapat pimpinan nasional (rapimnas) pada Sabtu (21/10/2023) kemarin.

Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto mengungkap dukungan terhadap Gibran ini berdasar hasil konsensus para Ketua DPD.

Merespons dukungan tersebut, Gibran mengaku akan berkoordinasi bersama Prabowo dan partai Koalisi Indonesia Maju atau KIM. "Selanjutnya, kami akan melakukan koordinasi dan tindak lanjuti bersama-sama dengan Pak Prabowo," ujar Gibran dalam konferensi pers di DPP Partai Golkar, Palmerah, Jakarta Barat, pada Sabtu (21/10/2023).

Selain bertemu dengan Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta, Gibran sudah telah lebih dahulu bertemu dengan Ketua Umum Partai Aman Nasional (PSN), Zulkifli Hasan atau Zulhas. Kemudian menemui Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Lalu pertemuan dengan Ketua Umum Pertai Persatuan Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra.

Pertemuan Gibran Rakabuming Raka dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berlangsung di Jalan Prapanca Raya No.10, Jakarta Selatan pada Minggu (22/10/2023) pagi pukul 08.23 WIB. Gibran mengenakan kemeja batik dan celana hitam, ia juga terlihat datang menggunakan mobil yang diparkir di dalam rumah AHY.

Pertemuan tersebut berlangsung selama sekitar satu jam. Gibran yang keluar dari rumah dan berjabat tangan dengan AHY tak mau memberikan keterangan. Dia hanya membuka kaca mobilnya dan melambaikan tangan ke arah wartawan yang menantinya di sana. Sama seperti Gibran, AHY yang mengenakan kemeja berwarna hijau juga tak memberikan keterangan soal pertemuan itu. Dia hanya melambaikan tangan sebelum masuk kembali ke kediamannya.

SBY: Gibran yang minta bertemu

Sementara, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sebelumnya sempat  menyatakan Gibran ingin menemuinya. Hal itu diungkap SBY melalui cuitan di akun media sosial X pribadi miliknya. "Tiga hari ini saya ada di Jateng. Saya dapat info, Mas Gibran ingin temui saya & AHY. Mungkin terkait pencalonan Mas Gibran sebagai cawapres. Silaturahmi Mas Gibran dengan saya & AHY itu baik. Namun, urusan cawapres sepenuhnya menjadi kedaulatan & kewenangan Pak Prabowo," cuitan SBY, Sabtu (21/10/2023) malam. 

Meski demikian masih ada tahapan pertemuan para ketua umum partai Koalisi Indonesia Maju sebelum putusan akhir. Adapun rapat para ketua umum itu diperkirakan digelar Minggu (22/10/2023) hari ini sebelum dilangsungkan deklarasi Pasangan Prabowo Subianto hingga pendaftaran ke KPU RI.

Baca juga: PRESIDEN Jokowi Ngaku Sudah Restui Gibran Jadi Cawapres Prabowo Subianto: Gibran Sudah Dewasa

Baca juga: GIBRAN - Antara Ikhlas dan Tidak Ikhlas - Politik Jokowi: Untuk Persatuan Indonesia Menuju Emas 2045

Akan ada Perseteruan PDIP-Jokowi

Di sisi lain, pengamat politik dari Universitas Slamet Riyadi (Unisri), Suwardi memberikan pandangannya soal kans Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal calon wakil presiden (bacawapres) pendamping Prabowo Subianto. Jika Gibran dipilih menjadi cawapres Prabowo, kemungkinan akan ada perseteruan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan PDIP.

Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi dan Gibran merupakan kader PDIP. Sementara itu, apabila Gibran merapat ke kubu Prabowo, putra sulung Presiden Jokowi itu dikabarkan akan bergabung dengan Partai Golkar. Pada acara Rapimnas Golkar, partai berlambang pohon beringin itu telah mengusung Gibran sebagai cawapres Prabowo, Sabtu (21/10/2023).

Suwardi menilai, apabila Gibran menyeberang ke Koalisi Indonesia Maju (KIM), tidak akan menciptakan reaksi berlebihan dari PDIP. Sebab selama ini, PDIP juga telah memosisikan diri sebagai pengkritik Jokowi, tetapi masih dalam batas wajar.

"Kritik PDIP kepada Presiden Jokowi melalui fungsionaris parpol maupun parlemen sudah terjadi sejak lama," tutur Suwardi saat dihubungi Tribunnews.com, Minggu (22/10/2023).

"Namun kritik tersebut masih dalam batas wajar. Apalagi kritik-kritik terkait dengan adanya kurang maksimal kinerja pemerintahan. Ke depan masih akan sama," terangnya.

Menurutnya, PDIP masih akan berhati-hati untuk menyampaikan kritiknya terhadap Jokowi.

Kritik tersebut akan lebih banyak dilancarkan untuk mengoreksi kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh mantan Gubernur Jakarta itu. Apalagi, berdasarkan survei-survei yang beredar, pemerintahan Jokowi selama ini dianggap memuaskan.

"PDIP saya kira tetap berhati-hati dalam menyampaikan kritik walaupun mungkin akan lebih banyak koreksi-koreksi kebijakan," jelasnya.

"Sikap hati-hati PDIP lebih disebabkan karena tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi dalam kategori baik bahkan sangat baik."

"Oleh sebab itu, serangan-serangan yang dilancarkan oleh partai berlambang banteng itu lebih banyak mengarah ke personal Jokowi," kata Suwardi.

Di sisi lain, lanjut Suwardi, Jokowi merupakan sosok presiden yang diusung oleh PDIP sehingga mereka juga turut bertanggung jawab terhadap kebijakan-kebijakan yang dikerjakan oleh pemerintah. Alhasil, serangan-serangan dari PDIP lebih menyasar kepada personal keluarga Jokowi, yaitu politik dinasti.

"Hal kedua perlu dipahami bahwa PDIP sebagai partai penyokong utama pemerintahan ikut bertanggung jawab atas kebijakan-kebijakan pemerintahan," terang Suwardi.

"Itulah sebabnya serangan PDIP atas Jokowi (keluarga) pada minggu-minggu terakhir lebih mengarah pada persoalan personal."

"Khususnya terkait dengan gaya komunikasi politiknya. Dan yang paling keras, tetapi tetap terbatas tentang isu politik dinasti," jelasnya.

Meski begitu, ia berpendapat bahwa serangan mengenai isu dinasti politik tak akan membesar. Sebab dinasti politik juga menjangkiti keluarga politisi lain di Indonesia, bukan hanya Jokowi dan keluarganya. Apalagi, sebelumnya Jokowi mengaku memiliki data intelijen yang lengkap. Alhasil kartu AS berada di tangan ayah dari Gibran itu.

Suwardi juga berpendapat,dibandingkan politisi-politisi lain, Jokowi justru memiliki 'dosa' yang paling kecil. Oleh sebab itu, tak ada serangan-serangan telak yang yang mengarah kepadanya, baik dari sisi kebijakan maupun perilaku korup.

"Namun serangan isu politik dinasti ini juga tidak akan membesar karena politik dinasti terjadi juga di banyak keluarga politisi di Indonesia," jelas Suwardi.

"Sebagaimana pernah disampaikan oleh Presiden Jokowi beliau memiliki data intelijen yang lengkap. Semua kartu mati maupun kartu troops parpol ada di tangan presiden. Termasuk PDIP. Justru Presiden Jokowi sendiri menurut perkiraan saya yang paling sedikit "dosa"-nya. Sehingga sampai dengan hari ini tidak satu pun pihak yang bisa menyerang presiden secara telak dari aspek kebijakan maupun perilaku korup," pungkasnya.

(*/tribun-medan.com)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com

Baca juga: LABEL PETUGAS PARTAI Diduga Bikin Jokowi Tersinggung, Plus Gagalnya PD U20, Negara Rugi Rp1,4 T

Baca juga: SELENGKAPNYA Perjalanan Kasus Pembunuhan Ibu dan Anak di Subang: Tuti dan Amalia Baru Menjabat Ini

Baca juga: KILAS BALIK Pembunuhan Ibu dan Anak di Subang, Propam Diminta Periksa Anggota Polisi Ponakan Yosef

Baca juga: INTIP POTRET Kecantikan KDL Finalis Putri Indonesia 2014, Suami Ganteng dan Lulusan Akpol 2016

 Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter