PDIP Tuding Gibran Diterima Jadi Cawapres Prabowo Gegara Pegang 'Kartu Truf' Ketum Parpol di KIM

TRIBUN-MEDAN.com - PDI Perjuangan menuding Gibran Rakabuming lolos menjadi Cawapres Prabowo Subianto gegara menyimpan rahasia para Ketum Parpol. 

Gibran mendapatkan persetujuan dari semua Ketum Parpol yang berada di Koalisi Indonesia Maju (KIM), yakni Gerindra, PAN, Golkar, dan Demokrat. 

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan ada mendengar cerita bahwa para Ketum Parpol mendapatkan tekanan.  

"Indonesia negeri spiritual. Di sini moralitas, nilai kebenaran, kesetiaan sangat dikedepankan. Apa yang terjadi dengan seluruh mata rantai pencalonan Mas Gibran, sebenarnya adalah political disobidience terhadap konstitusi dan rakyat Indonesia," ucap Hasto dalam keterangan tertulisnya, Minggu (29/10/2023).

Tak hanya itu, Hasto juga menyinggung perihal tekanan kekuasaan, hingga kartu truf ketua umum partai politik menyangkut pencalonan Gibran.

"Kesemuanya dipadukan dengan rekayasa hukum di MK. Saya sendiri menerima pengakuan dari beberapa ketua umum partai politik yang merasa kartu truf-nya dipegang,"kata Hasto.

"Ada yang mengatakan life time saya hanya harian; lalu ada yang mengatakan kerasnya tekanan kekuasaan," sambungnya.

Baca juga: SOSOK Siska E. Yunita, Anak Muda Asal Sumut yang Getol Suarakan Isu Lingkungan

Baca juga: LRT Jabodebek Buatan INKA Jadi Bulan-bulanan Publik, Sindiran Lawas Mantan Menhub Jonan Mencuat Lagi

Diketahui, PDIP merasa dikhianati dengan manuver yang dilakukan keluarga Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang memberikan restu terhadap Wali Kota Surakarta GIbran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapres Prabowo Subianto.

Pasalnya, Gibran yang merupakan putra sulung Jokowi adalah kader dari PDIP yang notabene sudah mendeklarasikan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai capres dan cawapres di Pilpres 2024.

Kemudian, hal itu dianggap tidak sejalan dengan keputusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Hasto juga mengatakan, banyak kader hingga simpatisan tak percaya perihal kondisi hubungan partai dengan keluarga Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Ketika DPP partai bertemu dengan jajaran anak ranting dan ranting sebagai struktur partai paling bawah, banyak yang tidak percaya bahwa ini bisa terjadi," ucap Hasto

Hasto mengungkapkan, partainya memberikan keistimewaan atau privilege kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan keluarga.

Namun, pemberian tersebut ditinggalkan Jokowi dan keluarga.

"Kami begitu mencintai dan memberikan privilege yang begitu besar kepada Presiden Jokowi dan keluarga, namun kami ditinggalkan karena masih ada permintaan lain yang berpotensi melanggar pranatan kebaikan dan Konstitusi," kata Hasto.