SPBUN Solusi Beroperasi, Akses BBM untuk Nelayan Kini Semakin Dekat dan Hemat

TRIBUN-MEDAN.com, DELISERDANG – Suara mesin diesel yang menggerakkan kapal penangkap ikan milik Rahman (42) perlahan mengecil. Lajunya pun melambat saat akan mendekati muara sungai yang berada di pinggir jalan besar Desa Paluh Sibaji, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara. Suara mesin diesel benar-benar berhenti, ketika kapal sudah bersandar di dermaga kayu. Rahman keluar dari lambung kapal dan menambatkan tali di tempat penambatan kapal yang ada di dermaga. 

Siang itu, Selasa (24/10/2023), Rahman dan tiga rekannya baru saja kembali ke Desa Paluh Sibaji setelah lima hari mencari ikan di laut Selat Malaka. Hasil tangkapan lumayan banyak, ada empat fiber ikan ukuran besar. Empat fiber itu kemudian dibawa naik ke daratan dengan menyusuri jetty (jembatan) kayu sepanjang sekitar 10 meter.

Rahman kembali masuk ke lambung kapal. Tak sampai semenit, ia kembali dengan  membawa enam jeriken ukuran sedang dengan kedua tangannya. Jeriken ini merupakan tempat menyimpan Solar subsidi yang digunakan sebagai bahan bakar kapal selama lima hari melaut. Jeriken-jeriken ini kemudian dibawa ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) Solusi 18.205.028. Lokasi SPBUN ini tak jauh dari dermaga kayu, hanya berjarak sekitar 20 meter atau cukup dengan menyeberang jalan saja.

Suasana SPBUN Solusi sudah cukup ramai. Ada belasan nelayan yang sedang berdiri mengantre di depan tangki pengisian SPBUN dengan jeriken yang diletakkan di samping mereka. Ketika nelayan di barisan depan sudah selesai mengisi Solar, nelayan di belakangnya maju dan menyerahkan selembar kertas kepada petugas administrasi. Kertas tersebut adalah surat rekomendasi dari Dinas Perikanan Kabupaten Deliserdang yang menerangkan jumlah alokasi volume Solar yang boleh dibeli seorang nelayan.

Setelah memastikan data di surat rekomendasi sudah benar dengan data yang ada di database petugas administrasi, petugas pengisian SPBUN Solusi kemudian mengisi Solar ke jeriken. Total, ada sekitar 40-an nelayan yang datang mengisi solar hari itu.

“Nelayan-nelayan saat ini sudah dapat mengisi Solar dengan praktis dan hemat. Semua ini berkat kehadiran SPBUN Solusi yang dikhususkan untuk nelayan yang menjadi anggota koperasi di Desa Paluh Sibaji dua bulan terakhir,” kata Rahman kepada Tribun-Medan.com, Selasa (24/10/2023).

Warga Dusun IV Desa Paluh Sibaji ini mengatakan, praktis dan hemat menjadi dua manfaat yang ia rasakan setelah SPBUN Solusi beroperasi. Dari sisi praktis, Rahman dan nelayan lainnya dapat langsung mengisi jeriken begitu kembali dari melaut. Jarak SPBUN Solusi yang tidak jauh dari dermaga tempat kapal bersandar membuat nelayan cukup berjalan kaki. Setelah diisi, jeriken disimpan kembali ke kapal untuk digunakan melaut di trip (minggu) berikutnya.

“Sudah praktis sekarang. Kami tak perlu jauh-jauh untuk mengisi solar ke SPBUN yang lain,” kata Rahman.

Rahman yang sudah 20 tahun menjadi nelayan ini mengatakan, ketika mereka tak perlu jauh-jauh mengisi Solar ke SPBUN lain, mereka pun mendapat manfaat hemat yang jumlahnya tidak sedikit dari biaya sewa becak mesin untuk menjemput Solar.

“Sebelum SPBUN Solusi beroperasi, ratusan nelayan di Desa Paluh Sibaji harus menempuh jarak yang jauhnya bervariasi untuk sampai ke SPBUN. Biaya sewa becaknya pun bervariasi mulai dari Rp 5.000 hingga Rp 15 ribu per jeriken, tergantung jarak SPBUN nya,” kata Rahman.

Rahman mengungkapkan, dua bulan terakhir, ia dan nelayan lainnya sudah merasakan penghematan yang cukup signifikan. Untuk kebutuhan sekali melaut dengan menggunakan kapal ukuran 5 GT (gross tonage), nelayan memerlukan Solar untuk bahan bakar kapal sebanyak enam jeriken dengan total 210 liter. Artinya setiap jeriken berisi 35 liter.

Rata-rata nelayan di Desa Paluh Sibaji memiliki kapal ukuran 5 GT. Ada juga nelayan yang memiliki kapal lebih dari satu. Kalau satu kapal ukuran 5 GT memerlukan enam jeriken Solar, maka dibutuhkan biaya sewa becak Rp 30 ribu untuk membawa jeriken. Biaya ini untuk jarak yang paling dekat. Kalau Solar di SPBUN terdekat tidak cukup, nelayan mengisi ke SPBUN lain yang jaraknya bisa mencapai dua kilometer bahkan lebih. Biaya sewa becaknya mulai dari Rp 60 ribu.

“Kapal ukuran 5 GT dapat dipakai melaut selama lima hari empat malam. Artinya dalam seminggu minimal satu kali melaut. Jadi penghematan dari biaya sewa becak bisa mencapai puluhan ribu hingga ratusan ribu per bulan. Biaya sewa becak bisa semakin besar karena kapal yang harus diisi Solar lebih dari satu. Selain itu, kami juga mendapatkan harga Solar yang sama dengan di SPBU yakni Rp 6.800 per liter,” terang Rahman.

Pengalaman yang sama juga disampaikan Sikke (49). Nelayan yang sudah melaut lebih dari 20 tahun ini memiliki lima kapal penangkap ikan ukuran 5 GT. Jika lima kapal ini melaut bersamaan selama satu trip (lima hari empat malam), sedikitnya dibutuhkan sekitar 1.000 liter Solar. Namun, berdasarkan rekomendasi dari Dinas Perikanan Pemerintah Kabupaten Deliserdang, ia hanya mendapat alokasi  volume sebanyak 400 liter atau sekitar 10 jeriken.

Meskipun jumlahnya tidak mencukupi untuk lima kapal, Sikke mengakui, 400 liter Solar dari SPBUN Solusi sangat membantu dirinya dan menghemat biaya sewa becak. Sebelum ada SPBUN Solusi, Sikke mengisi Solar dari SPBUN milik swasta yang berjarak 500 meter dari dermaga. Biaya sewa becaknya Rp 5.000 per jeriken.

“Setelah ada SPBUN Solusi, biaya sewa becak bisa saya hemat sekitar Rp 50 ribu per hari. Begitu kapal bersandar, saya cukup berjalan kaki membawa jeriken. Kemudian diisi dan disimpan di kapal untuk melaut trip berikutnya,” kata Sikke.

Program Solusi (Solar untuk Koperasi) Nelayan

SPBUN di Desa Paluh Sibaji resmi beroperasi tanggal 29 Agustus 2023. Pengoperasian SPBUN ini merupakan bagian dari Program Solusi (Solar untuk Koperasi) Nelayan. Karena itulah, dalam kesehariannya, SPBUN ini sering disebut SPBUN Solusi.

Sesuai dengan namanya yang menggunakan kata “koperasi”, kehadiran SPBUN Solusi ini memang melibatkan koperasi dalam pengoperasiannya. Direktur Infrastruktur dan Logistik PT Pertamina (Persero), Alfian Nasution dalam keterangannya saat meresmikan pengoperasian SPBUN Solusi di Desa Paluh Sibaji, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deliserdang, Selasa (29/8/2023) mengatakan, Program Solusi Nelayan adalah program bersama antara Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian BUMN, dan Pertamina Patra Niaga. Tujuan program ini untuk memenuhi ketersediaan dan aksesibilitas bahan bakar minyak (BBM) atau produk lainnya bagi nelayan yang merupakan anggota koperasi nelayan.

Untuk saat ini, ada tujuh lokasi percontohan Program Solusi Nelayan yaitu di Aceh Besar, Deliserdang, Indramayu, Pekalongan, Lombok Timur, Semarang (beroperasi akhir Oktober), dan Surabaya (beroperasi akhir Oktober).

Keberadaan SPBUN Solusi ini, kata Alfian, dapat menekan operasional nelayan yang berasal  dari biaya BBM hingga 60 persen, sehingga kehadirannya dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan nelayan. “Selain itu, kehadiran SPBUN Solusi ini dilakukan untuk mendekatkan akses energi bagi nelayan untuk melaut," ujar Alfian.

Di Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara, Koperasi Nelayan Berkah Laut menjadi mitra yang mengoperasikan SPBUN Solusi. Ketua Koperasi Nelayan Berkah Laut, Tri Perdi mengatakan, SPBUN Solusi yang dikelola Koperasi Berkah Laut melayani kebutuhan BBM Solar JBT (Jenis BBM Tertentu) untuk 122 nelayan dengan jumlah sebanyak 203 kapal ukuran di bawah 30 GT.

“SPBUN hanya melayani pengisian Solar untuk nelayan yang merupakan anggota koperasi dan mendapatkan surat rekomendasi dari Dinas Perikanan Kabupaten Deliserdang. Di dalam rekomendasi tersebut, sudah diatur jumlah alokasi volume solar untuk setiap nelayan. Petugas SPBUN Solusi hanya boleh mengisi Solar sebanyak alokasi yang tertulis di surat rekomendasi. Harga per liternya Rp 6.800,” kata Tri Perdi kepada Tribun-Medan.com, Selasa (24/10/2023).

Tri Perdi mengatakan, dalam sehari SPBUN Solusi yang mereka kelola mendapatkan alokasi Solar sebanyak 3.000 liter dan dijual setiap hari mulai pukul 08.00 WIB hingga 18.00 WIB. “Kami memastikan Solar diberikan dengan tepat sasaran. Setiap kali nelayan mengisi jeriken, surat rekomendasi harus dibawa dan kami periksa kembali. Selain itu, riwayat pembelian juga kami catat,” katanya.

Dikatakan Tri Perdi, kehadiran SPBUN Solusi ini memberikan manfaat bagi para nelayan. Nelayan kini lebih mudah mendapatkan bahan bakar untuk melaut. Biaya operasional berupa sewa becak pun dapat dihemat.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kabupaten Deliserdang, Adela Sari Lubis mengatakan, sebagai pembina koperasi di Kabupaten Deliserdang, pihaknya memahami betul kondisi nelayan di Desa Paluh Sibaji sekitarnya yang agak susah mengakses Solar subsidi. Nelayan harus menempuh jarak yang tak pendek untuk sampai di SPBUN yang menjual Solar.

"Kolaborasi berbagai pihak yang mengoperasikan SPBUN Solusi membuat akses BBM untuk nelayan semakin dekat. Lokasinya pun dekat dengan dermaga, sehingga nelayan cukup berjalan kaki,” kata Adela.

Posisi Dinas Koperasi dan UKM dalam hal ini, kata Adela, menyiapkan koperasi yang mampu membangun SPBUN dan menyalurkan Solar subsidi ke nelayan. Kriteria koperasinya adalah berbadan hukum, terdaftar di Dinas Koperasi dan Kemenkum HAM dan melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Artinya, koperasinya harus aktif.

“Dari pengamatan dan penilian yang kami lakukan, terpilihlah Koperasi Nelayan Berkah Laut untuk menjadi pengelola SPBUN Solusi,” terang Adela.

Tambah Alokasi Solar

TRI Perdi mengakui, berdasarkan pengalaman melaut nelayan dan mayoritas kapal yang digunakan berukuran 5 GT, dibutuhkan sedikitnya 210 hingga 240 liter Solar untuk satu kapal. Jika melaut dilakukan setiap minggu dalam sebulan, dibutuhkan 840 hingga 1000 liter Solar per bulan. Jika terdapat 203 kapal, kebutuhan Solar mencapai 203 KL setiap bulan, sementara alokasi Solar ke SPBUN Solusi hanya 3.000 liter (3 KL) setiap hari atau 80 KL setiap bulannya.

“Kekurangannya cukup besar, apalagi 80 persen penduduk memiliki mata pencaharian sebagai nelayan. Untuk menutupi kekurangan ini, nelayan membeli Solar dari SPBUN lain di sekitar desa,” kata Tri.

Tri berharap agar ke depannya, kuota Solar untuk SPBUN Solusi dapat ditambah sehingga nelayan tidak perlu lagi membeli dari SPBUN dari tempat lain. Apalagi SPBUN di tempat lain juga telah memiliki konsumen nelayan di sekitar lokasi SPBUN dimaksud.

“Menurut kami, cukup membelinya di satu tempat saja, agar lebih efisien dari sisi waktu dan lebih hemat dari sisi biaya sewa becak," ujarnya.

Hal senada juga dikatakan Adela. Jika nelayan mudah mendapatkan Solar, mereka pun dapat melaut dengan lancar dan tenang. "Kalau melautnya lancar, tangkapan ikan pun jadi maksimal. Ketika tangkapan ikan maksimal, pendapatan nelayan pun menjadi stabil. Pada akhirnya, nelayan dapat mencapai kesejahteraan bersama," katanya.

Karena itulah Adela berharap, Pertamina dapat mempertimbangkan untuk menambah alokasi Solar untuk SPBUN Solusi yang dikelola Koperasi Nelayan Berkah Laut.

"Kami memahami, melalui koperasi ini akan semakin banyak para nelayan mendaftarkan legalitas usahanya. Mungkin dari sisi legalitas di Dinas Perikanan, masih banyak nelayan belum terdaftar legalitasnya. Sementara untuk mendapatkan solar bersubsidi harus mendaftar dulu dan diberikan surat rekomendasi Dengan kuota Solar yang cukup, akan banyak nelayan yang mendaftarkan legalitasnya dan bergabung menjadi anggota koperasi," ujar Adela.

Sementara itu, Area Manager Comm, Rel and CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut), Susanto August Satria mengatakan, dari tujuh percontohan SPBUN Solusi di Indonesia di tahun 2023, terdapat dua SPBUN Solusi yang beroperasi di wilayah Sumbagut yakni di Kabupaten Aceh Besar (Aceh) dan Kabupaten Deliserdang (Sumatera Utara). Jika digabungkan dengan jumlah SPBUN yang tidak termasuk Program Solusi, terdapat 24 SPBUN di Provinsi Sumatera Utara.

“Khusus SPBUN Program Solusi, kehadirannya diharapkan memperbaiki akses nelayan terhadap BBM sehingga subsidi Solar lebih tepat sasaran dan langsung dialokasikan kepada nelayan. Ke depannya, ditargetkan hadir 12 SPBUN Solusi di wilayah Sumbagut. Khusus untuk Sumatera Utara berdiri dua SPBUN Solusi,” kata Susanto kepada Tribun-Medan.com, Minggu (29/10/2023).

Susanto menambahkan, dalam upaya memastikan penyaluran BBM bersubsidi bisa tepat sasaran dan tepat kuota, Pertamina menerapkan pendaftaran BBM melalui website subsiditepat.mypertamina.id. Pada microsite pencatatan, terdapat QR Code untuk setiap surat rekomendasi dan diverifikasi oleh pusat.

“Pertamina Patra Niaga juga terus meningkatkan pengawasan di lapangan bekerjasama dengan aparat penegak hukum, berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah daerah dan instansi terkait, hingga pemberian sanksi tegas kepada SPBUN yang menyalurkan BBM tidak sesuai dengan ketentuan,” katanya. 

Terkait penambahan kuota, Susanto menyebutkan proses penetapan kuota ada di BPH Migas berdasarkan usulan dari Pemerintah Daerah dan pertimbangan lain oleh BPH Migas. "Hal ini akan menjadi pertimbangan pihak-pihak terkait di masa yang akan datang," katanya.

Perkuat Inovasi dan Hadirkan Keadilan

PENGAMAT Ekonomi dan Pendamping UMKM dari  Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Pancabudi Medan, Erwansyah menyambut baik kolaborasi dalam menghdirkan SPBUN Solusi. Menurutnya, kehadiran SPBUN Solusi telah memperkuat inovasi dan membangun kolaborasi di eksternal Pertamina dalam menjalankan peran sebagai lokomotif perekonomian.

“Kehadiran SPBUN Solusi ini sangat tepat karena merupakan jawaban dari permasalahan klasik nelayan yaitu ketersediaan BBM untuk melaut. Hadirnya SPBUN Solusi juga menjadi bukti negara melalui Pertamina menghadirkan keadilan bagi rakyat Indonesia sesuai amanat UUD dan Pancasila,” kata Erwansyah kepada Tribun-Medan.com, Minggu (29/10/2023).

Menurut Erwansyah, dilibatkannya koperasi juga sudah tepat karena menjadi bukti keberpihakan negara dalam mendukung perekonomian setempat. Ia mengharapkan, program ini dapat berlanjut di tempat lain, sehingga semakin banyak nelayan yang merasakan manfaatnya.

“Karena Solar ini sifatnya subsidi, maka pengawasan ketat harus dilakukan. Pihak SPBUN Solusi dan Pertamina harus tetap terkoneksi secara digital agar pengawasan yang dilakukan semakin maksimal. Pihak lain seperti masyarakat juga dapat terlibat dalam pengawasan. Dalam hal ini, Pertamina menyiapkan akses yang mudah untuk menyampaikan pengaduan ketika masyarakat menemukan penyelewengan Solar subsidi ini. Dengan pengawasan bersama, maka penyaluran Solar semakin tepat sasaran,” katanya. (top/tribun-medan.com)