Baliho Ganjar-Mahfud Dicopot Satpol PP di Kandang Banteng,PDIP Geram,Hasil Pemilu 2019 Disorot Lagi

TRIBUN-MEDAN.COM – Baliho Ganjar-Mahfud yang dicopot Satpol PP di Bali berbuntut panjang.

Kini, PDI Perjuangan mengaku geram terhadap aksi pencopotan baliho Ganjar-Mahfud di sekitar Balai Desa Batu Bulan, Kabupaten Gianyar, Bali.

Menurut PDIP, Bali merupakan salah satu basisnya PDIP atau disebut kandang Banteng.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan, Komarudin Watubun yang mengaku geram atas aksi pencopotan tersebut.

Ia juga meminta PDIP Bali untuk melakukan investigasi terhadap aksi pencopotan baliho Ganjar-Mahfud tersebut.

"Kalau sampai ada yang berani melakukan tindakan begitu, itu mereka harus segera melakukan investigasi ke bawah," kata Komarudin.

Komarudin menilai pencopotan baliho tersebut merupakan sebuah tindakan provokasi.

Namun, dia mengingatkan agar tak mengganggu banteng.

"Kalau Banteng jangan diganggu, Banteng kalau diam jangan diganggu karena kalau dia bangun dia brutal, itu Banteng," ujar Komarudin.

"Jadi banteng enggak ada itu cengeng-cengeng itu banteng itu. Cuman kalau diam jangan diganggu, itu berbahaya," sambung Komarudin.

Baca juga: PENJELASAN Jokowi Terkait Baliho Ganjar-Mahfud Dicopot di Bali, Kini Sudah Terpasang Kembali

Baca juga: Baliho Ganjar-Mahfud Dicopot Satpol PP Jelang Jokowi Datang, PDIP: Sedih, Gak Ngerti Lagi Lah

Di sisi lain, Politikus senior PDI-P TB Hasanuddin juga mengaku tersinggung dengan pencopotan baliho bendera PDI Perjuangan dan baliho capres-cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Kabupaten Gianyar, Bali.

Ia menegaskan, pihaknya akan melakukan penyelidikan terkait pencabutan baliho dan bendera PDI Perjuangan.

"Yang jelas kami akan selidiki lebih lanjut, apakah pencopotan ini merupakan satu upaya provokasi atau apa. Tentu kami tak akan diam saja," kata TB dalam keterangannya, Rabu (1/11/2023).

Anggota Komisi I DPR ini mengaku bingung mengapa pencopotan baliho itu terjadi sebelum Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Gianyar.

Diketahui, pencopotan baliho dilakukan di sepanjang jalan menuju tiga lokasi kunjungan kerja Presiden Jokowi, yakni Batu Bulan, Kabupaten Gianyar serta di daerah Kota Denpasar, Bali.

"Sebagai kader PDI Perjuangan saya merasa tersinggung dengan pencabutan baliho Pak Ganjar dan Pak Mahfud dan bendera yang merupakan lambang kebanggaan kami hanya karena ada kunjungan Presiden ke Bali untuk meninjau harga. Aneh kan?" tutur TB.

Ia juga menanyakan apakah ada aturan yang dilanggar sehingga baliho dan bendera PDI Perjuangan dicabuti.

Padahal, menurut dia, Pulau Bali sebagai salah satu basis massa terbesar PDI-P.

"Jadi wajar-wajar saja bila baliho dan bendera PDI Perjuangan banyak dipasang di sana," imbuh dia.

TB juga mengutip berbagai sumber yang menginformasikan bahwa baliho dan bendera PDI-P sudah terpasang jauh-jauh hari di sepanjang jalan menuju lokasi yang kini dikunjungi Presiden Jokowi ke Bali.

Sebelumnya, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bali menurunkan sebuah baliho bergambar Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, di sekitar Balai Desa Batu Bulan, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, pada Selasa (31/10/2023).

Pencopotan baliho tersebut dilakukan jelang kunjungan kerja Presiden Joko Widodo di Pasar Bulan, sekitar pukul 10.30 Wita. Kepala Satpol PP Bali Nyoman Rai Dharmadi mengatakan, penurunan atribut politik tersebut merupakan instruksi langsung dari Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya.

"Sesuai dengan perintah Pak Pj Gubernur, yang pasti, saya diminta untuk mencabuti atribut partai politik di lokasi acara," kata dia.

Ia menegaskan, kebijakan ini tidak hanya menyasar pasangan bakal capres dan wapres maupun partai politik tertentu, tetapi untuk semua atribut politik.

Baca juga: Sosok Pasutri Peracik Miras Maut di Subang, 14 Orang Tewas Usai Minum Alkohol Dicampur Pewarna

Baca juga: Pria yang Dibakar Temannya lantaran Dituduh Curi Handphone Meninggal Dunia, Pelaku Masih Berkeliaran

Penjelasan Jokowi

Presiden Jokowi memberi penjelasan mengenai adanya pemindahan APK, termasuk baliho Ganjar-Mahfud MD, saat dirinya kunjungan kerja ke Gianyar, Bali.

Jokowi mengatakan bahwa pemerintah daerah baik itu kabupaten, kota, serta provinsi dan juga pemerintah pusat harus netral.

"ASN semua harus netral, TNI semua harus netral, Polri semua harus netral," kata Jokowi usai meninjau tol Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur, Rabu (1/11/2023).

Kata Jokowi, setiap pemindahan atribut partai, pemerintah daerah harus meminta izin dan berkomunikasi kepada pengurus partai di wilayah tersebut.

Komunikasi dengan pengurus partai di daerah, kata Jokowi, menjadi sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pemerintah dengan partai politik karena memindahkan atribut partai.

"Jangan sampai nanti terjadi miskomunikasi dan menjadikan semuanya tidak baik," tuturnya.

Terkait apakah atribut partai tersebut menyalahi aturan tata kota, kata Jokowi, sebaiknya ditanyakan kepada pemerintah daerah.

"Ya itu semuanya urusan pemerintah daerah," ujarnya.

Suara PDIP di Bali

Sementara itu, aksi pencopotan baliho Ganjar-Mahfud juga menyorot kembali saat Pemilu 2019.

Di mana PDIP memperoleh suara paling unggul di Bali, yakni 54 persen dari suara sah.

Mengutip dari pemberitaan Kompas.com pada 10 Mei 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara tingkat nasional dalam negeri dan penetapan hasil pemilu 2019 untuk Provinsi Bali.

"Rekapitulasi suara pemilu Provinsi Bali sah," kata pimpinan rapat yang juga Komisioner KPU RI, Hasyim Asy'ari, di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (10/5/2019).

Hasil pemilu legislatif, PDI Perjuangan unggul dengan perolehan suara 1.257.590. Menyusul setelahnya, Golkar dengan perolehan suara 382.607.

Di urutan ketiga, Partai Demokrat mendapat 118.830 suara. Posisi keempat hingga terakhir secara berurutan yaitu, Gerindra, Nasdem, Hanura, PSI, PKB, Berkarya, PKS, Perindo, PPP, Garuda, PAN, PKPI, dan PBB.

Jumlah pemilih di Bali mencapai 3.220.479. Dari angka tersebut, yang menggunakan hak pilihnya sebesar 2.606.201 orang. Dari seluruh suara yang masuk, sebanyak 292.835 suara dinyatakan tidak sah.

Sehingga, jumlah suara sah 2.313.366.

Berikut data rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu menurut ranking suara:

1. PDIP: 1.257.590

2. Golkar: 382.607

3. Demokrat: 118.830

4. Gerindra: 109.600

5. Nasdem: 102.966

6. Hanura: 84.012

7. PSI: 55.399

8. PKB: 49.695

9. Berkarya: 42.158

10. PKS: 39.024

(*/TRIBUN-MEDAN.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News