TERNYATA Syahrul Yasin Limpo Punya Kartu Keanggotaan Kasino Judi Malaysia, Kini Ditelusuri KPK

TRIBUN-MEDAN.COM - Terungkap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) diduga memiliki kartu keanggotaan Kasino Judi. Kini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalaminya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui menemukan kartu keanggotaan kasino judi atas nama eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri mengatakan, kartu anggota kasino judi itu ditemukan tim penyidik saat menggeledah rumah dinas Menteri Pertanian di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan (28/9/2023).

“Diduga kartu keanggotaan kasino atas nama SYL dan itu juga sudah disampaikan Pak Asep, kalau tidak salah ya,” kata Ali dalam keteranganya kepada wartawan, Minggu (12/11/2023).

“Kalau yang beredar itu kan (kasino judi) Malaysia,” lanjut Ali.

Ali mengatakan, pihaknya masih akan mendalami lebih lanjut temuan kartu keanggotaan kasino judi milik Syahrul Yasin Limpo (SYL) tersebut.

Untuk diketahui, sejumlah barang yang diamankan tim penyidik ketika melakukan penggeledahan biasanya dikonfirmasi ke pihak-pihak terkait.

Selain itu, kata Ali, KPK juga mendalami temuan cek Rp 2 triliun cek Bank BCA itu atas nama Abdul Karim Daeng Tompo, tertanggal 28 Agustus 2018. Cek itu juga ditemukan ketika penyidik menggeledah rumah dinas SYL.

Meski Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan cek itu diduga bodong alias palsu, namun KPK tetap akan menelisik temuan tersebut. “Bagi kami yang penting adalah latar belakang itu semua perlu kami dalami lebih lanjut, mengenai asli palsunya nanti akan dibuktikan di depan hakim,” ujar Ali.

"Secara logika, seorang menteri SYL mau menggunakan cek palsu?"

Selain menemukan kartu anggota Kasino Judi di Malaysia, cek Rp 2 triliun cek Bank BCA,  KPK juga telah mengamankan sejumlah uang tunai pecahan asing dan rupiah senilai puluhan miliar dalam operasi penggeledahan di rumah Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo.

Rumah tersebut terletak di kompleks rumah dinas Menteri di Jalan Widya Chandra, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Penggeledahan digelar sejak Kamis (28/9/2023) hingga Jumat (29/9/2023) pukul 12.11 WIB lalu.

"Satu di antaranya yang kami peroleh dalam proses penggedahan dimaksud ditemukan sejumlah uang rupiah dan juga dalam bentuk mata uang asing," kata Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (29/9/2023) lalu.

"Sekira sejauh ini puluhan miliar yang ditemukan dalam penggeledahan dimaksud," lanjut Ali.

Pada kesempatan tersebut, Ali juga membenarkan bahwa tim penyelidik membawa alat atau mesin penghitung uang saat menggeledah rumah dinas Syahrul Yasin Limpo.

Menurut Ali, mesin itu dibawa untuk menghitung uang yang diamankan secara akurat.  "Jadi betul tim penyidik bawa alat penghitung uang dalam proses penggeledahan tersebut," ujar Ali.

Selain uang, tim penyidik juga mengamankan dokumen transaksi uang, pembelian aset, dan barang bukti elektronik. Serta 12 pucuk senjata api, yang belakangan pihak kepolisian menyebutkan bahwa keseluruhan senjata api itu merupakan hibah dan legal (resmi).  "Tentu berikutnya tim akan melakukan analisis untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara yang sedang kami lakukan penyelesaiannya dalam proses penyidikan ini," kata Ali.

Diberitakan sebelumnya, Syahrul Yasin Limpo (SYL) ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pemerasan dalam jabatan, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh KPK.

Perkara itu juga menyeret dua anak buahnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementan Kasdi Subagyono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Muhammad Hatta sebagai tersangka.

“Penggunaan uang oleh Syahrul yang juga diketahui Kasdi dan Hatta antara lain untuk pembayaran cicilan kartu kredit dan cicilan pembelian Alphard milik Syahrul,” kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dalam konferensi pers di KPK, Jakarta, Rabu (11/10/2023) lalu.

Adapun uang yang digunakan untuk cicilan tersebut, dikumpulkan oleh Kasdi dan Hatta dari para pegawai negeri sipil (PNS) eselon I dan II di lingkungan Kementan.

Mereka diduga mengutip setoran itu secara paksa dari para pejabat Kementan.

Mereka antara lain, Direktur jenderal, Kepala Badan hingga Sekretaris di masing-masing eselon I. Nilainya mencapai 4.000 hingga 10.000 dollar Amerika Serikat (AS) per bulan.

Tanak mengatakan, uang panas itu diduga digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi Syahrul Yasin Limpo dan keluarganya.

Menurut Tanak, jumlah keseluruhan uang panas yang dinikmati Syahrul, Kasdi, dan Hatta sekitar Rp 13,9 miliar.

Profil dan Biodata Sudin Ketua Komisi IV DPR RI yang Rumahnya Digeledah KPK Terkait Kasus SYL

Di sisi lain, rumah Ketua Komisi IV DPR RI itu berada di Blok E2 No.31 Raffles Hills Cibubur, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, turut dilakukan penggeledahan oleh penyidik KPK pada Jumat (10/11/2023) sekira pukul 22.53 WIB.

Dikutip dari Warta Kota, ada tiga anggota polisi bersenjata melakukan penjagaan tepat di belakang gerbang rumah tiga lantai tersebut saat penyidik KPK melakukan penggeledahan. Selain itu, terdapat lima unit mobil Toyota Innova diduga milik tim penyidik KPK terparkir di pinggiran jalan depan rumah Sudin.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri membenarkan tengah diadakan penggeledahan di kediaman Sudin.

"Informasi yang kami peroleh benar, dan kegiatan saat ini masih berlangsung," kata Ali kepada wartawan. 

Diketahui, Sudin dijadwalkan diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan) yang menyeret nama eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).

"Kami dari penyidik harus menyusuri ke mana aliran dana tersebut. Tentunya salah satunya ke Komisi IV DPR tersebut. Jadi demikian. Tentu, ke mana uang itu mengalir kepada siapa, baik itu orang person-nya maupun badan hukum, kita akan meminta keterangan seperti itu," kata Direktur Penyidikan KPK Brigjen Pol Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (9/11/2023).

KPK menetapkan SYL, Direktur Alat dan Mesin Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementan Muhammad Hatta, dan Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan). 

Teruntuk SYL, KPK juga menetapkan yang bersangkutan dengan sangkaan pencucian uang. 

Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan Pasal 12 huruf B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. 

SYL juga disangkakan melanggar Pasal 3 dan atau Pasal 4 UU 8/2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Profil Sudin

Sudin merupakan satu di antara anggota DPR RI Dapil Lampung I periode 2019-2024. 

Melansir dari dpr.go.id, Senin (18/4/2022), dirinya tergabung dalam fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Biodata

Anggota DPR RI Dapil Lampung I periode 2019-2024 memiliki nama lengkap Sudin.

Ia lahir di Tanjungkarang, 15 November 1964 silam.

Riwayat Pendidikan

Negeri 01 Panjang. Tahun: - 1979

SMP Persiapan Pamkang. Tahun: - 1982

SMA Utama 2 Tanjung Karang. Tahun: - 1985

S1 Pengembangan Bisnius Managemen, STIE PBM. Tahun: - 2008

Riwayat Pekerjaan

Anggota DPR/MPR RI. Tahun: 2019 - 2024

Anggota DPR/MPR RI. Tahun: 2014 - 2019

Anggota DPR/MPR RI. Tahun: 2009 - 2014

Komisaris PT.Gindo Jaya Mitra Abadi Jakarta. Tahun: 2005 -

Komisaris PT.Gindo Mitra Pratama Jakarta. Tahun: 2005 - 2008

Direktur PT.Gindo Jaya Mitra Abadi Jakarta. Tahun: 1993 - 1997

Direktur PT.Langgeng Cakra Lestari Jakarta. Tahun: 1990 - 1992

Area Manager PT.Wiraniaga Langgeng Jakarta. Tahun: 1989 - 1990

Area Manager PT.Sungai Budi Jakarta. Tahun: 1986 - 1989

Riwayat Organisasi

DPD PDI Perjuangan Lampung, Sebagai: Ketua. Tahun: 2017 - skrn

DPD PDI Perjuangan Lampung, Sebagai: Wakil Ketua Bidang Maritim. Tahun: 2015 - 2017

DPD PDI Perjuangan Lampung, Sebagai: Bendahara. Tahun: 2014 -

Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia, Sebagai: Dewan Penasehat. Tahun: 2012 - 2019

DPD PDI Perjuangan Lampung, Sebagai: Bendahara. Tahun: 2005 - 2015

DPP PDI Perjuangan Bandar Lampung, Sebagai: Bendahara. Tahun: 2005 - 2019.

Kembali maju di Pileg 2024

Sebagai petahana anggota dewan di Senayan, Ketua DPD PDI Perjuangan Lampung ini kembali maju lewat Dapil 1 Lampung.

Untuk diketahui, Dapil 1 Lampung meliputi Kota Bandar Lampung, Lampung Selatan, Pesawaran, Kota Metro, Tanggamus, Peringsewu, Pesisir Barat, dan Lampung Barat.

Sudin bertarung dengan 270 caleg DPR RI asal Lampung pada Pemilu 2024, yang masuk dalam daftar calon sementara (DCS) hasil publikasi KPU.

Rinciannya, 170 caleg dari dapil Lampung I dan 100 caleg dari dapil Lampung II.

(*/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter 

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com  dan kompas.com