Plt Bupati Langkat Hadiri FGD dan Teken MoU Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan

TRIBUNMEDAN.COM, STABAT - Plt Bupati Langkat H. Syah Afandin menghadiri FGD peningkatan kualitas laporan keuangan daerah untuk meraih wajar tanpa pengecualian (WTP) di Gedung Keuangan Negara, Medan.

Kepala Kantor Wilayah DJPB Provinsi Sumut, Syaiful menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap seluruh peserta yang hadir.

Kegiatan ini sebagai wujud dan tanggungjawab dan amanat.

Baca juga: Plt Bupati Langkat Bersilaturahmi dengan Kadin Sumut, Mereka Sepakat Kerjasama

"Kegiatan ini dihadiri enam kepala daerah dari 34 Pemda di Sumut. Dan hadir narasumber utama Kepala Perwakilan BPK Sumut," ujarnya.

Ia menambahkan, Kepala Perwakilan BPK Sumut akan menyampaikan strategi mengelola keuangan yang lebih baik.

Selain Plt Bupati Langkat Syah Afandin, kegiatan ini juga dihadiri Pj Gubernur Sumut, Hassanudin.

"Kami menjalankan fungsi pembinaan pengelolaan keuangan termasuk pertanggungjawaban laporan keuangan," katanya.

Lebih lanjut ia bilang Sumut mengalami pertumbuhan ekonomi yang baik sehingga memberikan optimisme dan harus dijaga trend baiknya.

Apalagi, seiring dengan pertumbuhan nasional yang hampiir sama yaitu 4,9 persen.

Sedangkan, inflasi sebanyak 0,07 persen dengan rata-rata 2,6 persen di Sumatera Utara. Dan, skala nasional mencapai 2,56 persen.

"Kita optimis sampai akhir tahun kita jaga ini agar sesuai dengan APBN, APBD kita. Anggaran belanja yang dikelola secara nasional untuk regional Sumut 63,56 persen transfer ke daerah. Agar dapat dibelanjakan sebaik-baiknya," ujarnya.

Selain itu, kata dia, pertanggungjawaban pengelolaan anggaran daerah pada 2022 sedang diaudit.

Baca juga: Pemkab Langkat Lantik Tujuh Orang PPPK, Berikut Nama dan Instansinya

Saat ini proses audit sedang berlangsung di 34 kebupaten/kota.

"Terdapat 28 pemerintah daerah mendapat wajar tanpa pengecualian (WTP) dan 6 wajar dengan pengecualian (WDP)" katanya.

Selanjutnya Penandatanganan Komitmen WTP kepada 6 Kepala Daerah yaitu Kabupaten Langkat, Kota Binjai, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Nias Utara dan Kabupaten Tanjung Balai

(*)