Jokowi Sudah Perintah, Aneh KPK Belum Bertindak Bocoran Adik Prabowo Korupsi 51 Triliun di Kemenhan

Bocoran Korupsi 51 Triliun di Kemenhan

TRIBUN-MEDAN.com - Dugaan korupsi, mega skandal berkedok kontrak pembelian senjata senilai Rp 51 triliun jadi sorotan.

Sayangnya aparat belum bertindak.

Tiga aparat penegak hukum, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, maupun Kepolisian diminta untuk merespons apa yang disampaikan adik Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo.

Baca juga: JADWAL Babak 16 Besar U17: Ekuador vs Brasil, Spanyol vs Jepang, Jerman vs AS,Argentina vs Venezuela

Hashim sebelumnya mengungkap bahwa dugaan tindak pidana korupsi di kementerian yang dikomandoi oleh kakaknya tersebut.

"Harus direspons segera baik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan maupun Kepolisian," kata Direktur Eksekutif Pusat Studi Konstitusi (PusaKo) Universitas Andalas, Feri Amsari, di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat, Sabtu (18/11/2023).

Jika tak ada respons dari negara terkait laporan Hashim itu, menurut Feri, maka publik akan bertanya-tanya, mengapa aparat penegak hukum tidak memberi atensi atas pengungkapan dugaan korupsi dimaksud.

"Aneh kan ada orang yang menyampaikan (dugaan korupsi di Kemenhan) sebesar itu. Hashim Djojohadikusumo loh yang menyampaikan. Bukan kaleng-kaleng. Harusnya direspons dengan baik oleh negara. Kalau tidak akan jadi tanda tanya kenapa aparat tidak merespons itu," kata dia.

Feri menilai aparat penegak hukum memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti pengungkapan dugaan korupsi karena hal itu sudah disampaikan kepada publik.

Terlebih yang diungkap berkaitan dengan pengadaan senjata yang melibatkan kementerian.

Sehingga, menurut Feri, sulit dikatakan jika dugaan korupsi ini hanya melibatkan satu pihak instansi saja.

Lebih lanjut, Feri merasa heran kenapa isu korupsi di Kementerian Pertahanan tiba-tiba diungkap oleh orang dekat Menhan Prabowo Subianto, dalam hal ini adiknya sendiri.

Sebab, Kemenhan sendiri punya kesempatan untuk melakukan evaluasi dan supervisi.

"Tapi tak dilakukan. Jangan-jangan ini ada kepentingan politik lain yang mengemuka. Tidak menjadi soal sepanjang ini ada proses penyelidikan dan penyidikan yang fair dalam perkara korupsi," kata Feri.

Sebelumnya, Hashim Djojohadikusumo bicara soal dugaan praktik korupsi yang terjadi di Kemenhan.