JIKA AMIN Menang, PKS Janji Ibu Kota Negara Tetap di Jakarta, Tapi Anies Tak Beri Jawaban Tegas

TRIBUN-MEDAN.com - Anies Baswedan menanggapi pernyataan PKS yang menyebutkan jika memang Ibu Kota Negara tetap di Jakarta, tidak pindah ke Kalimantan Timur. 

Anies Baswedan tidak memberikan jawaban tegas terkait pernyataan PKS. 

Sebelumnya, Presiden PKS Ahmad Syaikhu menyebut akan menginisiasi bahwa ibu kota negara Indonesia tetap berada di Jakarta jika PKS menang.

"Kami berharap bahwa kalau Allah takdirkan PKS menang, maka kami akan menginisiasi bahwa Ibu Kota Negara tetap di Jakarta," kata Syaikhu di sela-sela Rakernas PKS di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Minggu (26/11/2023).

Meski demikian, ia juga memastikan bahwa pihaknya tidak akan menghentikan pembangunan yang sudah berjalan di IKN.

Tetapi, nantinya setelah pembangunan selesai, pihaknya akan mengubah fungsi IKN menjadi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

"Ibu kota nusantara itu akan tetap kita jadikan pusat pertumbuhan ekonomi. Tentu kita dengan konsep green economy karena memang di sana adalah paru-paru Indonesia dan diakui sebagai paru-paru dunia," kata Syaiku.

Tanggapan Anies Baswedan 

Calon Presiden (Capres) RI nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi pernyataan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang akan menginisiasi ibu kota negara RI tetap di DKI Jakarta.

Menurut Anies saat ini Indonesia membutuhkan pemerataan pertumbuhan di banyak lokasi, bukan hanya di satu tempat saja.

"Yang dibutuhkan di Indonesia hari ini adalah pemerataan pertumbuhan. Di mana pembangunan itu dilakukan bukan hanya di satu lokasi, tapi di banyak lokasi," kata Anies di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Minggu (26/11/2023), menjawab pertanyaan wartawan.

Menurutnya, pembangunan di satu kawasan jangan sampai menyebabkan ketimpangan terhadap wilayah lainnya.

Oleh sebab itu, kata dia, dirinya dan Muhaimin Iskandar selaku calon wakil presidennya, telah menyusun program pembangunan yang merata di seluruh provinsi di Tanah Air.

"Jangan sampai kita membangun hanya di satu lokasi yang justru menimbulkan ketimpangan baru.”

“Inilah visi kita dan kita semua menyiapkan susunan programnya untuk bisa mendorong desa-desa maju, kota kecil menjadi menengah, yang menengah menjadi besar di seluruh wilayah Indonesia," ujarnya, dikutip Kompas.com.

Menurut dia, anggaran yang biayanya hanya disiapkan untuk satu tempat saja, perlu dikembangkan untuk pengerjaan di banyak tempat.

"Alokasi anggaran yang biasa disiapkan hanya untuk satu tempat kita berpandangan memang perlu dikerjakan untuk banyak tempat," ucap dia.

Tanggapan Gibran dan Ganjar

Calon Presiden Anies Baswedan yang mengkritik pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam gelaran acara Dialog Terbuka Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surakarta menjadi sorotan.

Yakni, Rabu (23/11/2023) Anies Baswedan menyatakan, pembangunan IKN di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) justru menciptakan ketimpangan dengan daerah lain.

Terkait hal itu capres Ganjar Pranowo dan cawapres yang diusung Koalisi Indonesia Maju, Gibran Rakabuming Raka tak banyak memberi tanggapan.

Adapun capres yang diusung PDIP, Ganjar Pranowo justru irit bicara.

Yakni, capres nomor urut tiga itu hanya menyebut siapa saja bebas untuk mengeluarkan pendapatnya, termasuk soal pembangunan IKN.

"Mereka silakan saja, apa saja," kata Ganjar singkat kepada awak media di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Kamis (23/11/2023).

Hal tersebut tak jauh berbeda dengan pernyataan yang disampaikan Gibran Rakabuming Raka.

Putra sulung Presiden Jokowi itu hanya mengatakan, dirinya bakal menerima masukan dari semua pihak saat terpilih menjadi wakil presiden nanti.

Termasuk perihal pembangunan Ibu Kota Nusantara yang dicanangkan oleh Jokowi.

"Semua masukan kami terima, nggih (ya). Makasih, makasih," kata Gibran.

Diketahui sebelumnya, kritikan Anies Baswedan itu menyusul pertanyaan dari panelis di gelaran acara Dialog Terbuka Muhammadiyah UMS.

Setelah memberi kritikan, Anies Baswedan turut menjelaskan upaya yang dapat dilakukan pemerintah jika menginginkan pemerataan pembangunan.

Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta itu, caranya ialah membangun kota yang sudah ada saat ini.

Kemudian dikembangkan dari kota kecil ke kota skala menengah.

Lantas dari kota skala menengah itu turut diberikan program.

Sehingga menurut Anies, hal itu dapat berkembang menjadi kota besar.

"Meratakan Indonesia dengan cara membangun kota kecil menjadi menengah, menengah jadikan besar di seluruh wilayah Indonesia. Bukan malah membangun satu kota di tengah hutan," terangnya.

Lanjut Anies menyatakan, membangun kota baru di tengah hutan justru menimbulkan ketimpangan baru.

Langkah semacam itu menurutnya tidak selaras dengan keinginan untuk menciptakan pemerataan.

Pasalnya, hal tersebut justru akan menjadi masalah.

Terkini Anies Baswedan menyatakan hal itu harus dikaji secara serius.

Mengingat tujuan yang direncanakannya ialah menerapkan Indonesia yang setara dan merata.

"Jadi, antara tujuan dan langkah yang dikerjakan itu nggak nyambung, kami melihat ini problem (masalah)."

"Karena itu ini harus dikaji secara serius, karena tujuan kita Indonesia yang setara Indonesia yang merata," jelasnya.

(*/tribun-medan.com)